^{RAPERDA: Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyaksikan penandatanganan berita acara Rapat Paripurna Jawaban Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Mengenai Raperda Usul Gubernur Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub Banten Tahun 2024 di Gedung DPRD Banten, Kamis (11/8).(BIRO ADPIM)}

Dewan Bentuk Panitia Khusus

SERANG - DPRD Banten menyetujui Raperda Usul Gubernur Tentang Pem­bentukan Dana Cadangan Pilgub Ban­ten Tahun 2024, dibahas lebih lanjut ditingkat panitia khusus (Pansus).

Pembentukan Pansus Raperda ter­sebut dilakukan melalui rapat pari­purna, usai Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan Jawaban Ter­hadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Mengenai Raperda Usul Gubernur Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub Banten Tahun 2024 di Gedung DPRD Banten, Kamis (11/8).

Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Ha­kim yang memimpin jalannya rapat pa­ripurna, menetapkan susunan keang­gotaan dan pimpinan pansus se­telah mendapat persetujuan dari pe­serta rapat.

“Ketua Pansus yaitu Dedi Sutardi dari Fraksi Demokrat, Wakil Ketua Pansus Umar Bin Barmawi dari Fraksi PKB dan Sekretaris Pansus Ella Silvia dari Fraksi PAN,” kata Fahmi saat memimpin rapat paripurna.

Politikus Golkar ini melanjutkan, pembahasan Raperda Usul Gubernur Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub Banten Tahun 2024 selanjutnya dibahas oleh pansus sesuai aturan yang berlaku.

“Kami berharap Pansus Raperda ini da­pat melakukan pembahasan dan ka­jian sesuai waktu yang telah di­tentukan,” pungkas Fahmi.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat menyampaikan jawab­an terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Banten meng­ung­kapkan, anggaran Pilgub Banten 2024 yang diusulkan ke DPRD sebesar Rp 596,4 miliar hampir dua kali lipat dari ang­garan Pilgub Banten tahu 2017. Peningkatan penyelenggaraan biaya Pil­kada 2024 dikarenakan adanya ke­naikan harga honor badan ad hoc, ke­naikan jumlah pemilih, kenaikan jum­lah Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta keserentakan Pilkada.

“Anggaran yang kami usulkan sebesar Rp 596,471 miliar ini untuk disalurkan kepada dua lembaga, yakni KPU dan Ba­waslu Banten. Kedua lembaga ini yang akan menyelenggarakan Pilgub Banten 2024 bersama KPU Kabupaten/Kota,” katanya.

Al melanjutkan, setelah mendapatkan per­setujuan dari DPRD Banten, maka anggaran Pilgub Banten tersebut akan di­salurkan Pemprov Banten melalui me­kanisme hibah.

“Raperda ini kami usulkan setelah m­e­lalui hasil verifikasi atas usulan hibah me­lalui APBD tahun 2023 dan 2024 da­lam program kegiatan perangkat ter­kait. Kebutuhan belanja seluruhnya akan disalurkan melalui mekanisme hibah,” tegas Al.

Berdasarkan draf Raperda yang di­sampaikan ke DPRD, kebutuhan ang­garan Pilgub Banten diusulkan pe­ng­alokasiannya secara bertahap, bisa di­mulai tahun anggaran 2022 melalui Perubahan APBD.

“Besaran alokasi anggaran Pilgub Ban­ten masih dinamis, dan akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan dengan Pan­sus dan Badan Anggaran DPRD Ban­ten,” tuturnya.

Terkait saran dan catatan mayoritas fraksi di DPRD terkait bantuan pemprov untuk pemerintah kabupaten/kota, yang juga melaksanakan Pilbup/Pil­walkot bersamaan dengan Pilgub Banten 2024, Al Muktabar mengaku akan me­nga­turnya lebih lanjut.

“Berkaitan cost sharing dengan pem­kab/Pemkot, akan diatur dalam Ke­pu­­tusan Gubernur tentang Komponen Pem­biayaan antara Pemprov Banten de­ngan Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak melalui Raperda dana cadangan Pil­gub,” urainya.

Usai paripurna, Al Muktabar kepada war­tawan menegaskan, Pemprov Banten menjadi salah satu provinsi yang paling cepat mengusulkan Raperda Pem­ben­tukan Dana Cadangan Pilkada 2024. Me­nurutnya, pembentukan dana ca­dangan untuk memastikan kesiapanan pe­nyelenggaraan Pemilu dan Pilkada se­rentak 2024 tingkat provinsi, sehingga lebih cepat diusulkan tentu lebih baik.

“Meski secara fiskal Pemprov Banten mampu mengalokasikan anggaran Pil­gub dalam satu tahun anggaran, na­­mun sesuai hasil kajian dialokasikan se­­cara berjenjang sebagai upaya memas­tikan kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024,” bebernya.

Ia berharap, KPU dan Bawaslu dapat mem­­pergunakan anggaran tersebut sesuai aturan yang berlaku, sebab akan dialokasikan melalui belanja hibah dalam APBD Banten. Bahkan besaran angka yang diusulkan ke DPRD sesuai dengan usulan KPU dan Bawaslu.

“Anggaran merupakan salah satu kom­­­ponen utama kesiapan penyeleng­garaan Pemilu dan Pilkada 2024. Bil Pe­milu dianggarkan dari APBN, se­dang­kan Pilkada dari APBD,” pung­kas­nya.

Diketahui, KPU Banten telah me­ngu­sulkan kebutuhan anggaran Pilgub Banten 2024 ke Pemprov Banten sebesar Rp573 miliar, sementara kebutuhan pe­ngawasan Pilgub Banten diusulkan Ba­waalu lebih dari Rp20 miliar. (den/air)