DECEMBER 9, 2022
Utama

DPRD Minta Pemkab Serang Jaga Delapan Pulau

post-img

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Abdul Basit


SERANG–Ketegangan soal pengelolaan de­lapan pulau antara Pemkab Serang dan Pemkot Se­rang terus meningkat. DPRD Kabupaten Serang mendesak Pemkab segera mengambil langkah tegas menjaga wilayah yang sudah menjadi haknya secara historis dan ad­mi­nistratif.

Para anggota dewan khawatir, jika satu pulau saja lepas, maka akan membuka peluang klaim dari daerah lain. Kondisi ini bisa berimbas pa­da hilangnya marwah dan kedaulatan Ka­bu­paten Serang sebagai kabupaten induk.

DPRD meminta agar Pemkab tidak lengah dan segera berkomunikasi dengan pemerintah pu­sat untuk mengamankan pulau-pulau strategis tersebut demi masa depan daerah dan warga.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Abdul Basit, menegaskan delapan pulau dan Kota Serang sebenarnya berasal dari wilayah yang sama, yakni Kabupaten Serang. 

Bahkan, setelah Kota Serang berdiri, pengelolaan delapan pulau itu tetap menjadi kewenangan Ka­bupaten Serang, bukan Kota Serang. “Jadi se­cara historis maupun administratif berada di Kabupaten Serang. Bahkan untuk Pulo Panjang se­cara administratif mereka berada di Kecamatan Pulo Ampel dan Pulau Tunda berada di Kecamatan Tirtayasa,” katanya, kemarin.

Ia meminta Pemkab Serang segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Da­lam Negeri (Kemendagri), agar polemik ini tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Ini marwah Kabupaten Induk. Nanti menjadi se­buah preseden buruk, kalau kemudian bahwa kita Kabupaten Serang lemah dalam konteks pengelolaan pulau-pulau itu. Sehingga ketika lemah itu akan menjadi sebuah citra buruk bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

Basit juga berharap pengelolaan delapan pulau ke depan dapat dioptimalkan agar potensi yang ada bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Abdul Gofur mengingatkan agar kedaulatan wilayah tidak dilemahkan. Dia menegaskan, walau secuil tanah diambil, Pemkab Serang tidak boleh me­nye­rah dan siap berjuang secara hukum hingga ke pengadilan jika diperlukan. “Seorang pemimpin harus jelas, ada dasar kajian yang jelas. Intinya kita harus mempertahankan aset kita,” katanya.

Dia menegaskan, sejak lama delapan pulau ter­sebut memang sudah masuk wilayah Kabupaten Serang, sehingga tidak boleh ada pihak lain yang tiba-tiba mengklaim atau mengambil alih.

Anggota DPRD Gerindra Ahmad Muhibin yakin delapan pulau itu secara hukum dan historis memang milik Kabupaten Serang.“Artinya dasar hukum menyatakan bahwa delapan pulau itu kepemilikannya Kabupaten Serang,” ucapnya.

Untuk itu, Pemkab Serang tidak perlu menang­ga­pi secara berlebih mengingat dari aspek-aspek terse­but Pemkab Serang telah memiliki dasar yang kuat. 

Sementara itu, Ketua DPRD Bahrul Ulum me­nga­takan pihaknya akan mempelajari regulasi soal pengelolaan delapan pulau sebelum mengambil sikap. Dia mengaku masih menunggu ke­jelasan aturan tersebut. “Pulau Tunda itu dari dulu bagian dari kecamatan. Kecamatan Tirtayasa dan Tirtayasa adalah wilayah yang masuk dalam Kabupaten Serang,” ucapnya.

Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Serang Indra Gunawan menegaskan, Pemkab Serang sudah membangun fasilitas di pulau-pulau itu. “Di Pulo Panjang ada 2 SD dan 1 Poskesdes, Di Pulo Tunda ada 1 SD dan 1 Pustu,” katanya. (Arr/nda)