^{DISKUSI: Kepala Disperindag Banten Babar Suharso dan Kepala Dinas Pertanian Banten Agus Tauchid saat diskusi dengan jurnalis Banten di KP3B. (den saprol/radar banten)}

Pemprov Banten Ajukan Protes 

Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya, awal tahun depan akan membangun pabrik minyak goreng (migor) di Kota Cilegon, Provinsi Banten.

IRONISNYA, kendati lokasi pem­ba­ngunan pabrik di Provinsi Banten, namun BUMD Jakarta tidak mengajak BUMD milik Pemprov Banten untuk bekerja sama. Justru PT Food Station bekerjasamanya dengan BUMD milik Pemprov Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten, pembanguan pabrik minyak goreng digagas BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya tanpa melibatkan Banten.

 Tapi bekerja sama dengan BUMD Pro­vinsi Jawa Barat (PT Agro Ja­bar) dan BUMD Jawa Tengah (PT Ja­teng Agro Berdikari) akan dibangun dengan anggaran senilai Rp150 miliar.

“Informasi yang kami terima, saat ini pembangunan pabrik minyak goreng di Kota Cilegon tersebut dalam proses feasibility study (studi kelayakan),” kata Kepala Disperindag Banten Babar Suharso di KP3B, kemarin.

Ia melanjutkan, Provinsi Banten seba­gai provinsi terbuka terhadap investasi, ten­tu tidak ada persoalan dengan pem­bangunan pabrik baru di wilayah Pro­vinsi Banten. Hanya saja pihaknya me­­nyayangkan terkait pembangunan pabrik minyak goreng di Kota Cilegon, BUMD DKI Jakarta justru tidak meli­batkan atau membangun kerja sama dengan BUMD milik Pemprov Banten.

“Pemprov Banten kan punya BUMD Agrobisnis seperti Jawa Barat dan Jawa Te­ngah, mestinya sebelum bekerja sa­ma dengan PT Agro Jabar dan PT Jateng Agro Berdikari, kan bisa mengajak BUMD milik Pemprov Banten terlebih dahulu,” bebernya.

Babar mengaku akan segera melayang­kan protes ke Pemprov DKI Jakarta (PT Food Station Tjipinang Jaya), dan me­minta pembangunan pabrik minyak goreng di Cilegon melibatkan BUMD milik Pemprov Banten.

“Wajar kalau Pemprov Banten protes, ka­­rena pembangunan pabriknya di Pro­vinsi Banten. Jangan sampai BUMD Ban­­ten justru jadi penonton, terlebih ha­­nya Provinsi Banten di Pulau Jawa yang memiliki perkebunan sawit,” pungkas Babar.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Ban­ten Muhammad Faizal mengaku terkejut rencana pembangunan pabrik minyak goreng di wilayah Banten, yang akan dibangun PT Food Station Tjipinang Jaya selalu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta bekerjas ama dengan BUMD milik Pemprov Jabar dan Jateng.

“Kami baru dengar informasi ini, mungkin ada pertimbangan tertentu yang kami belum tahu sehingga BUMD Agrobisnis milik Pemprov Banten tidak dilibatkan,” katanya.

Politikus Golkar ini melanjutkan, se­tiap investasi yang masuk ke Banten prin­sipnya harus bermanfaat bagi masya­rakat Banten, sehingga ikut membang­kitkan usaha dan ekonomi masyarakat sekitar pabrik yang dibangun di Banten.

“Selama ini BUMD Agrobisnis yang menjadi mitra kerja Komisi III, belum pernah menyampaikan terkait rencana kerjasama dengan BUMD Provinsi lain dalam hal pembangunan pabrik minyak goreng di Kota Cilegon. Sehingga Komisi III tidak tahu apakah PT Agrobisnis sudah pernah melakukan penawaran kerjasama ke PT Food Station Tjipinang Jaya,” bebernya.

Agar tidak menimbulkan polemik di ma­syarakat, Faizal mengaku dalam wak­tu dekat akan memanggil jajaran direksi PT Agrobisnis dan OPD terkait, untuk memastikan tidak dilibatkannya BUMD milik Pemprov Banten dalam pembangunan pabrik minyak goreng di Kota Cilegon tersebut.

“Banyak hal yang harus dipertim­bangkan, bisa jadi BUMD Banten pernah diajak join, namun tidak pernah meng­ajukan penawaran kerja sama lantaran tidak memiliki anggaran. Sebab pem­bangunan pabrik itu dibangun dengan dana patungan antar BUMD. Jadi semua harus dipertimbangkan dulu sebelum Pemprov Banten mengajukan protes,” pungkasnya.

Diketahui akhir Juni 2022 lalu, Pemprov DKI Jakarta melalui PT Food Station Tji­pinang Jaya telah mematangkan rencana pembangunan pabrik minyak goreng (migor) bersama BUMD Provinsi Jawa Barat (PT Agro Jabar) dan BUMD Jawa Tengah (PT Jateng Agro Berdikari) yang lokasinya di Kota Cilegon.

Direktur Utama PT Food Station Tjipi­nang Jaya, Pamrihadi Wiraryo kepada wartawan mengatakan bahwa pemba­ngunan pabrik minyak goreng membu­tuhkan anggaran sekira Rp150 miliar.

“Anggaran pembangunan pabrik sekira Rp150 miliar, tapi saat ini Pemprov Jawa Timur juga berminat join pabrik ini, katanya.

Untuk pembangunan pabrik itu, pen­danaan berasal dari BUMD masing-masing daerah. Pamrihadi menyebut, pendanaan bisa dilakukan melalui kredit bank atau skema lainnya. Hal itu teknisnya akan dibahas lebih lanjut. 

Terkait realisasi pembangunan pabrik minyak goreng di Kota Cilegon tersebut, diren­canakan mulai pada Januari 2023. Pembangunan pabrik minyak goreng itu ditargetkan rampung pada Juni 2023.

“Lokasi pabrik dipastikan di Cilegon, karena akan bekerja sama dengan PT Kra­katau Jasa Logistik selaku pemilik la­han calon pabrik minyak goreng,” tuturnya.

Pamrihadi menjelaskan, lokasi pabrik minyak goreng diputuskan di Cilegon setelah ada studi kelayakan sebelumnya. Dia menyebut, dengan lokasi Cilegon yang dekat dermaga akan memudahkan distribusi pengiriman bahan baku minyak dari kapal tongkang atau tanker melalui pipa ke lokasi pabrik.

“Tujuannya untuk cost efficiency, se­bab pasokan bahan baku minyak go­reng akan dipasok dari Sumatera Utara dan Kalimantan,” bebernya. (den/alt)

_#fadhil