^{TEMUI: Anggota DPRD Banten Fraksi NasDem Ria Mahdia Fitri menemui massa buruh yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPRD Banten, Selasa (13/9).}

PDIP Banten Sibuk Buka Pendaftaran Caleg 

SERANG-Gelombang unjukrasa me­nolak kenaikan harga BBM di Provinsi Banten terus bergulir. Kemarin (13/9), giliran serikat buruh yang me­lakukan aksi di Kawasan Pusat Peme­rin­tahan Provinsi Banten (KP3B). Dalam aksinya, buruh membawa em­pat tuntutan utama yang disam­paikan kepada Pemprov dan DPRD Ban­ten, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak UU Cipta Kerja, mende­sak kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023, dan menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota tahun 2023 sebesar 40 persen.

Pantauan di lapangan, massa buruh mulai memadati KP3B pada Selasa siang, dan titik aksi di fokuskan di depan Gedung DPRD Banten. “BBM naik, sementara upah buruh tidak naik. Akibatnya buruh semakin sengsara,” kata salah satu massa buruh saat menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Banten, Selasa (13/9).

Sekjen DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Banten Erwin Supriyadi mengatakan, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga bahan pokok, sehingga para buruh di Banten kesulitan memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

“Kami minta pemerintah membatalkan kenaikan BBM, dan mendesak Pemprov dan DPRD Banten menyampaikan penolakan serupa,” tegasnya.

Selain menolak kenaikan harga BBM, lanjut Erwin, serikat buruh se- Banten juga menolak UU Cipta Kerja yang tidak pro buruh tapi pro pengusaha.

“Sejak awal kami sudah ditindas oleh UU Cipta Kerja, sekarang penderitaan kami bertambah dengan naiknya harga BBM,” tegasnya.

Lantaran harga bahan pokok naik akibat harga BBM naik, tambah Erwin, maka tidak ada alasan bagi Pemprov Banten untuk menaikan upah minimum tahun 2023 juga naik hingga 40 persen.

“Tahun 2022 upah kami tidak naik sejak tahun 2020, dengan adanya kenaikan harga BBM kami menuntut upah minimum 2023 naik sebesar 40 persen,” pungkasnya.

Senada, Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSKEP) Kota Cilegon Rudi Syachrudin me­ngatakan, kedatangan serikat buruh ke rumah wakil rakyat untuk me­ngingat­kan para wakil rakyat agar mem­bela nasib kaum buruh.

“Urusan upah buruh pemerintah sulit sekali menaikannya, giliran harga BBM sangat mudah,” katanya.

Oleh karena itu, serikat buruh di Banten akan terus melakukan penolakan terhadap ke­bijakan pemerintah menaikan harga BBM dan menuntut kenaikan upah minimum ta­hun 2023.

“Kami menginginkan agar UMK 2023 naik sebesar 40 persen, harga mati,” tegasnya.

Selain melakukan orasi, massa buruh juga membawa surat pernyataan untuk dibe­rikan ke DPRD Banten. Surat tersebut berisi aspirasi buruh Banten yang diminta untuk diperjuangkan oleh DPRD Banten.

Aksi buruh akhirnya mendapat dukungan dari anggota DPRD Banten Ria Mahdia Fitri. Tidak hanya menemui massa aksi, ang­gota Fraksi NasDem tersebut ikut naik ke atas mobil komando mendukung per­juangan buruh. “Kami siap memperjuangkan aspirasi buruh, dan akan segera menyam­paikan tun­tutan serikat buruh Banten ke DPR RI,” kata Ria dihadapan massa buruh.

PENDAFTARAN CALEG 

Ditengah gelombang unjukrasa menolak kenaikan harga BBM, pengurus DPD PDIP Banten selaku partai penguasa justru sibuk melakukan penjaringan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024.

Kemarin, DPD PDIP Banten menggelar jumpa pers terkait pembukaan pendaf­taran Bacaleg untuk DPRD Provinsi Banten di Pe­milihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua Bappilu DPD PDIP Banten Muhlis me­ngatakan, pendaftaran Bacaleg DPRD Provinsi Banten dibuka pada tanggal 13 hingga 25 September 2022.

“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya, kader, simpatisan, maupun masya­rakat umum untuk bisa ikut sama-sama mendaftarkan diri menjadi calon legislatif dari PDI Perjuangan,” kata Muhlis di Gedung DPD PDIP Banten, Kota Serang.

Ia melanjutkan, pada Pemilu 2024 PDIP Banten menargetkan perolehan 22 kursi untuk DPRD Provinsi Banten.

“Dengan semangat dan keyakinan, bah­wasannya PDIP ditargetkan bisa 22 kursi di Pileg 2024 dan menjadi partai pemenang pemilu di Provinsi Banten,” tegasnya. 

Masih dikatakan Muhlis, dengan menjadi pemenang Pemilu di tingkat Provinsi Banten, akan memudahkan PDIP memenangkan Pil­gub Banten 2024.

“Tapi urusan Pilgub Banten baru akan dibahas setelah Pemilu 2024,” tegasnya.

Disinggung terkait kenaikan harga BBM dapat berimbas pada perolehan suara PDIP, Muhlis mengaku semua kader tetap solid untuk memenangkan Pemilu 2024.

“Kebijakan menaikkan harga BBM merupa­kan keputusan yang sulit tapi harus dilakukan pemerintah demi menyelamatkan APBN. Tapi ada yang lebih penting dari semua itu yakni menjaga keberlangsungan negara,” kilahnya. (den/nda)