SERANG–Pj Gubernur Banten Al Muktabar akan memprioritaskan bantuan keuangan (bankeu) untuk pembangunan di Kota Serang pada 2023. Janji itu disampaikan Al Muktabar usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Serang tentang Peringatan Hari Jadi Kota Serang Ke-15, Rabu (10/8).

Al Muktbar mengatakan, Pemprov Banten akan bersama-sama mewujudkan apa saja yang menjadi impian Ibukota Provinsi Banten ini. Tentu sesuai dengan kemampuan dan tahapan perencanaan. “Bantuan keuangan tentu akan terus bergulir sesuai dengan mekanisme yang ada, mudah mudahan dapat mensupport kinerja Pemerintah Kota Serang sebagai ibukota provinsi,” ujarnya.

Disinggung apakah ada prioritas khusus Bankeu untuk Pemkot Serang, Al Muktabar menjawab jika hal itu merupakan teknis dalam perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemprov Banten. “Itu teknis dari pengaturan dalam pembangunan, seperti pembangunan Flyover Sudirman terus kita gulirkan untuk dirancang. Walaupun kemarin terlambat karena pandemi, nah itu terus kita gulirkan,” terangnya.

“(Kalau nominal-red) sesuai dengan perkembangan keadaan kemampuan keuangan daerah (Pemprov Banten),” tambah pria yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Banten itu.

Al Muktabar berharap, Pemprov Banten dan Pemkot Serang yang memiliki tugas mengatur dan melayani masyarakat akan semakin baik. “Tentu ke depan, banyak capaian yang dilakukan dan tentu masih perlu ditingkatkan,” terangnya.

Walikota Serang Syafrudin mengatakan, Pemprov Banten seharusnya dari kepemimpinan gubernur sebelumnya memprioritaskan bankeu bagi pembangunan di Kota Serang. “Kota Serang ini kan Ibukota Provinsi Banten, semestinya bukan sekarang saja dipikirkan, Tahun kemarin, pejabat Gubernur yang lama memikirkan,” katanya.

Menurut Syafrudin, bankeu perlu diperhatikan, karena sejak awal Kota Serang berdiri memiliki APBD tergolong kecil. Pada APBD tahun 2007 sebesar Rp15 miliar. Kini, telah mencapai Rp1,4 Triliun. “Dari total tersebut (APBD 2022-red), alokasi anggaran untuk belanja langsung mencapai Rp500 miliar. Kami tentu membutuhkan bantuan Pemprov dan Pemerintah Pusat,” terangnya.

Disinggung besaran kebutuhan bankeu, Syafrudin mengatakan, pihaknya mengusulkan minimal Rp150 miliar, atau naik 100 persen lebih dibandingkan dengan bankeu saat ini, yaitu sebesar Rp10 miliar. (fdr/nda)