Sekolah Metaverse Gagal Diterapkan

SERANG – Gagasan Pj Gubernur Banten Al Muktabar untuk membuka sekolah me­taverse di Banten ditolak pemerintah pusat. Sebagai gantinya, Pemprov Banten bakal membuka 14 SMA Terbuka yang tersebar di delapan kabupaten/kota yang ada di Banten.

“SMA Terbuka ini mengacu pada Per­men­dikbud Nomor 119 Tahun 2014,” ujar Pj Sekda Banten Moch Tranggono di ruang kerjanya, Rabu (13/7).

Kata dia, pemerintah pusat belum meng­izinkan Pemprov Banten melak­sanakan sekolah metaverse. Padahal, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan di tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan Pemprov. “Tapi tidak apa-apa. Kami terapkan sekolah terbuka. Sekolah jarak jauh. Konsepnya sama dengan metaverse,” tuturnya.

Tranggono mengungkapkan, SMA Ter­buka itu bakal diterapkan pada tahun ajaran ini. Pj Gubernur Banten Al Muktabar sudah menandatangani re­gu­lasinya dan sudah disampaikan ke pe­merintah pusat. Kemudian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang nantinya akan membuat petunjuk teknis terkait SMA Terbuka itu.

Sebagai pilot proyek, ia mengaku tahun ini ada 14 SMA yang bakal ditetapkan sebagai SMA Terbuka. “Sebagai pilot pro­ject, kami buka satu atau dua kelas dulu,” ungkap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten ini.

Nantinya, lanjut Tranggono, Pemprov bakal mengalokasikan anggaran untuk penerapan SMA Terbuka. “Anggarannya sudah ada. Kami nanti adakan beauty contest kepada pihak ketiga yang akan mengelola itu,” terangnya.

Terkait pendaftaran, ia mengatakan, SMA Terbuka akan mengambil para pen­­daftar yang tersisihkan di PPDB online tingkat SMA yang sudah berlang­sung kemarin. “Nanti kita evaluasi dari PPDB itu. Apakah mereka (calon peserta didik -red) mau di SMA Terbuka atau tidak. Itu pilihan,” ujar Tranggono.

Pada kesempatan itu ia juga menyadari bahwa ada kekhawatiran dari sekolah swasta. “Sekolah swasta tidak perlu khawatir. Kami juga tidak buka sekolah lagi. Dan jumlah yang tidak bisa diterima saat PPDB kemarin kan banyak sekali,” ungkapnya.

Dengan diterapkannya SMA Terbuka itu, ia berharap angka partisipasi sekolah yang baru sekira 68 persen itu bisa terus meningkat menuju 100 persen. Apabila angka partisipasi meningkat, maka indeks pembangunan manusia di Banten juga akan meningkat.

Walaupun tidak menyebut ke 14 sekolah yang bakal ditetapkan sebagai SMA Ter­buka, tapi Tranggono memastikan bahwa sekolah yang menjadi pilot project adalah sekolah unggulan di daerah masing-masing. “Ya sekolah yang bagus dan memiliki sumber daya manusia yang baik,” tegasnya.

Ia menyakini sekolah jarak jauh ini da­pat diterapkan di Banten. Apalagi para siswa sudah terbiasa belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh saat pandemi Covid-19 selama sekira dua tahun.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa mengatakan, seiring dengan kemajuan teknologi yang tentu juga perlu disesuaikan dengan per­aturan yang di atas, Pj Gubernur mem­buka sekolah terbuka atau sekolah online atau sekolah menuju sekolah metaverse.

“Tetapi ini kan tentunya harus bertahap yang mulai dari misalnya beberapa rombel dulu yang harus dibuka oleh sekolah itu,” ujarnya. Sekolah terbuka itu dibuka untuk menampung para calon peserta didik yang punya prestasi atau karena kondisi orangtua tidak mampu tetapi tidak tertampung melalui jalur konvensional. “Ini mungkin salah satu solusi dengan membuka rombel online,” terang Yeremia.

Namun ia juga berpesan agar sekolah terbuka ini tak merugikan sekolah swasta. “Supaya tidak merugikan pihak sekolah swasta, maka tidak membuka pen­daftaran se­cara formal tetapi yang su­dah men­daftar yang kemarin yang masih ingin sekolah di negeri bisa melalui sekolah pembelajaran online ini,” ujar­nya. (nna/nda)

_#fadhil