Sebagai salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Mathla’ul Anwar menyatakan komitmennya un­tuk menjadi cooling system atas ber­bagai persoalan di Provinsi Banten.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Pe­ngurus Besar Mathla’ul Anwar H. Adi Ab­dil­lah Marta. Ia mengatakan, pihaknya akan terus mengawal dan membantu me­nyelesaikan berbagai persoalan di Provinsi Banten.

“Tugas kita sebagai organisasi massa ialah untuk menjadi cooling system, yakni pendingin dikala terjadi suatu persoalan di Banten. Kita tidak ingin menjadi pemanas, melainkan menjadi penenang di masyarakat,” ujar Adi kepada Radar Banten, Rabu 14 Feb­ruari 2024.

Cooling system dilakukan dengan cara menjadi penyejuk di te­ngah berbagai persoalan khususnya di tahun politik ini. Adi menyebut bahwa peran se­ba­gai cool­ing sys­tem sangatlah penting untuk men­jaga kondusifitas daerah.

“Kondusifitas daerah sangatlah penting untuk dijaga, demi kemajuan daerah itu sendiri,” ucapnya.

Salah satu persoalan yang tengah pihaknya soroti ialah kasus korupsi di Bank Banten yang menyeret salah satu pegawainya. Adi mengaku miris atas kasus itu, sebab korupsi seperti ini bukan pertama kali terjadi.

Adi Abdillah mengatakan, Bank Banten sendiri sudah menjadi ikon warga Banten. Kini, ikon itu terce­mari oleh kasus-kasus korupsi yang menyeret pegawai bahkan direksinya.

“Ini bukan miris lagi, ini sudah fase mengkhawatirkan. Kasus ini mencer­minkan krisis taula­dan pemim­pin Bank Banten, krisis profesionalisme, krisis etika,” katanya.

Adi mengatakan, kasus kali ini haruslah menjadi bahan evaluasi direksi Bank Banten dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten selaku pemilik saham.

Katanya, sikap dari pegawai sendiri merupakan cerminan dari pemimpin­nya, dirinya pun meminta kepada direksi untuk melakukan evaluasi kinerja baik di jajaran direksi maupun lingkup pegawai di kantor cabang.

“Kapan kita bisa terlepas dari stigma bahwa Banten itu cacat sejak lahir, apalagi kasus ini dilakukan pegawai Bank Ban­ten. Pemprov Banten harus bisa mengambil sikap agar kasus seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya.

Menurutnya, pemimpin baik itu Pj Gubernur Banten maupun direksi Bank Banten perlu menerapkan sis­tem Pu­nishment Reward di ling­kup pe­gawai. Hal itu dilakukan guna mem­benahi etos kerja para pegawai.

Seharusnya, kata Adi, Bank Banten saat ini sudah dapat bertransformasi menjadi Bank Kredit Produktif, bukan Kredit Konsumtif. “Reward diberikan kepada me­reka yang berprestasi, dan punish­ment dibe­rikan kepada mereka yang me­­langgar. Pemimpin harus bisa menerap­kan sistem itu dengan tegas,” tegasnya.

Dirinya berharap, kedepan tidak ada lagi kasus serupa di Bank Banten mau­pun BUMD lainnya. Ia pun mengajak ke­pada seluruh warga Banten untuk tetap men­ja­ga kon­dusifitas daerah dengan meng­hindari hal-hal yang dapat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain.

“Mari kita membenahi dengan menye­lesaikan masalah satu persatu, karena Banten ini sudah krisis, banyak bencana alam, banyak tanda-tanda Banten ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banten untuk saling mem­benahi dan mengingatkan satu sama lain,” im­buhnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi Pengurus Besar Mathla’ul Anwar yang telah jadi cooling sistem

di Provinsi Banten. Katanya, Pem­prov Banten saat ini terus berupaya mela­kukan penyehatan Bank Banten guna menjadi Bank kebanggaan warga Banten. “Kita ingin memperkuat Bank Banten salah satunya dengan penegakan hu­kum. Super­masi hukum kita ha­rus dite­gakan, ada yang bergerak mi­ring harus langsung ditang­kap,” pung­kasnya. (suf/bam)