DPRD Banten melalui Komisi V meminta Pemprov Banten meminta penambahan kelas di SMA/SMK Negeri yang ada di Provinsi Banten. Penambah­an itu diperlukan untuk menampung lebih banyak lulusan SMP yang masuk sekolah negeri.

Hal itu terungkap saat Komisi V DPRD Banten melakukan rapat koordinasi dan evaluasi PPDB online tahun 2022, di ruang rapat Komisi V, Rabu (13/7).

Menurut Ketua Komisi V Yeremia Mendrofa, berdasarkan hasil evaluasi PPDB online tingkat SMA/SMK Negeri secara umum sudah lebih baik pelayanannya dibandingkan tahun kemarin. Kata Yeremia, tahu ini tidak terjadi mati ser­ver atau server down yang menganggu proses PPDB se- Banten.

“Ada beberapa kasus di sekolah yang mengalami kendala, tapi bisa dilokalisir dengan pelayanan langsung melalui operator sekolah. Tentu kasus yang terjadi tahun ini menjadi bagian perbaikan di­ta­hun berikutnya sehingga proses PPDB se­makin bagus,” katanya.

Ia melanjutkan, antusiasme masyarakat Banten untuk daftar ke sekolah negeri ting­gi, sedangkan daya tampung sekolah negeri terbatas. Sehingga wajar bila proses seleksi melalui empat jalur penerimaan tidak bisa memuaskan semua pihak, lan­taran pendaftar ada yang lolos dan tidak lolos sesuai dgn syarat petunjuk teknis (juknis) dan perangkingan sesuai dengan kuota daya tampung sekolah.

“Memang hampir semua jalur ada yang dikeluhkan masyarakat, namun selama tidak aturan yang dilanggar kami rasa men­jadi bahan evaluasi ke depan. Makanya kami minta jangka menengah dan panjang, Pemprov Banten segera menambah ruang kelas baru, bila membangun unit sekola baru butuh waktu lama dan biaya besar,” tegasnya.

Kendati mengapresiasi pelaksanaan PPDB 2022, namun Komisi V tetap me­nyampaikan aduan atau keluhan masya­rakat kepada Dindikbud Banten selaku pe­nanggungjawab PPDB.

“Ada sekira 70 persen lulusan SMP belum tertampung di sekolah negeri, ini harus di­carikan solusinya tanpa mengenyam­ping­kan keberadaan sekolah swasta,” te­gasnya.

Yeremia melanjutkan, salah satu tang­gung­jawab pemerintah di bidang pen­didikan adalah memastikan angka par­ti­sipasi sekolah semakin meningkat, bahkan di Banten kalau bisa melampaui angka rata-rata nasional. Untuk itu, Din­dikbud Banten harus inovatif dan mela­kukan terobosan untuk menjawab semu ke­butuhan masyarakat.

“Sayang hari ini (kemarin) Kepala Dindik­bud dan Sekretaris Dindikbud tidak hadir karena sedang sakit. Namun kami minta Dindikbud mengkaji banyak hal, termasuk keluhan warga yang meminta dibangun sekolah baru di kecamatan yang jumlah penduduknya di atas 300 ribu jiwa,” urainya.

Komisi V, tambah Yeremia, mengusulkan se­jumlah rekomendasi sebagai solusi jangka pendek, menengah dan panjang.

“Solusi jangka pendek adalah menambah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri berupa rombel online/digital yang dipadukan dengan beberapa kegiatan tatap muka seperti kegiatan olahraga, eks­trakurikuler, praktik dan kegiatan lainnya. Adapun solusi jangka menengah dan panjang melalui penambaha ruang kelas, penyediaan lahan dan unit sekolah baru,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabid SMA Dindikbud Banten, Lukman mewakili Kepala Dindikbud Banten menyampaikan kepada Komisi V, bahwa pihaknya sedang melakukan kajian dan menyusun Juknis terkait peluang me­nambah rombongan belajar di sekolah negeri.

“Untuk solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah menambah rombongan belajar. Mudah-mudahan minggu ini juknis­nya sudah selesai dan segera akan kami sampaikan kepada pimpinan,” katanya.

Kajian yang dilakukan Dindikbud, lanjut Lukman, membutuhkan waktu agar tidak me­rugikan pihak swasta. Dimana sekolah negeri yang berpeluang menambah rombel tidak membuka pendaftaran secara formal, akan tetapi mereka yang sebelumnya sudah terdaftar, yang masih ingin sekolah ne­geri tapi masuk rombel lewat online. “Yang memungkinkan adalah penambahan rombel online, sebab daya tampung se­kolah negeri yang ada sangat terbatas, tapi itu masih tahap kajian,” ungkapnya. (den/air)