DECEMBER 9, 2022
Bisnis - Peluang Usaha

Pemerintah Jaga Inflasi

post-img

SEMARANG - Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan laju inflasi pangan pasca­kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada pekan lalu. Antara lain melalui operasi pasar, serta subsidi angkutan maupun opti­malisasi program Gerai Maritim, Tol Laut, dan Jembatan Udara. 

“Pemerintah optimis dapat mengendalikan gejolak harga sebagaimana upaya stabilisasi minyak goreng yang berhasil mencatatkan deflasi dalam empat bulan terakhir,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat memantau harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar Karang Ayu, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (11/9). 

Pria yang akrab disapa Zulhas ini memastikan jika dirinya akan terus memantau harga barang kebutuhan pokok terus stabil di masyarakat. Untuk itu Kementerian Perdagangan terus me­monitor guna mengantisipasi gejolak harga barang kebutuhan pokok, khususnya pasca­kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. 

“Saya setiap hari memonitor harga barang kebutuhan pokok. Di Pasar Karang Ayu harga barang kebutuhan pokok stabil. Untuk telur terus mengalami penurunan, di pasar tercatat Rp27.000/kg dan terus kita monitor,” ucap Zulhas dikutip dari keterangan resminya.

Berdasarkan pantauan, harga beras medium tercatat Rp10.000/kg, beras premium Rp12.000/kg, gula pasir Rp13.000/kg, minyak goreng curah Rp12.000/liter, minyak goreng Minyakita Rp14.000/liter, minyak goreng kemasan Rp18.000/liter, tepung terigu Rp12.500/kg, daging sapi Rp130.000/kg, daging ayam ras Rp34.000/kg, telur ayam Rp27.000/kg, cabai merah keriting Rp60.000/kg, cabai merah besar Rp55.000/kg, cabai rawit merah Rp45.000/kg, bawang merah Rp30.000/kg, dan bawang putih Rp20.000/kg.

Untuk mengendalikan inflasi di daerah, kata Zulhas, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemerintah daerah untuk membantu biaya transportasi barang kebutuhan pokok. Terutama bagi daerah yang mengalami kenaikan harga barang kebutuhan pokok lebih dari 5 persen.

“Pemerintah daerah akan membantu subsidi transportasinya sehingga harga barang kebutuhan pokok dapat turun. Jadi ini harus menjadi perhatian jangan sampai bergejolak,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, , pemerintah daerah mengalokasikan bantuan sosial menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.

“Pemerintah daerah menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial,” tutur Menkeu Sri Mulyani, Senin (29/8) lalu. (bie)