DECEMBER 9, 2022
Utama

Ribuan Ojol Kepung KP3B

post-img

UNJUKRASA: Ratusan Pengemudi ojek online saat melintas di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Senin (12/9). Massa aksi berunjukrasa di KP3B menolak kenaikan harga BBM.  (QODRAT/RADAR BANTEN)

Tolak Kenaikan Harga BBM 

SERANG-Sekira tiga ribu driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Ojol Serang Bersatu dan Banten Driver, me­ngepung Kantor Gubernur dan DPRD Banten. Massa driver ojol ini menolak kenaikan harga BBM.

Pantauan Radar Banten, massa aksi yang datang ke Kawasan Pusat Peme­rintahan Provinsi Banten (KP3B) sekira pukul 11.00 WIB. Mereka didominasi oleh driver ojol dari berbagai komunitas driver online, membawa berbagai spanduk yang ber­tuliskan penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.

Setibanya di depan Kantor Gubernur Banten, massa aksi langsung melakukan ora­si, mendesak Pemprov dan DPRD Banten ikut menolak kenaikan harga BBM.

“Bagaimana ekonomi mau pulih pasca pandemi Covid-19, kalau pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang menyengsarakan rakyat,” kata Yoga, salah satu koordinator aksi.

Dia melanjutkan, Driver Ojol Serang Ber­satu dan Banten Driver telah menjadi korban akibat keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Kami minta pemerintah segera mem­batalkan kenaikan harga BBM yang telah menyengsarakan rakyat,” tuturnya.

Lantaran massa aksi tidak bisa masuk ke halaman Kantor Gubernur, orasi di depan gerbang KP3B diakhiri dengan membacakan enam tuntutan, sebelum melanjutkan aksinya ke depan gedung DPRD Banten.

Enam tuntutan yang dibacakan massa aksi itu, pertama menolak kenaikan harga BBM, cabut dan batalkan segera karena kebijakan tersebut memberatkan dan sangat tidak manusiawi. Kedua, menuntut Pemprov Banten untuk menciptakan payung hukum bagi driver online melalui peraturan gubernur dan peraturan pemerintah, khususnya yang berpihak pada kesejahteraan driver ojol.

Ketiga, hapuskan Permenhub yang me­ngatur tarif atas dan tarif bawah karena adanya peraturan tarif atas dan tarif bawah hanya menciptakan persaingan tidak sehat. Ke empat, revisi perjanjian kemitraan dan ben­tuk badan pengawasannya. Kelima, naik­kan pendapatan driver online dan turunkan potongan komisi orderan dari 20 persen menjadi 10 persen. Ke enam, hapuskan biaya pemesanan.

Usai membacakan tuntutan, massa aksi kemudian melanjutkan unjukrasa di depan Gedung DPRD Banten. Untuk mencegah terjadinya bentrokan, perwakilan driver ojol akhirnya diterima di dalam gedung perwakilan rakyat.

Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo, Pj Sekda Banten M Tranggono, Kepala Dishub Banten Tri Nurtopo, Kepala Disna­kertrans Banten Septo Kalnadi dan Sekretaris DPRD Banten Deden Apriandhi menyambut perwakilan massa aksi di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten.

Kepada Pj Sekda dan Pimpinan DPRD Ban­ten, juru bicara Ojol Serang Bersatu, Triyono mengungkapkan, kenaikkan harga BBM telah merugikan driver online lantaran mengurangi pendapatan, sementara harga kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan harga.

“Kami minta Pemprov dan DPRD Banten juga menolak kenaikkan harga BBM. Bila ini tidak dibatalkan, maka semakin banyak jumlah warga miskin di Banten,” katanya.

Dia melanjutkan, naiknya harga BBM se­makin membuat masyarakat jauh dari ke­sejahteraan, bahkan driver online saat ini kondisinya hampir sama seperti kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya.

“Kami mohon pemprov dan DPRD Banten bantu kami, jangan sampai keluarga kami tidak bisa makan dan kelaparan,” bebernya.

Masih dikatakan Triyono, dampak kenaikan harga BBM mungkin tidak dirasakan oleh para pejabat dan wakil rakyat, tapi bagi driver ojol dampaknya sangat luar biasa.

“Kami saat ini sedang dalam kondisi pe­nin­dasan sistem, mohon bantu kami,” tegasnya.

Bila tuntutan driver ojol tidak dipenuhi, Triyono mengancam akan terus melakukan mogok beroperasi.

“Mogok massa hari ini bukan berarti kami hanya bisa pasrah. Jika tidak didengar dan ditindaklanjuti, kami akan melakukan langkah lanjutan yang lebih masif,” ancam Triyono.

Menyikapi aspirasi driver ojol, Pj Sekda Banten M Tranggono mengaku akan segera menyampaikan tuntutan driver ojol ke pimpinan, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah.

“Prinsipnya kami menyerap semua as­pirasi rekan-rekan driver ojol, dan akan segera kami sampaikan ke Pj Gu­bernur,” kata Tranggono.

Senada, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo mengaku akan segera me­nyampaikan aspirasi driver ojol ke pimpinan DPRD Banten.

“Nanti akan kami bahas saat rapat pimpinan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait desakan peng­ha­pusan tarif atas dan bawah, Kepala Dishub Banten Tri Nurtopo mengaku akan segera menindaklanjuti sesuai kewenangan Dishub provinsi.

“Dalam waktu dekat kami akan me­mang­gil operator wilayah driver online. Soalnya ada perbedaan antara grab, gojek dan maxim,” katanya.

Menurutnya, Dishub Banten selaku pe­ngawas bukan sebagai regulator sehingga harus berkoordinasi dengan Kemenhub. 

“Yang berhak mengatur pusat, kita tidak punya wewenang, saya harus berhati-hati berbicara regulasi, jangan sam­pai regulasi kita bikin terus berten­tangan dengan di atas,” pungkasnya.

Terpisah, Al Muktabar mengapresiasi unjukrasa driver ojol yang berlangsung damai di Banten.

“Unjukrasa silakan, tapi jangan anarkis. Sebab kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat,” te­gasnya. (den/nda)