^{INVESTASI : Presiden RI Joko Widodo pada pembukaan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (11/10).(SETKAB)}

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar untuk bersama-sama membangun Indonesia incorporated. 

Presiden meyakini persoalan yang dihadapi Indonesia bahkan dunia saat ini akan mampu terselesaikan apabila semua unsur turut bergerak dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Kalau ini kuat betul, kita bisa bersatu, kita kompak, seperti saat kita menangani pandemi sampai ke tingkat daerah dan RT, semuanya bergerak, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” ucap Jokowi pada pembukaan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (11/10).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi kembali menekankan pentingnya meningkatkan pembelian produk dalam negeri. Presiden mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.

“Ini uang APBN, APBD yang kita kumpulkan dari pajak, dari royalti, dari bea ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak bersusah payah kita kumpulkan, terkumpul kemudian kita belanjakan produk impor, ndak, sama sekali ndak bener,” lanjut Jokowi dikutip dari laman Sektab.

Pemerintah melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN berkomitmen untuk pembelian produk dalam negeri. Kepala Negara menyadari bahwa target anggaran belanja produk dalam negeri yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi, tetapi Presiden meyakini kapasitas produksi UMKM akan meningkat jika anggaran tersebut dapat terealisasi 100 persen.

“Memang realisasinya untuk BUMN baru 72 persen, kemudian untuk APBN dan APBD memang masih kecil masih 44 persen dari angka yang tadi saya sampaikan Rp950 triliun. Tetapi kalau ini nanti terealisasi 100 persen akan kelihatan sekali UKM kita harus menaikkan kapasitas produksi produk-produknya,” ungkapnya.

Selain itu, dalam bidang hilirisasi industri, Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka bagi investor yang akan menanamkan modalnya di tanah air. Namun ia mengingatkan agar industri tersebut nantinya juga dapat menggandeng pengusaha lokal.

“Saya selalu sampaikan investasi terbuka tetapi kalau masuk ke sebuah daerah harus bekerja sama dengan pengusaha lokal. Baik [investor] yang dari Jakarta maupun yang asing bekerja sama dengan pengusaha lokal, diajak mereka,” katanya.

Jokowi menegaskan bahwa hilirisasi menjadi salah satu kunci Indonesia untuk melompat maju ke depan. Menurut Presiden, hal tersebut dikarenakan pajak, bea ekspor, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan masuk ke dalam negeri.

“Saya ke lapangan, saya suruh hitung berapa sih pendapatan negara yang dihasilkan dari Freeport. Dulunya kita hanya dapat dividen 9 persen, karena memang saham kita hanya 9 persen. Setelah kita ambil alih 51 persen, kita dapat pajak, dividen, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak. Saya suruh hitung berapa jumlahnya, 70 persen dari pendapatan yang ada di Freeport. Artinya, negara betul-betul dapat,” tandasnya. 

Pada bagian lain, Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan optimisme di tengah situasi yang sulit dan penuh dengan ketidakpastian global. 

“Inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang, harganya sangat mahal sekali. Tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan, kita harus tetap optimistis, harus optimistis, tetapi hati-hati dan waspada karena apapun angka-angka yang kita miliki, Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia 5,44 persen,” ucapnya.

Presiden mengungkapkan bahwa sampai saat ini inflasi dan moneter Indonesia masih pada posisi yang dapat dikendalikan. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena hubungan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berjalan dengan baik dan beriringan.

“Ini juga tetap harus kita syukuri karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sekarang ini di Argentina sudah 83,5 persen dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis poin. Kita inflasi 5,9 (persen) dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis poin. Artinya, moneter kita masih pada posisi yang bisa kita kendalikan,” tutur Jokwi.

Selain itu, Kepala Negara melanjutkan, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi yang besar.

“Pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi ini besarnya luar biasa, Rp502,6 triliun, ini angka yang gede sekali. Tetapi ya inilah karena kita ingin konsumsi tetap, konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga, ya bayarannya ini Rp502 triliun,” ucapnya. (bie)