^{DPD: Komite I DPD RI menyerahkan pelakat kepada Pj Sekda Banten M Tranggono (kedua dari kanan) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B. (Pemprov)}

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendukung usulan Pemprov Banten, yang meminta pemerintah pusat menunda rencana penghapusan tenaga honorer.

Dukungan itu disampaikan Komite I DPD RI saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Ban­ten, yang diterima Pj Sekda Banten M Tranggono, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meng­ungkapkan, kunjungan Komite I ke Provinsi Banten ingin menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung kondisi Ban­ten serta perkembangannya saat dipim­pin oleh Penjabat Gubernur.

“Kami menilai roda pemerintahan di Provinsi Banten tetap berjalan dengan baik, bahkan di bawah kepemimpinan Pj Gubernur ada terobosan baru yang akan di­lakukan dalam bidang pendidikan di Banten,” kata Fachrul.

Kendati begitu, lanjut Fachrul, Komite I ju­ga fokus menyoroti persoalan nasib ho­norer, dimana Provinsi Banten yang paling aktif menolak rencana penghapusan tenaga honorer.

“Persoalan honorer menjadi konsentrasi kerja Komite I DPD RI. Kami menerima banyak masukan baik dari guru maupun honorer, terkait dengan kebijakan peme­rintah pusat yang akan menghapus tenaga nonASN tahun 2023 mendatang,” bebernya.

Secara kelembagaan, tambah Fachrul, DPD RI akan memperjuangkan apa yang menjadi keresahan honorer di berbagai daerah saat ini, terutama di Provinsi Banten yang memiliki ribuan tenaga honorer.

“Untuk memastikan nasib tenaga honorer, kami akan membentuk panitia khusus (Pansus). Dan setelah Menpan-RB yang ba­ru dilantik pada pertengahan Juli ini, DPD RI akan segera melaksanakan Rakor dengan menteri yang baru untuk meminta rencana penghapusan honorer ditunda dulu,” pungkasnya.

Sementara itu, PJ Sekda Banten M Tranggono dalam paparannya mengatakan, roda peme­rintahan Provinsi Banten selama dua bulan dipimpin oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari penguasaan masalah dan komunikasi yang dibangun cukup baik oleh Pj Gubernur, sehingga siapa harus berbuat apa menjadi jelas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

“Bahkan Pj Gubernur saat ini tengah meng­gagas SMA Negeri Metaverse, se­bagaimana yang telah dilakukan di Kampus Harvard University untuk menciptakan pro­gramer komputer uang handal,” bebernya.

Adapun persoalan yang saat ini tengah dihadapi Banten, lanjut Tranggono, adalah terkait dengan tenaga honorer. Dimana rencana penghapusan tenaga nonASN turut mengganggu kinerja pemerintahan daerah.

“Makanya kami meminta agar pemerintah pusat bisa menunda terlebih dahulu ke­bijakan rencana penghapusan honorer pada tahun 2023. Hal itu dikarenakan, saat ini peran honorer dalam menunjang kinerja Pemerintah Daerah sangat besar sekali,” ungkapnya.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari dua tahun, Tranggono mengungkapkan pihaknya terus melakukan komunikasi dan koor­dinasi dengan Forko­pimda Banten demi terciptanya hu­bungan baik di internal Pemprov Banten.

“Di internal Forkopimda, kami intens me­la­kukan koordinasi baik dengan Polda, Kejati maupun Korem berkenaan dengan berbagai program yang sedang dan akan dilakukan,” urainya.

Terpisah, Forum Tenaga Honorer Provinsi Banten meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang baru, segera membatalkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Ke­pegawaian di Lingkungan Instansi Pe­merintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Kami berharap dengan ditunjuknya Pak Tito karnavian sebagai Menpan RB ad Interim, bisa membuat kebijakan yg berpihak kepada honorer. Jika pun membatalkan SE Menpan terkait penghapusan honorer tidak bisa dilakukan oleh Menteri ad interim, tentu kami akan minta kepada MenPAN-RB yang baru,” katanya.

Taufik melanjutkan, Menpan-RB yang baru nanti punya kewenangan meninjau ulang Surat Edaran (SE) MenPAN-RB yang terbit per 31 mei 2022. (den/alt)

_#fadhil