Harga Cabai dan Telur Tak Wajar
Komisi II Desak Pemprov Kendalikan Harga
SERANG – Komisi II DPRD Banten menilai kenaikan harga telur dan cabai tak wajar di pasaran, sehingga Pemprov Banten diminta untuk turun tangan untuk mengendalikan harga.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banten, Yoyon Sujana mengatakan, pihaknya telah memanggil dinas-dinas yang menjadi mitra komisi menyikapi naiknya harga kebutuhan pokok, terutama telur, cabai dan minyak goreng.
“Harga cabai dan telur tak wajar, ini harus segera dikendalikan agar tidak memicu kenaikan pada harga kebutuhan pokok lainnya,” kata Yoyon kepada wartawan, kemarin.
Ia melanjutkan, kenaikan harga cabai dan telur masih bisa dicarikan solusinya, lantaran berbeda kasusnya dengan kenaikan harga minyak goreng
“Kami minta Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan untuk mencari tahu penyebab kenaikan harga cabai dan telur, ini mestinya bisa diintervensi pemerintah daerah, sebab harga kedua komoditas itu tidak diputuskan oleh pemerintah pusat seperti halnya minyak goreng,” bebernya.
Selama ini, lanjut Yoyon, Pemprov Banten belum serius mengendalikan harga sembako, padahal sebentar lagi memasuki Idul Adha.
“Kami menerima banyak keluhan dari warga dan pedagang, harga telur saat ini Rp30 ribu per kilogram, harga cabai rawit tembus di angka Rp90 ribu,” pungkasnya.
Senada, Sekretaris Komisi II DPRD Banten, Oong Syahroni mengatakan, pemerintah daerah terkesan lambat dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok.
“Setiap menjelang hari raya, semua kebutuhan pokok harganya naik. Ini kan terjadi setiap tahun tanpa pernah bisa dikendalikan oleh Pemprov Banten. Artinya apa? Kita harus lebih serius mengurus suplai pangan di Provinsi Banten, jangan selalu mengandalkan impor dan pasokan dari daerah lain,” katanya.
Politikus Gerindra ini melanjutkan, sejak Mei lalu Komisi II menerima keluhan dari masyarakat terkait kenaikan harga minyak goreng, telur, daging sapi, cabe dan bawang serta bahan pokok lainnya. Namun disisi lain, para petani dan pedagang juga mengeluhkan hal yang sama, lantaran setiap terjadi kenaikan harga petani Banten juga tetap tidak sejahtera dan pedagang merugi lantaran sepi pembeli.
“Ini terus terjadi setiap tahun, karena jumlah penduduk terus bertambah, setiap Ramadhan dan lebaran kebutuhan juga meningkat, sementara keberpihakan pemprov terhadap sektor pertanian sangat minim. Bagaimana bisa memenuhu suplai pangan untuk masyarakat Banten, kalau anggaran untuk pertanian di Banten di bawah satu persen dari total APBD Banten setiap tahunnya,” katanya.
Makanya, tambah Oong, pihaknya tidak pernah mengapresiasi langkah Pemprov Banten yang melakukan operasi pasar setiap ada bahan pangan yang mengalami kenaikan harga di pasaran.
“Kalau mau jujur, operasi pasar minyak goreng atau daging sapi misalnya, itu gak ada efeknya pada stabilitas harga di pasaran. Operasi pasar hanya menunjukkan bahwa pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat ketika sembako tak lagi terjangkau harganya. Apakah semua masyarakat tersentuh operasi pasar? Kan tidak, hanya sebagian kecil. Beberapa kasus justru yang tersentuh operasi pasar adalah ASN,” tuturnya.
Oong berharap, Pemprov dan DPRD Banten ke depan kompak untuk memajukan dan mengembangkan sektor pertanian. Sebab pertanian Banten sangat potensial untuk dikembangkan sehingga Banten bisa menjadi lumbung pangan nasional tidak hanya beras.
“Kita minta Pasar Induk Kopo segera dieksekusi, kemudian BUMD Agrobisnis juga dimaksimalkan keberadaannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kasi Stabilisasi Harga Disperindag Banten Dede Kurnia mengakui bila harga telor dan cabai mengalami kenaikan harga yang paling signifikan.
“Kami terus melakukan pemantauan harga 12 pangan pokok di semua pasar yang ada di Banten. Yang paling parah kenaikannya saat ini adalah telor, cabai rawit dan cabai merah,” katanya.
Untuk mengendalikan harga sembako dipasaran, lanjut Dede, Disperindag Banten hanya bisa melakukan operasi pasar.
“Mungkin faktor cuaca juga berpengaruh besar pada pasokan kurang, kalau jumlah barang kosong langsung naik,” jelasnya. (den/air)
