DPRD Banten melalui Komisi III meminta Dinas Penanaman Modal dan Per­izinan Terpadu Sa­tu Pintu (DPMPTSP), un­tuk memastikan investasi yang masuk ke Ban­ten dapat menye­rap tenaga kerja.

Hal itu di­sam­pai­kan Ketua Komisi III M Faizal usai ra­pat koordinasi de­ngan DPMPTSP Ban­­ten di ruang ra­pat Komisi III DPRD Ban­ten, Rabu (10/8).

Menurut Faizal, Pemprov Banten me­lalui dinas ter­kait harus meman­faat­­kan semua in­ves­tasi yang ada bi­sa me­nyerap te­na­ga kerja, sehingga bisa berkontribusi dalam mengurangi angka pe­ngangguran yang masih tinggi di Banten. 

“Dalam lima tahun terakhir, Banten jadi tujuan utama para investor. Namun sayang mayoritas bergerak di industri kimia yang minim serapan tenaga kerjanya bukan Investasi padat karya,” kata Faizal, kemarin.

Politikus Golkar ini melanjutkan, tahun ini laku pertumbuhan ekonomi di Banten mulai meningkat seiring dengan melandainya pandemi Covid-19, kondisi ini harus di­manfaat untuk membangkitkan Investasi padat karya. “Memang ada dua hal yang kami tekankan kepada Dinas Perizinan, yaitu target realisasi PMA dan PMDN, serta indeks kepuasan layanan,” tuturnya.

Berdasarkan data dari DPMPTSP, lanjut Faizal, indeks kepuasan layanan perizinan di Banten cukup tinggi lebih dari 85 persen, sehingga bisa memudahkan dalam menge­jar target investasi 2022 sebesar Rp53 triliun lebih.

“Selain dapat menyerap tenaga kerja dengan investasi yang masuk, Dinas Per­izinan juga harus meningkatkan pen­dapatan daerah. Sehingga penting mela­kukan inovasi,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Faizal, DPMPTSP harus mampu mengoptimalkan sektor retribusi. Sebab sektor ini masih belum maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

“Kami minta dibentuk tim terpadu untuk mengoptimalkan sektor retribusi, seperti retribusi badan jalan, pajak air permukaan, pemanfaatan air laut untuk tambak serta retribusi lainnya,” tegasnya.

Masih dikatakan Faizal, terobosan DPMPTSP dengan menyediakan layanan online dalam mengurus perizinan patut diapresiasi, sehingga para investor lebih mudah dan lebih cepat mengurus perizinan usahanya.

“Ke depan harus ditingkatkan lagi so­sia­lisasi agar para investor yakin bahwa Banten sangat ramah terhadap investor. DPMPTSP harus membangun kerjasama dengan OPD lain termasuk dengan media,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muk­tabar menegaskan, Pemprov Banten siap memfasilitasi kebutuhan para investor sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 

“Pemprov Banten akan memberikan la­yanan untuk berbagai investasi yang akan dikembangakan di Provinsi Banten,” kata Al Muktabar saat memberikan sam­but­an pada Peresmian Pabrik Baru Polyes­ter Film PT MC PET Film Indonesia (MFI) Kota Cilegon, akhir Juli lalu.

Dikatakan Al, komitmen tersebut sejalan de­ngan Presiden RI Joko Widodo dan Wa­kil Presiden KH Ma’ruf Amin yang fokus dalam pembangunan ekonomi.

“Investasi yang ada akan kita jaga. Kita melakukan komunikasi untuk mendukung in­dustri,” tuturnya. 

Dari investasi yang masuk, Pemprov Banten berharap terjadi multiplier effect yang pada agregatnya tumbuh pem­ba­ngunan nasional.

“Ke depan, kalau ada keperluan fasilitasi dari Pemprov Banten, kita dengan senang hati memberikan fasilitas sesuai ke­we­nangan. Sebab investasi akan menciptakan la­pangan kerja dan masyarakat Banten men­dapatkan manfaatnya,” beber Al.

Dalam kesemapatan itu, Al Muktabar memaparkan saat ini di Provinsi Banten tumbuh sekitar 4 ribuan industri besar dan kecil. Tersebar pada belasan kawasan industri di wilayah Provinsi Banten.

“Investasi di Provinsi Banten terus tumbuh dan berkembang, ini potensi untuk menekan angka pengangguran,” pungkasnya. (den/air)