Tembus 9.828 Kasus Sepanjang 2025

 SERANG – Di tengah peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026, potret buram keselamatan kerja di Provinsi Banten menjadi sorotan tajam. Berdasarkan data rekapitulasi tahun 2025, tercatat sebanyak 9.828 kasus kecelakaan kerja terjadi di berbagai wilayah Tanah Jawara, dengan laporan tragis 8 orang pekerja meninggal dunia.

 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi, mengungkapkan bahwa tren angka kecelakaan kerja ini menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya, meski ia menilai peningkatannya tidak terlalu signifikan. Menurutnya, insiden ini merata terjadi di semua sektor industri di Banten.

"Kenaikan ada, tapi tidak signifikan. Kecelakaan ini mencakup semua sektor," ujar Septo dalam Apel Bulan K3 Nasional Tahun 2026 tingkat Provinsi Banten, di Stadion Krakatau Steel, Kota Cilegon, Selasa (10/2).

 Berdasarkan analisis Disnakertrans, faktor utama yang menjadi ‘biang kerok’ tingginya angka kecelakaan kerja bukanlah pada kegagalan teknis semata, melainkan faktor manusia. Kelalaian dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi penyebab dominan di lapangan.

Septo menyayangkan masih banyaknya perusahaan maupun pekerja yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). "Faktor utamanya adalah kelalaian dalam melaksanakan SOP. Masih banyak pihak yang belum menyadari betapa krusialnya K3 di lingkungan kerja," tegasnya.

 Data menunjukkan bahwa wilayah UPTD Serpong (Sepale) menjadi penyumbang kasus tertinggi dengan total mencapai 8.563 kasus dalam setahun. Puncak kecelakaan kerja terjadi pada bulan September dengan 1.193 kasus dan Juni sebanyak 1.147 kasus. Sementara itu, wilayah UPTD Seagon tercatat sebagai area dengan angka kecelakaan paling rendah dibandingkan wilayah lainnya.

 Menyikapi fenomena ini, Disnakertrans Banten memastikan pengawasan dan pembinaan rutin terus dilakukan. Namun, Septo menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah hukum jika perusahaan tidak menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki standar keselamatan mereka.

 Mekanisme sanksi telah disiapkan secara bertahap. Jika dalam proses pembinaan selama 45 hari sebuah perusahaan tidak melakukan perbaikan signifikan terhadap standar K3, maka Disnakertrans akan meningkatkan status penanganan menjadi penyidikan.

 "Sanksi dilakukan bila dalam pembinaan selama 45 hari tidak ada perbaikan. Langkah selanjutnya adalah penyidikan. Sanksi bisa berupa denda atau denda berdasarkan putusan pengadilan," imbuh Septo.

 Septo menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma K3 di lingkungan kerja. Melalui momentum Bulan K3 Nasional 2026 ini, pihaknya mendorong transformasi besar-besaran. Mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif”, Disnakertrans berupaya mengubah paradigma dari sekadar kepatuhan (compliance) menjadi budaya kerja (culture).

 ​Septo menjelaskan bahwa transformasi ini dilakukan melalui penguatan pengawasan, peningkatan kualitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini risiko kerja. "Bulan K3 Nasional ini menjadi momentum untuk mendorong K3 benar-benar melekat dalam sistem kerja harian," ujarnya.

 ​Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan K3 Disnakertrans Banten, Hilman Haris, menambahkan bahwa digitalisasi pengelolaan K3 dan pelaporan daring menjadi langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan di era modern.

 Pihaknya berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat dan sosialisasi yang masif, angka kecelakaan kerja di tahun 2026 dapat ditekan secara signifikan. Perlu dicatat, angka 9.828 kasus ini merupakan data internal yang masuk ke laporan dinas dan belum termasuk data klaim yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga potensi angka riil di lapangan diprediksi bisa lebih tinggi. (suf/air)