SERANG - Pemkab Serang berko­mit­men untuk menurunkan kasus stunting. Komitmen itu dijalankan bersama seluruh stakeholder melalui Tim Audit Kasus Stunting.

Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlin­dungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang, Tarkul Wasyit mengatakan, Tim Audit Kasus Stunting harus bisa meningkatkan komitmen dan sinergitas antara anggota. Itu sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya kasus stunting.

“Diharapkan juga bisa mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Serang,” kata Tarkul dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Serang di Aula Tb Suwandi pada Rabu, 8 Juni 2022.

Dikatakan Tarkul, audit kasus stunting merupakan salah satu rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. 

“Audit kasus stunting dilakukan melalui empat kegiatan meliputi pembentukan tim audit, pelaksanaan audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga, diseminiasi dan tindak lanjut,” terang Tarkul. 

Kepala Bidang Pengendalian Pen­duduk, Penggerakan dan Penyu­luhan pada DKBP3A Kabupaten Serang, Rina Wuryanti menyatakan, sebagai­mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, mengarahkan pendekatan pencegahan lahirnya balita stunting melalui pendampingan keluarga berisiko stunting. “Agar siklus terjadinya stunting dapat dicegah, perlu ada formulasi kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada, satu di antaranya adalah audit kasus balita stunting,” ujarnya.

Adapun tujuan dilakukan rapat koor­dinasi, sebut Rina, untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan audit kasus stunting, mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. 

“Diharapkan dalam rakor ini adalah di perolehnya kesepakatan bersama antara tim pakar dengan tim teknis, dalam pelaksanaan kegiatan audit kasus stunting di Kabupaten Se­rang,”jelas Rina.

Rina memaparkan, bahwa pening­katan kualitas manusia indonesia merupakan salah satu misi sebagaimana tertera dalam RPJMN 2020-2024 dengan salah satu indikator dan target adalah prevalensi stunting pada balita yaitu 14 persen pada tahun 2024. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah ditetapkan 5 strategi nasional. 

Lima strategi di antaranya, pening­katan komitmen kepemimpinan dari tingkat nasional sampai dengan peme­rin­tahan desa, peningkatan komunikasi dan perubahan perilaku dan pember­dayaan masyarakat, peningka­tan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di berbagai tingkatan. 

“Kemudian peningkatan ketahan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, penguatan serta pengembangan sistem, data informasi, riset dan inovasi,” ujar Rina.

Rapat koordinasi dihadiri ratusan peserta dari tim teknis maupun tim pakar audit kasus stunting, Bappeda, TP PKK, tenaga lini lapangan KB, tim pendamping keluarga, dan kader posyandu. (jek/bie)