Dewan Minta Cek Ulang Data dan Tuntaskan

CILEGON – Data kemiskinan di Kota Cilegon membuat miris. Seperti diketahui, sebelumnya diberitakan Radar Banten jika jumlah masyarakat Cilegon yang tercatat sangat miskin sebanyak 19 ribu orang.

Data tersebut terungkap dalam rapat penanganan kemiskinan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon pekan lalu.

Rasa miris atas data tersebut salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Hasbi Sidik.

Ia menilai data itu jadi ironi mengingat Kota Cilegon merupakan kota dengan industri yang cukup banyak baik kecil maupun besar dengan skala internasional.

Hasbi menilai data itu tidak bisa diabaikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Perlu ada serangkaian upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Menurut saya jumlah ini cukup tinggi. Data itu bisa memicu bagaimana peme­rintah kota memprioritaskan program untuk mengetaskan kemiskinan,” ujar Hasbi, Minggu (11/7).

Kata Hasbi, pertama-tama yang harus dilakukan oleh Pemkot Cilegon adalah melakukan cek ulang atas data itu.

Cek ulang dilakukan guna memastikan data tersebut benar-benar sesuai dengan fakta di tengah-tengah masyarakat.

“Data ini pun perlu dicek, riilnya apakah datanya ganda, apakah orang itu masih hidup, atau apakah masih miskin atau sudah enggak miskin,” ujarnya.

Setelah data riil itu ada, maka pemerintah harus menyusun langkah kerja yang pasti, terarah, serta terukur dengan dasar dan berpandu pada data tersebut.

Politisi Partai Gerindra itu menilai Pemkot Cilegon harus ‘keroyokan’ dalam mena­ngani persoalan kemiskinan itu.

Upaya-upaya untuk mengetaskan kemiskinan harus dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Misalnya kalau rumah tidak layak huni bisa Dinsos, peningkatan ekonomi melalui UMKM (Dinas Koperasi dan UMKM), kesehatan melalui Dinkes,” ujarnya.

Namun dalam menjalankan upaya itu perlu mengacu pada data yang telah diverifikasi di lapangan, sehingga segala program bisa berjalan tepat sasaran.

Sebelumnya, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta menjelaskan, secara keseluruhan, mengacu pada DTKS, warga Cilegon yang tercatat miskin, sangat miskin, rawan miskin dan rentan miskin sebanyak 150 ribu orang atau sekira 30 persen dari total penduduk Kota Cilegon. “Yang 4,2 persen itu kategori sangat miskin,” ujar Sanuji.

Sanuji pun sepakat dengan Hasbi jika data tersebut perlu dikroscek kembali ke lapangan guna menyesuaikan data dengan kondisi sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan diminta untuk melakukan verifikasi data hingga level RT dan RW.

Data itu kemudian akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program upaya penanganan kemiskinan.

“Untuk yang 4,2 persen yang sangat miskin, 2024 harus sudah selesai, sesuai dengan arahan Pak Presiden,” ujar Sanuji.

Untuk menyelesaikan program itu, usai verifikasi data, pemerintah akan melakukan upaya-upaya penyelamatan sosial, misalnya memberikan bantuan tepat sasaran.

Kemudian, mendorong terciptanya lapangan pekerjaan agar masyarakat bisa bekerja.

“Ketiga, kita lakukan upaya pengem­bangan ekonomi, keempat pelayanan dasar, misalnya memberikan bantuan renovasi rumah, dan lainnya,” ujar Sanuji.

Terkait proses verifikasi data hingga level RT dan RW, OPD, kecamatan, dan kelurahan diberikan tenggat waktu. (bam/air)