JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengingin­kan potongan bunga hingga 0 persen untuk kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dengan adanya alokasi bunga nol persen akan membuat cost structure bagi UMKM turun dari 24 persen hingga 7 sampai 8 persen. 

Kata Erick, dirinya telah berbicara de­ngan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp40 triliun dari hasil rights issue dapat didorong.

Erick juga menyebut Kementerian BUMN tengah mendorong komunikasi dengan OJK apakah usulan tersebut dapat diterima. Adapun terkait dengan aturan BMPK didorong oleh Erick agar tidak disalahgunakan oleh korporasi besar untuk melakukan pinjaman.

“Jadi bagiamana KUR ini bisa lebih tepat lebih murah ya memang harus kolaborasi dari pihak-pihak lain sehingga ini bisa efektif. Apakah itu perlu dibentuk badan kur saya juga tidak bisa ini bukan tupoksi saya,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya, Jumat (9/9), sebagaimana dikutip JawaPos.com.

Sebelumnya, pemerintah meningkatkan dana pembiayaan KUR menjadi Rp 338 triliun pada 2022. Adapun Kementerian BUMN berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi dengan lembaga terkait dalam penyaluran pembiayaan dan pendam­pingan.

Erick mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Koperasi dan Usa­ha Kecil dan Menengah serta Kemen­terian Investasi terus mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini seiring dengan upaya pemerintah menciptakan ekonomi kerakyatan dengan rantai pasok yang berkelanjutan. “Tentunya tugas antar kementerian tidak saling tum­pang tindih. Kami di Kementerian BUMN fokus di pembiayaan dan pen­dampingan, jika memungkinkan kami juga berusaha membuka pasar untuk pelaku usaha,” jelasnya. (jpc/bie)