PANDEGLANG - Rencana dihapuskannya tenaga honorer di lingkungan pemerin­tahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendapat rekasi keras honorer. Mereka mengancam akan melaku­kan aksi demo jika pemerintah tidak mem­berikan solusi terhadap honorer di Pandeglang. 

Para pegawai honorer yang jumlahnya ribuan itu mengancam akan mogok kerja dan menggelar aksi demonstrasi karena kebijakan yang diambil tidak berpihak terhadap kepentingan para pegawai di daerah. 

Ketua Forum Honorer Teknis Administrasi Kabu­paten Pandeglang Yosep Gumilar mengatakan, honorer berencana akan melakukan aksi turun ke jalan untuk memperjuangkan nasib para honorer.  

"Saat ini kami sedang melakukan kon­solidasi dengan semua rekan-rekan honorer teknis administrasi se-Kabupaten Pandeglang terkait rencana aksi ini," katanya kepada Radar Banten, kemarin. 

Dia menilai, kebijakan tersebut tidak manusiawi dan menyengsarakan para pegawai honorer. Terlebih, selama me­ngabdi puluhan tahun, kesejahteraan para honorer belum terpenuhi oleh pe­merintah.

"Kami para honorer tenaga teknis ad­minis­trasi Kabupaten Pandeglang siap me­la­kukan aksi turun ke jalan menuntut Peme­rintah Pusat melalui Kemenpan RB terkait kejelasan nasib para honorer," ujarnya. 

Dia menegaskan, akan melakukan aksi besar-besaran karena semua tenaga ho­norer akan bersatu dan meminta Peme­rintah Pusat mencabut kebijakan tersebut. "Kami para honorer tenaga teknis adminis­trasi ini diperkirakan kurang lebih berjum­lah tujuh ribu orang. Semuanya akan tu­run ke jalan, tanpa kecuali," ungkapnya. 

Kata Yosep, selain melakukan aksi demonstrasi, para honorer teknis adminis­trasi ini juga akan menggelar panggung aspirasi dengan mengundang dan berd­ialog bersama Bupati dan Ketua DPRD Pan­deglang. Tujuannya agar bisa menyam­paikan keluhan tersebut kepada Peme­rintah Pusat dan kebijakan yang akan diberlakukan dibatalkan. 

"Untuk rencana aksi ini kami tinggal menunggu upaya dari pemerintah daerah, sampai sejauh mana Pemkab Pandeglang memperjuangkan nasib para honorer ke Pemerintah Pusat. Jika tidak ada keje­lasan dari Pemerintah Pusat, kami pastikan tujuh ribu honorer tenaga teknis administrasi siap turun ke jalan," paparnya. 

Toto Sudeni, pegawai honorer di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang menyayangkan keputusan Pemerintah Pusat yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Seharusnya, kata dia, pemerintah bisa mengambil kebijakan lain yang lebih memprioritaskan tenaga honorer sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. "Kebijakan ngawur. Harus dibatalkan, nggak bener itu kebijakan," katanya. 

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Endang Sumantri berjanji akan memperjuangkan keluhan para honorer dan menyampaikannya kepada Pemerintah Pusat melalui kader Partai Demokrat. "Kami akan sampaikan secara berjenjang melalui kader kita di parlemen," katanya.(dib/tur)