_{ISTIGOSAH: Ratusan tenaga honorer menggelar istigosah dan doa bersama, di halaman masjid Dinas Perhubungan (Dishub) Banten, di KP3B, Kota Serang, Jumat beberapa waktu lalu.(dok radar banten)}

Tenaga honorer Pemprov Banten yang tergabung dalam Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) bakal menggelar aksi damai di sekitaran Kantor Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (15/8). 

Setidaknya bakal ada 6.000 tenaga honorer yang bakal mengikuti aksi tersebut lantaran merasa nasib mereka digantung.

Ketua FPNPB, Taufik Hidayat mengatakan, setelah melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan ja­jaran Pemprov Banten pada 10 Juni lalu, mereka menilai belum ada tindak lanjut konkret. “Sehingga kami sepakat, para honorer untuk turun aksi melanjutkan aksi yang sempat tertunda,” ujar Taufik kepada Radar Banten, Kamis (11/8).

Kata Taufik, setelah pertemuan pada 10 Juni dengan Pj Gubernur dan jajaran, mereka diminta kondusif bekerja dan mencoba menahan diri agar tidak aksi. Pada saat itu, pihaknya berharap aspirasi mereka disetujui oleh para pemangku kebijakan. Namun, ternyata hingga saat ini, tidak ada tindak lanjut dari Pemprov. 

Oleh karena itu, pihaknya ingin meng­ingatkan kembali tuntutan mereka melalui sebuah aksi damai. “Aksi damai penyam­paian pendapatan di muka umum dalam per­juangan untuk menaikkan status ho­norer menjadi CASN, PPPK. Kemudian juga upah layak, program BPJS Ke­tena­gakerjaan, dan tambahan gaji ke-13,” ujarnya.

Tenaga honorer di RSUD Malingping ini menegaskan, aksi mereka dilindungi Undang-Undang dan jangan sampai ada intervensi dari pihak mana pun karena aksi damai ini murni dari para honorer yang merasa digantung oleh Pemprov. Bahkan, para tenaga honorer itu juga di­dampingi oleh tujuh pengacara dari lembaga bantuan hukum sebagai bentuk antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Taufik menuturkan, setidaknya ada enam tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi damai. Pertama, menindaklanjuti Surat Edaran Menpan RB Nomor : B 1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah.

“Surat tersebut di atas dimaksud untuk mengingatkan para Pejabat Pembina Ke­pegawaian, dalam hal ini BKD Provinsi Banten. Mengingatkan untuk melakukan penataan pegawai non ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing,” tegasnya. Hal itu guna me­wujudkan kejelasan status, karier, dan ke­sejahteraan pegawai yang bersangkutan.

Tuntutan kedua, terkait kejelasan formasi dan tambahan kuota PPPK dan CPNS sam­pai dengan. Ketiga, pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah selama lima tahun dapat diangkat menjadi PPPK. Hal itu bisa dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).  

“Rekrutmen tersebut diprioritaskan bagi pegawai non-ASN yang yang ada di lingkungan Pemprov Banten dengan sebanyak 7.557 (tenaga honorer non guru-red),” tegasnya. 

Keempat, dalam rangka upaya mening­katkan kesejahteraan pegawai non ASN di lingkungan Pemprov Banten, telah ditindaklanjuti oleh BKD Provinsi Banten Nomor: 800/883 – BKD/2022 tertanggal 29 Maret 2022. Surat itu perihal usulan ke­naikan gaji pegawai non-ASN di lingkup pemprov.

Selanjutnya, lanjut Taufik, tuntutan ke­lima adalah Pemprov Banten untuk se­gera mengakomodasi program BPJS Kete­na­gakerjaan, mulai dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Saat ini, pegawai non ASN Pemprov Banten baru terealisasi untuk program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 

Tuntutan terakhir adalah tambahan gaji ke-13 bagi pegawai non-ASN . Adapun tujuan­nya untuk membantu mereka dalam mem­biayai pendidikan anak pada per­te­ngahan tahun atau tahun ajaran baru sekolah sudah dimulai. 

Taufik mengungkapkan, adapun pe­laksanaan aksi damai nantinya akan di­lakukan di sejumlah tempat di KP3B. Me­­reka akan melakukan long march dari kantor Gubernur Banten, Badan Penge­lo­laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), BKD, dan terakhir ke DPRD Provinsi Banten.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar berharap, agar para honorer bias bersabar karena pihaknya juga sedang berkonsentrasi untuk menyelesaikan per­soalan tersebut. Pihaknya sedang mencari solusi terbaik karena persoalan ini tak hanya terjadi Banten, namun juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia. 

“Jadi saya berharap betul untuk kita bisa menyikapi keadaan ini,” ujarnya. 

Al menegaskan, di samping mencari solusi tersebut, pihaknya juga masih me­nunggu arahan lanjut dari pemerintah pusat karena kebijakan pengangkatan ke­pegawaian sepenuhnya menjadi ke­wenangan pemerintah pusat.

Kata dia, selama ini semua masih berjalan nor­mal dan belum ada tindakan teknis se­cara administratif. Ia menilai hal itu hal yang harus dijaga bersama karena berlaku untuk semua. (nna/air)