UNJUKRASA: Ratusan Pengemudi ojek online saat melintas di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Senin (12/9). Massa aksi berunjukrasa di KP3B menolak kenaikan harga BBM. (QODRAT/RADAR BANTEN)
Tolak Kenaikan Harga BBM
SERANG-Sekira tiga ribu driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Ojol Serang Bersatu dan Banten Driver, mengepung Kantor Gubernur dan DPRD Banten. Massa driver ojol ini menolak kenaikan harga BBM.
Pantauan Radar Banten, massa aksi yang datang ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sekira pukul 11.00 WIB. Mereka didominasi oleh driver ojol dari berbagai komunitas driver online, membawa berbagai spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.
Setibanya di depan Kantor Gubernur Banten, massa aksi langsung melakukan orasi, mendesak Pemprov dan DPRD Banten ikut menolak kenaikan harga BBM.
“Bagaimana ekonomi mau pulih pasca pandemi Covid-19, kalau pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang menyengsarakan rakyat,” kata Yoga, salah satu koordinator aksi.
Dia melanjutkan, Driver Ojol Serang Bersatu dan Banten Driver telah menjadi korban akibat keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Kami minta pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM yang telah menyengsarakan rakyat,” tuturnya.
Lantaran massa aksi tidak bisa masuk ke halaman Kantor Gubernur, orasi di depan gerbang KP3B diakhiri dengan membacakan enam tuntutan, sebelum melanjutkan aksinya ke depan gedung DPRD Banten.
Enam tuntutan yang dibacakan massa aksi itu, pertama menolak kenaikan harga BBM, cabut dan batalkan segera karena kebijakan tersebut memberatkan dan sangat tidak manusiawi. Kedua, menuntut Pemprov Banten untuk menciptakan payung hukum bagi driver online melalui peraturan gubernur dan peraturan pemerintah, khususnya yang berpihak pada kesejahteraan driver ojol.
Ketiga, hapuskan Permenhub yang mengatur tarif atas dan tarif bawah karena adanya peraturan tarif atas dan tarif bawah hanya menciptakan persaingan tidak sehat. Ke empat, revisi perjanjian kemitraan dan bentuk badan pengawasannya. Kelima, naikkan pendapatan driver online dan turunkan potongan komisi orderan dari 20 persen menjadi 10 persen. Ke enam, hapuskan biaya pemesanan.
Usai membacakan tuntutan, massa aksi kemudian melanjutkan unjukrasa di depan Gedung DPRD Banten. Untuk mencegah terjadinya bentrokan, perwakilan driver ojol akhirnya diterima di dalam gedung perwakilan rakyat.
Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo, Pj Sekda Banten M Tranggono, Kepala Dishub Banten Tri Nurtopo, Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi dan Sekretaris DPRD Banten Deden Apriandhi menyambut perwakilan massa aksi di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten.
Kepada Pj Sekda dan Pimpinan DPRD Banten, juru bicara Ojol Serang Bersatu, Triyono mengungkapkan, kenaikkan harga BBM telah merugikan driver online lantaran mengurangi pendapatan, sementara harga kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan harga.
“Kami minta Pemprov dan DPRD Banten juga menolak kenaikkan harga BBM. Bila ini tidak dibatalkan, maka semakin banyak jumlah warga miskin di Banten,” katanya.
Dia melanjutkan, naiknya harga BBM semakin membuat masyarakat jauh dari kesejahteraan, bahkan driver online saat ini kondisinya hampir sama seperti kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya.
“Kami mohon pemprov dan DPRD Banten bantu kami, jangan sampai keluarga kami tidak bisa makan dan kelaparan,” bebernya.
Masih dikatakan Triyono, dampak kenaikan harga BBM mungkin tidak dirasakan oleh para pejabat dan wakil rakyat, tapi bagi driver ojol dampaknya sangat luar biasa.
“Kami saat ini sedang dalam kondisi penindasan sistem, mohon bantu kami,” tegasnya.
Bila tuntutan driver ojol tidak dipenuhi, Triyono mengancam akan terus melakukan mogok beroperasi.
“Mogok massa hari ini bukan berarti kami hanya bisa pasrah. Jika tidak didengar dan ditindaklanjuti, kami akan melakukan langkah lanjutan yang lebih masif,” ancam Triyono.
Menyikapi aspirasi driver ojol, Pj Sekda Banten M Tranggono mengaku akan segera menyampaikan tuntutan driver ojol ke pimpinan, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Prinsipnya kami menyerap semua aspirasi rekan-rekan driver ojol, dan akan segera kami sampaikan ke Pj Gubernur,” kata Tranggono.
Senada, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo mengaku akan segera menyampaikan aspirasi driver ojol ke pimpinan DPRD Banten.
“Nanti akan kami bahas saat rapat pimpinan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait desakan penghapusan tarif atas dan bawah, Kepala Dishub Banten Tri Nurtopo mengaku akan segera menindaklanjuti sesuai kewenangan Dishub provinsi.
“Dalam waktu dekat kami akan memanggil operator wilayah driver online. Soalnya ada perbedaan antara grab, gojek dan maxim,” katanya.
Menurutnya, Dishub Banten selaku pengawas bukan sebagai regulator sehingga harus berkoordinasi dengan Kemenhub.
“Yang berhak mengatur pusat, kita tidak punya wewenang, saya harus berhati-hati berbicara regulasi, jangan sampai regulasi kita bikin terus bertentangan dengan di atas,” pungkasnya.
Terpisah, Al Muktabar mengapresiasi unjukrasa driver ojol yang berlangsung damai di Banten.
“Unjukrasa silakan, tapi jangan anarkis. Sebab kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat,” tegasnya. (den/nda)
Banten Hari Ini
- Utama
- Kab Serang
- Radar Serang
- Pandeglang
- Lebak - Viral
- Tangerang - Viral
- Olahraga
- Hukrim
- Love Story - Inspirasi
- Bisnis - Peluang Usaha
- Sambungan
- Cilegon
- Trendy
- Proud
- Cover Story
- Pesona Indonesia
- Legacy
- Kelurahan
- 18 PLUS
- MAMMY WOW
- ADVERTORIAL WARNA
- LRLA KOTA SERANG
- ADVERTORIAL BW
- KESEHATAN
- DP3AP2KB Kota Cilegon
- RADAR TRAVEL
- LPPD Tangerang
- 18 PLUS+
- ADV Pemkab Tangerang
- MOVIES
- PUPR LEBAK
- ADV PEMKAB PANDEGLANG
- GEN RB
- Serba Serbi Ramadan
- ADV PEMKAB PANDEGLANG 2
- HOBBY
- RAKYAT MEMILIH
- Potret Cilegon
- VIRAL
- LKBA Kabupaten Serang
- Academia Untirta
- INFO BHAYANGKARA
- INFO ADHYAKSA
- NUSANTARA metro disway
- FOKUS DISWAY
- TRAVELISTA
