^{DIALOG: Para tenaga honorer yang tergabung dalam FPNPB berdialog dengan Anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Provinsi Banten Adde Rosi Khoerunnisa untuk meminta dukungan bagi tenaga honorer, di gedung DPR RI, Selasa (13/9).} 

SERANG – Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) menemui Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Banten Adde Rosi Khoerunnisa untuk meminta dukungan agar memperjuangkan tenaga honorer.

Ketua FPNPB Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya menemui Adde Rosi untuk bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan dari Fraksi Golkar yang ada di DPR RI. “Sekaligus tindak lanjut pertemuan dengan Komisi II DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 5 September di ruang rapat Komisi II,” ujar Taufik usai audiensi dengan Adde Rosi di gedung DPR RI, Selasa (13/9).

Kata dia, kedatangan honorer tenaga administrasi Provinsi Banten menemui Anggota DPR RI perwakilan Provinsi Banten Dapil Lebak-Pandeglang untuk meminta dukungan kepada anggota DPR RI terkait dengan isu seputar penghapusan honorer. “Berita ini menimbulkan kegelisahan dan kegaduhan di seluruh honorer di Banten, khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Taufik berharap, dengan adanya dorongan melalui Adde Rosi bisa mendorong Fraksi Golkar di DPR RI agar segera menyelesaikan Pansus terkait Honorer yang pada 5 September lalu dibentuk oleh lintas komisi dan fraksi Di DPR RI. “Secara keseluruhan,  Alhamdulilah Bu Adde Rosi menerima semua terkait aspirasi honorer yang ada di Banten,” tutur tenaga honorer di RSUD Malingping ini.

Ia mengaku pihaknya juga disarankan oleh Adde Rosi untuk melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya agar keuatan di legislatif semakin kuat. “InsyaAllah dalam waktu dekat kita pengurus honorer Banten akan lakukan komunikasi dengan beberpa anggota legislatif terutama dapil Banten agar bisa mengawal aspirasi honorer terutama yang ada di Banten umumnya se Indonesia,” tegasnya.

Kata dia, pada 5 September lalu saat rapat dengar pendapat umum di Komisi II DPR RI, hampir semua fraksi di Komisi II sepakat untuk membuat Pansus. “Dan hasilnya Pansus merekomendasikan agar pemerintah segera menyelesaikan honorer yang ada untuk diangkat menjadi CPNS atau PPPK, serta menghentikan sementara perekrutan PPPK dari umum,” ujarnya.

Sementara itu, Adde Rosi Khoerunnisa mengungkapkan, para tenaga honorer mengharapkan dukungan dari Fraksi Golkar. Meskipun ia bukan Komisi II, tetapi menjabat di Komisi III, tetapi para tenaga honorer beranggapan bahwa ada alasan untuk menyampaikan keluh kesah kepadanya lantaran ia berasal dari Banten.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Pansus terkait honorer ini sudah dibuat dan revisi UU tentang ASN sudah masuk ke Prolegnas prioritas urutan kedua. “Jadi InshaAllah sebuah keniscayaan revisi UU ini akan segera direvisi,” ujarnya.

Kata Adde Rosi, ada beberapa catatan yang disampaikan tenaga honorer kepadanya. Pertama, mereka ingin agar PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dicabut atau revisi karena tidak menguntungkan bagi honorer di Banten yang jumlahnya sebanyak 17.522 orang. Apabila PP tersebut direvisi, para tenaga honorer berharap untuk bisa mengakomodir tenaga administrasi dan honorer di SMA. “Harapan mereka juga ingin agar segera disahkannya UU ASN,” tuturnya.

Adde Rosi juga mengungkapkan bahwa para pegawai non ASN ini berharap ada kejelasan status karena selama ini sebanyak 7.527 tenaga administrasi yang ada di Pemprov Banten, yang baru akan diakomodir hanya sekira 1.800. “Sedikit sekali. Kuota yang tersedia tidak bisa mengakomodir tenaga honorer yang ada di Banten,” ujarnya.

Ia sendiri mengaku miris dengan kondisi tenaga honorer yang ada di Banten. “Begitu banyaknya di Banten. Dan kondisinya haknya yang ternyata minim sekali dan jauh di bawah UMR rata-rata Provinsi Banten,” lirih Anggota Komisi III DPR RI ini. Sedangkan kewajiban mereka lebih besar daripada ASN.

Kata dia, masa Bhakti para tenaga honorer beragam, ada yang belasan hingga puluhan tahun. Namun hak yang mereka dapatkan tidak seimbang dengan pengorbanan mereka. “Akan lebih miris lagi kalau persoalan honorer ini tidak diberikan jalan keluar oleh pemerintah karena mereka bagian dari masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Adde Rosi mengaku akan mendukung adanya Pansus terkait Honorer yang dibentuk DPR RI. Ia berharap dalam Pansus, semua harapan dari tenaga honorer se Indonesia bisa diakomodir dan diberikan solusinya. “Saya harapkan agar tenaga honorer se Indonesia kompak,” ujarnya.

Ia juga meminta agar tenaga honorer tak hanya ke Fraksi Golkar saja, tapi di DPR RI ini ada sembilan fraksi yang mempunyai keputusan masing-masing. Untuk itu perlu ada silahturahmi dan komunikasi dengan fraksi lain demi kebersamaan seluruh fraksi untuk mendukung tenaga honorer seluruh Indonesia. (nna/nda)