^{PAIPURNA: Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kiri depan) menghadiri rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2022 di DPRD Banten, Selasa (13/9).}

SERANG-Mayoritas Fraksi-fraksi di DPRD Ban­ten mempersoalkan rencana peningkatan belanja pegawai hampir Rp140 miliar, dalam Ra­­perda Perubahan APBD Banten tahun 2022.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Raperda ten­tang Perubahan APBD tahun anggaran 2022, yang dihadiri langsung Pj Gubernur Al Muktabar di ruang rapat DPRD Banten, Selasa (13/9).

Fraksi PKB, Golkar, PDIP, PAN, PKS meminta pen­­jelasan lebih lanjut dari Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Banten Umar Bin Barmawi saat menyampaikan peman­da­ngan umum fraksinya mengatakan, secara umum Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tar­get pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 667,57 miliar atau 6,27 persen dari sebe­lumnya Rp10,64 triliun dalam APBD murni menjadi Rp11,31 triliun dalam rancangan perubahan.

”Kami tentu mengapresiasi, meskipun rencana belanja daerah juga mengalami ke­naikan dari semula Rp11,22 triliun menjadi Rp11,83 persen. Semoga peningkatan belanja daerah berdampak langsung pada pening­katan pembangunadan kesejahteraan ma­syarakat Banten,” kata Umar.

Namun begitu, lanjut Umar, Fraksi PKB me­nyayangkan rencana peningkatan belanja pe­gawai sebesar Rp139,9 miliar dalam ran­cangan perubahan APBD.

”Mohon penjelasan kepada Pj Gubernur Banten, untuk apa peningkatan belanja pegawai tersebut,” tegas Umar.

Senada, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Banten Teguh Ista’al mengaku me­mahami peningkatan postur belanja daerah senilai Rp610,7 miliar dari Rp11,22 triliun menjadi Rp11,83 triliun. Peningkatan belanja daerah itu terjadi karena peningkatan target pendapatan daerah.

”Yang menjadi catatan kami adalah terkait peningkatan belanja pegawai Rp139,9 miliar dari Rp2,15 triliun menjadi Rp 2,29 triliun, ini mohon dijelaskan oleh Pj Gubernur,” katanya.

Teguh melanjutkan, pada nota pengantar yang disampaikan Pj Gubernur Al Muktabar, target pendapatan mengalami peningkatan se­besar Rp667,57 miliar dari sebelumnya Rp10,64 triliun menjadi Rp11,31 triliun.

”Hal ini menunjukkan telah terjadi pening­katan kinerja pada organisasi perangkat daerah (OPD) dari segi pendapatan daerah dan di sisi lain telah terjadi peningkatan eko­nomi di masyarakat,” tuturnya.

Dikatakan Teguh, Fraksi Golkar meng­apresiasi pendapatan lain-lain yang sah juga diproyeksikan mengalami peningkatan se­be­sar Rp14,7 miliar dari sebelumnya Rp435,9 miliar menjadi Rp450,4 miliar.

”Untuk kenaikan pendapatan, kami mem­be­rikan apresiasi kepada Pj Gubernur dan ber­harap kinerja OPD lebih ditingkatkan lagi,” tegasnya.

Sorotan yang sama juga disampaikan Frak­si PDIP dan Fraksi PAN, yang meminta Pj Gubernur Al Muktabar untuk memberikan pen­jelasan lebih detil terkait rencana penam­bahan belanja pegawai pada Perubahan APBD 2022.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Banten Shinta Wishnu Wardhani me­minta Pj Gubernur tidak hanya mem­berikan penjelasan terkait penambahan be­lanja pegawai, namun meminta agar peru­bahan APBD 2022 bukan hanya jadi sebuah rutinitas. Penyusunannya harus memberi gambaran nyata tentang kebijakan dalam merespons berbagai macam situasi.

”Khususnya program pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan kenaikan harga BBM bersubsidi,” tuturnya.

Ia juga menekankan agar penyusunan perubahan APBD 2022 benar-benar ber­orien­tasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja atau money follow function. Selanjutnya, pendapatan daerah ber­dasarkan nota pengantar juga targetnya. Pe­ningkatan terbesar disumbang dari sektor PAD yang diestimasikan datang dari pajak daerah.

”Fraksi PKS tentu mengapresiasi atas peningkatan pendapatan estimasi daerah. Namun mesti dipastikan jika estimasi kenaikan PAD ini sudah diperhitungkan terkait dampak kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegasnya.

Usai sembilan fraksi di DPRD Banten menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Banten tahun 2022, Wakil Ketua DPRD Banten Barhum langsung mengakhiri rapat paripurna. ”Seluruh pemandangan umum fraksi-fraksi selanjutnya akan dijawab dan ditanggapi oleh Pj Gubernur Banten, dalam rapat paripurna DPRD Banten yang akan digelar besok (hari ini-red),” kata Barhum sebelum menutup rapat paripurna. (den/nda)