BALI - Pemerintah yang melakukan percepatan digitalisasi layanan publik dan penerapan digital melayani sedang me­nyiapkan super apps layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia..  

“Jika kita bicara pelayanan publik, maka harus kita sadari ada begitu banyak layanan yang diakses masyarakat secara parsial. Oleh karena itu, Pemerintah sedang men­yiapkan public services super apps, suatu aplikasi layanan publik terpadu dalam satu aplikasi,” jelas Menteri Komu­nikasi dan Informatika Johnny G Plate pada We­binar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, yang berlangsung secara hibrida dari Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (11/7).

Menurut Menkominfo, aplikasi pemerin­tah yang digunakan saat ini terlalu banyak, tidak efisien dan cenderung bekerja masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan super apps guna memudahkan komunikasi lintas instansi agar terintegerasi dalam satu sistem yang sama. “Jadi, super apps tersebut bertujuan men­cegah duplikasi aplikasi-aplikasi sejenis dari berbagai kementerian atau lem­baga. Pemerintah saja saat ini masih menggunakan 24.400 aplikasi, tidak efisien dan bekerja sendiri-sendiri. Bahkan, di setiap kementerian, kembaga dan peme­rintah daerah masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda di setiap unitnya, sangat tidak efisien,” jelasnya.

Menteri Johnny menegaskan arti penting penataan ulang ribuan aplikasi yang yang tersebar itu dengan menghasilkan satu aplikasi super atau super apps untuk Indonesia.

“Kita perlu menata ulang untuk meng­ha­silkan satu super aplikasi Indonesia. Paling tidak, cukup hanya delapan aplikasi yang terintegerasi. Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kementerian Kominfo Kominfo,” tandasnya.

Menkominfo menyatakan, dari 24.400 aplikasi yang tersebar itu, Kementerian Kominfo akan melakukan shutdown atau menutupnya. Selanjutnya, secara bertahap akan dipindahkan ke dalam super apps. Menteri Johnny yakin dengan efisiensi penggunaan super apps akan lebih tinggi dari aspek intervensi fiskal yang dikeluarkan Menteri Keuangan saat ini.

“Dari jumlah tersebut, pelan-pelan kita mulai melakukan shutdown dan pindahkan. Saya meyakini, efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini. Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita,” ujarnya.

Di sisi lain, dalam rangka mewujudkan electronic government, Pemerintah saat ini masih menggunakan 2.700 pusat data. Sementara hanya sekitar 3 persen yang berbasis cloud, selebihnya terpisah dan menjadi salah satu kendala untuk meng­hasilkan satu data di Indonesia.

“Saat ini, 2.700 pusat data dan server itu hanya 3 persen saja yang berbasis cloud, sisanya ethernet (bekerja sendiri-sendiri) yang mengakibatkan sangat sulit interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia, jadi perlu kita siapkan dengan benar,” tandas Menkominfo. (bie)