DECEMBER 9, 2022
Radar Serang

Pemisahan Bank Banten-BGD Alot *Pemprov Minta Bantuan Kejati

post-img

SERANG–Pemisahan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau Bank Banten dari PT Banten Global Development (BGD) berjalan alot. Agar cepat terealisasi, Pemprov Banten meminta bantuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar menuturkan, persoalan tersebut cukup rumit sehingga pihaknya memerlukan langkah yang tepat dalam menerbitkan kebijakan. “Ini bagian dari upaya kita benar-benar agar akuntabel, efektif, efisien, dan transparan. Azas-azas itu adalah azas-azas legalitas hukum,” ujar Al usai acara sinergi kolaborasi antara Kejati Banten bersama Pemprov Banten dan Bank Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kamis (11/8).

Kata Al, kejaksaan adalah pengacara negara. Apabila ada hal-hal tertentu terkait aspek hukum, maka tentu akan lebih cepat diingatkan.

“Dan pendapat-pendapat hukum menjadi peta jalan yang membuat kita dapat benar-benar melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Termasuk rencana pemisahan Bank Banten dan PT BGD yang di dalamnya terdapat aspek hukum yang tak bisa dikesampingkan. Maka dirinya mengajukan pendampingan hukum kepada Kejati Banten. Selain itu, pihaknya juga akan mendapatkan pertimbangan hukum.

Seperti diketahui, rencana pemisahan Bank Banten dan BGD telah ada sejak beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, pelaksanaannya selalu gagal. Pihak PT BGD dan Bank Banten akhirnya sepakat berpisah melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT BGD yang digelar di aula Setda Provinsi Banten, KP3B, 24 September 2021 lalu. Al mengatakan, dalam rencana pemisahan Bank Banten dan BGD, akan ada empat instansi yang dilibatkan. Mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri (KemendagrI), Bank Banten, dan Pemprov Banten selaku pemegang saham pengendali terakhir.

Setelah dipisahkan, lanjutnya, BGD akan konsentrasi sebagai holding dalam rangka optimalisasi kinerjanya pada aktivitas ekonomi dan pembangunan di Banten. Sedangkan Bank Banten berkonsentrasi menjaga likuiditas kas daerah.

Sementara itu, Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, pendampingan hukum yang dilakukan pihaknya merupakan wujud dari kolaborasi bersama Pemprov dan Bank Banten. Pihaknya tentu akan menjalankan kolaborasi ini sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Ia berharap permohonan tersebut bisa terlaksana dan dilakukan secara tepat, taat hukum, dan profesional. Dalam penandatanganan nota kesepahaman itu juga Kejati dilibatkan dalam upaya penuntasan kredit macet di Bank Banten. “Surat permohonan bantuan hukum terkait permasalahan piutang macet Bank Banten kepada Kejati Banten sudah diterima. Kita akan melihat mana kira-kira permasalahan kredit macet yang perlu dituntaskan segera,” ujar Leonard.

Ditempat yang sama, Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin mengatakan, upaya pihaknya meminta pendampingan hukum bukan sekadar lip service. Bank Banten ingin membuktikan komitmen untuk pembenahan diri, salah satunya dengan telah diraihnya standar sistem manajemen anti penyuapan. (nna/nda)