Menarik untuk dimaknai perspektif geopolitik energi dan sumberdaya alam (SDA) dari kun­ju­ngan Menhan Prabowo Subianto ke Singapura se­ba­gai pem­bi­cara pada International Ins­ti­tute for Stra­tegic Stu­­­dies (IISS) Shang­­­­ri-La Dia­logue 2022 de­ngan topik “Menge­lo­la Persaingan Geo­­­politik di Ka­wa­san Multipolar” ber­langsung pada 10-12 Juni 2022. 

Sebagai bagian dari rangkaian kun­­jungan di Si­ng­a­­pu­ra, Men­han Prabowo Subianto berjumpa dengan kolega Menhan AS Lloyd James Austin III, Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean dan kunjungan informal terjadwal sarapan bersama Menlu Singapura Vivian Balakrishnan. 

Pertemuan santai dengan Menlu Singa­pura diakhiri dengan Menhan Prabowo Subianto memberikan buku karyanya yang berjudul, “Military Leadership: Notes from Experience Lieutenant General TNI (Ret.) Prabowo Subianto.” 

Kawasan Multipolar

Konsep kawasan multipolar stratejik se­bagai paradigma baru non-military subs­tansinya adalah menjaga geoplitik sum­berdaya alam dan energi global, dimana Indonesia sebagai bagian ASEAN dan Asia Pasifik merupakan poros maritim dunia. 

Kehadiran Menhan Prabowo Subianto me­wakili Indonesia dalam Forum IISS 2022 di antara para pemimpin global dunia adalah representasi negara poros mari­tim dunia, diharapkan dapat mem­berikan perspektif baru pendekatan non-military yang mewujudkan sharing benefits & profits sebagaimana maritim adalah common resources yang dimiliki bersama sehingga harus dijaga bersama dan sejauh mungkin dihindari pemusatan kekuasaan militer dan non militer di kawasan multi­polar, yakni Asia Pasifik.

Konteks kawasan multipolar, khususnya di Asia Pasifik berpusat pada penciptaan pembangunan ekonomi yang bernilai tambah yang mendatangkan manfaat dan kesejahteraan negara negara kawasan secara berkelanjutan. 

Tiap negara saling gotong royong berbagi kekuataan tidak ada lagi pemusatan penguasaan sumber daya ekonomi dan lingkungan. Inilah momentum yang tepat yang harus diambil Indonesia sebagai negara maritim yang menganut politik luar negeri bebas aktif secara dinamis.

Setelah global pulih dari pagebluk Covid 19, maka suatu platform bersama sharing benefits & profits Asia Pasifik mengede­pankan mitigasi risiko pada supply chain sum­ber­daya alam dan energi yang diru­muskan, dikawal pelaksanaannya secara transparan menghormati kedaulatan tiap negara dalam prinsip “no left behind”.  

Platform Geopolitik Sumber Daya Alam

Disrupsi yang terjadi pasca pagebluk Covid 19 adalah kesadaran bersama akan pen­tingnya upaya mitigasi risiko perubahan iklim yang mengganggu keberlanjutan rantai pasok (supply chain sustainability) geopolitik sumberdaya alam. 

Keputusan bisnis bermula dari peren­canaan operasional berbasis risiko guna memastikan arus barang, arus informasi, arus uang dari produsen ke konsumen antar negara dalam Kawasan multipolar lancar dengan memperhatikan kedaulatan negara masing masing.  

Kepemimpinan yang memperhatikan aspek mitigasi risiko keberlanjutan rantai pasokan sumberdaya alam ini awalnya terinspirasi dari cara pikir militer yakni pertahankan-kuatkan-kelola-kembangkan/ekspansi. Namun, pasca pagebluk Covid 19, pendekatan non-military geopolitik sumber daya alam dikontekstualisasi ke­dalam narasi perubahan iklim.

Institusi RAND Corporation di bulan April 2022 merilis dokumen hasil riset “Assessing Risk to the National Critical Functions as a Result of Climate Change” yang ditulis oleh by Michelle E. Miro, Andrew Lauland, Rahim Ali, Edward W. Chan, Richard H. Donohue, Liisa Ecola, Timothy R. Gulden, Liam Regan, Karen M. Sudkamp, Tobias Sytsma, et al, mengemukakan bahwa platform kritikal isu nasional akibat peru­bahan iklim meliputi mitigasi risiko pasokan air bersih, sumber energi kelistrikan, transportasi, per­gu­dangan dan rantai pasokan, keter­sediaan pangan, farmasi dan bahan kimia, perumahan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. 

Sejalan dengan isu kritikal tersebut, Menhan Prabowo Subianto juga telah me­­nuangkan gagasan sektor prioritas pem­bangunan tahun 2045 dalam buku Paradoks Ekonomi yang juga selaras dengan visi poros maritime dunia. Artinya, platform geopolitik sumberdaya ekonomi dan lingkungan di kawasan multipolar Asia Pasifik “maritime based continent” dalam narasi yang sama yakni, menjadikan prioritas pembangunan negara pada upaya mitigasi perubahan iklim yang ber­dam­pak pada pasokan air, farmasi, sum­ber energi kelistrikan dan pangan serta transportasi dan rantai pasok.

 Kepemimpinan yang kuat dalam penga­walan implementasi platform geopolitik sumberdaya alam merupakan pendekatan baru non militer yang perlu diwujudkan dalam konsensus bersama dalam forum IISS 2022, forum G20 dan konteks Indonesia pada suksesi pimpinan nasional 2024 kelak. ***

Dr. Dina Nurul Fitria, Managing Director Amina Research & Business Consulting