DECEMBER 9, 2022
Utama

Penyidikan Kasus Pengadaan Beras Bulog Hampir Rampung

post-img

Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan beras dan hasil giling gabah di Sub Divisi Regional Bulog Serang tahun 2016 senilai Rp1,9 miliar hampir rampung. Penyidik Kejati Banten dalam waktu dekat akan melimpahkan kasus tersebut kepada penuntut umum Kejati Banten. 

“Sudah hampir selesai. Sebentar lagi dilak­sa­nakan proses tahap duanya (penyerahan barang bukti dan tersangka-red),” kata Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan, Jumat (9/8).

Kasus dugaan korupsi tersebut telah menyeret mantan Manager UPGB Perum Bulog berinisial AA. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. “Tersangka masih satu orang,” ungkap Ivan. 

Saat ini, AA masih ditahan di di Rutan Kelas IIB Pandeglang, sejak Kamis (21/7) lalu. Penyidik telah melakukan perpan­jangan penahanan terhadap tersangka. “Kalau tidak salah penahanannya sudah diperpanjang,” ungkap Ivan. 

Ivan mengungkapkan, perbuatan mantan Ketua Satker Unit IV Kantor Subdivre Ca­bang Serang pada Kantor Wilayah Ja­karta dan Banten tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1 miliar lebih. “Diduga menimbulkan kerugian negara se­besar Rp1.928.477.500,” kata Ivan. 

Dijelaskan Ivan, tersangka AA dalam tu­gasnya memiliki tugas melaksanakan pem­belian gabah dan beras. Akan tetapi, dia diduga telah melakukan penyimpangan dan penggelapan terhadap uang muka pengadaan beras dalam negeri (ADA DN). “Dan, terdapat kekurangan penyerah­an beras hasil giling,” ujar Ivan. 

Ivan mengatakan, AA telah ditetapkan ter­sangka sejak Kamis (21/7) lalu ber­da­sarkan penetapan tersangka Nomor: B-1321 /M.6/Fd.1/07/2022. Penahanan terhadap tersangka berdasarkan Surat Pe­rintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor Print: Print-732/M.6/Fd.1/ 07/2022 tertanggal 21 Juli 2022. 

Alasan penahanan tersangka AA di­karenakan alasan subyektif penyidik yang diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Ber­dasarkan aturan tersebut penyidik kha­watir tersangka akan melarikan diri, ke­mudian merusak barang bukti dan mengulangi tindak pidana. 

“Lalu alasan kedua adalah alasan obyektif penyidik yang mempertimbangkan Pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP. Dalam aturan ter­sebut alasan penahanan karena ancaman pidana diatas lima tahun penjara,” tutur Ivan. (fam/air)