^{TANAM JAGUNG: Kepala Disperindag Banten, babar Soeharso (tiga kanan) berfoto sebelum penanaman jagung di halaman belakang Gedung Dekranasda Banten.(QODRAT/RADAR BANTEN)}

Pemprov Tanam Jagung di Lahan Tidur

SERANG - Pemprov Banten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bertindak cepat menanggulangi inflasi pangan, karena kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak pada harga kebutuhan pokok.

Bekerja sama dengan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas pertanian, Bank Indonesia, PT Agricon dan BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri melakukan pembukaan kegiatan Demplot Kebun Jagung Urban Farming Teknologi Tetes dan Sprinkle di lahan tidur Gedung Dekranasda Provinsi Banten seluas 3.800 meter.

“Menindaklanjuti rencana aksi pengen­dalian inflasi di Provinsi Banten, kami meng­gagas penanaman jagung untuk pakan ter­nak dengan teknologi irigasi tetes,” kata Kepala Disperindag Banten, Babar Soeharso sebelum melakukan penanaman bibit jagung, di halaman belakang Gedung Dekranasda Banten, Kota Serang, Jumat (9/9).

Ia melanjutkan, pemanfaatan teknologi da­lam mengembangkan sektor pangan me­rupakan upaya pemerintah bersama de­ngan instansi terkait dalam meng­imple­mentasikan Gerakan Nasional Pengendali In­flasi Pangan dan Penguatan ketahanan pangan di Provinsi Banten. “Ini juga menjadi bentuk kehadiran pe­merintah dalam menjawab tantangan inflasi dan krisis pangan ke depan,” tegasnya.

Masih dikatakan Babar, dalam rangka me­ngendalikan inflasi pangan pihaknya akan terus menggencarkan penanaman di lahan-lahan tidur perkotaan yang ada di Provinsi Banten, agar lahan yang tidak pro­duktif menjadi produktif.

“Penanaman jagung juga kami lakukan di lahan Perhutani seluas lima ribu hektar, de­ngan melibatkan masyarakat hutan daerah setempat, hal ini diharapkan dapat meningkatan taraf ekonomi masyarakat lebih baik,” bebernya.

Sistem yang baik, tambah Babar, dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah perlu mendapat dukungan semua pihak, agar terpenuhinya tiga hal. Pertama, matching policy dimana adanya kebijakan yang menyinergikan lintas lembaga terkait dengan pangan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Kedua, matching program yaitu kerjasama pro­gram hulu-hilir dengan melibatkan masyarakat tani sebagai mitra yang diberda­yakan. Ketiga, fiskal market atching, yaitu perlu adanya sinergi dalam pemasaran hasil pertanian sehingga terbuka luas pasar pro­duk hasil pertanian para petani di Provinsi Banten.

“Kami akan terus melakukan koordinasi de­ngan berbagai pihak untuk memastikan pa­sokan dan menstabilkan harga bahan pokok, karena kenaikan harga bahan pokok men­jadi penyebab naiknya inflasi di daerah. Misalnya ketika minyak goreng, gula, telur, cabe dan ayam naik, maka pasti akan dila­kukan treatment yang berbeda. Langkah-lang­kah dari rencana yang akan dilakukan tim inflasi daerah. Contohnya ketika dalam satu minggu naik, maka tim inflasi daerah langsung merumuskan kebijakan, karena harga sembako berpengaruh terhadap naiknya inflasi,” pungkas Babar.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pa­ngan (Ketapang) Provinsi Banten Aan Mua­wa­nah mengatakan, pihaknya mela­kukan upaya pengendalian inflasi pangan se­suai kewenangannya, yaitu dengan meng­gelar pasar murah. Produk-produk yang di­jual di gelar pasar murah merupakan ker­jasama antara Petani di Pasar Mitra Tani dengan pelaku usaha lainnya yaitu BUMN (Bulog), BUMD dan UMKM.

“Dengan kemitraan yang dijalin itu, dapat memutus mata rantai distribusi pangan antara pelaku usaha, produsen, dan kon­sumen. Sehingga harga yang sampai kepada masyarakat lebih terjangkau dan murah, dengan kualitas yang bagus,” katanya. 

Diungkapkan Aan, kegiatan gelar pasar murah selain untuk memper­ta­hankan daya beli masyarakat, juga se­bagai ajang promosi bagaimana pe­laku UMKM di Kabupaten/kota.

“Selain kita juga menggalakkan peng­gunaan uang digital dalam melakukan berbagai transaksi melalui Q-RIS,” katanya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Ban­ten Al Muktabar mengatakan, saat ini dibutuhkan langkah-langkah strategis, ce­pat dan tepat serta efektif secara ber­sinergi antara Pemerintah dan sta­keholder lainnya dalam pengendalian inflasi, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah.

“Kita harus waspada terhadap ke­mung­kinan dan potensi pengaruh krisis yang cukup panjang, terutama terhadap kenaikan harga pangan dan energi, se­hingga dibutuhkannya langkah-langkah strategis dan sinergi semua pihak,” kata Al Muktabar.

Al melanjutkan, saat ini Tim Pengen­dalian Inflasi Daerah (TIPD) Provinsi Banten bersama dengan Kantor Per­wa­kilan Bank Indonesia Provinsi Banten serta pihak terkait lainnya melakukan langkah-langkah strategis, salah satunya mengoptimalkan potensi yang ada sehingga mampu bertahan serta berperan dalam upaya pengendalian inflasi yang terjadi.

“Kita akan memperkuat komunikasi, koor­dinasi dan sinergi dengan seluruh pihak dalam melaksanakan langkah-langkah upaya pengendalian inflasi yang telah dicanangkan,” bebernya.

Senada, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Imaduddin Sahabat menyampaikan dibutuhkannya sinergi semua pihak, baik dari Pe­me­rintah, masyarakat serta stakeholder lain­nya dalam upaya pengendalian in­flasi daerah.

“Kita harus melakukan aksi nyata, se­h­ingga hari ini kita semua berkumpul dalam rangka kebersamaan menghadapi segala tantangan terutama terkait dengan kenaikan inflasi yang saat ini kita alami baik secara nasional maupun daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam upaya pengendali inflasi pangan diperlukannya suatu lang­kah yang strategis, terutama untuk mengantisipasi suatu kenaikan harga beberapa komoditas pangan. (den/air)