Penerimaan Karyawan RSUD Cilograng dan RSUD Labuan

Dinkes-BKD Saling Lempar Tanggungjawab

SERANG - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Banten mengendus adanya potensi mal­ad­ministrasi terhadap karut marut­nya rekrutmen pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng dan Labuan. 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Banten, Fadli Afriadi mengatakan, ter­dapat puluhan calon pegawai yang dirugikan akibat carut marutnya rekrutmen ini. Mereka adalah peserta seleksi yang sebelumnya sudah di­nyatakan lulus dan sudah menan­datangi kontrak kerja dengan pihak RSUD.

Namun tidak lama kelulusan mereka dianulir. 

“Maladministrasi itu kuncinya ada kerugian yang diakibatkan oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemda dengan melaksanakan perbuatan melanggar hukum, kelalaian yang berdampak merugikan masyarakat. Kalau ada yang dirugikan, tentu ada potensi maladministrasi,” ujar Fadli saat berbincang dengan Radar Banten melalui telepon se­lulernya, Rabu (14/5).

Pihaknya sendiri menilai adanya ketidak lazi­man dalam proses ini, di mana para pe­serta tes melakukan kontrak kerja terlebih dahulu dengan pihak RSUD padahal proses rekrutmen sendiri belum rampung 100 persen. Hal ini tentunya telah menyebabkan para peserta merugi, khususnya bagi mereka yang sudah mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya. 

Seharusnya, kata Fadli, dalam proses rek­rut­men pegawai, tandatangan kontrak kerja dilakukan setelah proses rekrutmen rampung ter­masuk melewati masa sanggah. Sebab, dalam prosesnya terdapat masa sanggah yang bertujuan untuk membuktikan jika me­mang ada kekeliruan pada proses admi­nistrasi maupun tes. “Kalau sudah penanda­tanganan kontrak sebelum masa sanggah, ini berati kurang lazim prosesnya. Perlu kita lihat nanti prosedurnya,” katanya.

Ketidaklaziman tidak hanya karena adanya kontrak sebelum masa sanggah, namun ka­rena adanya koreksi pemberian nilai afir­masi. Menurutnya, koreksi nilai ini menan­dakan adanya kekeliruan yang dilakukan pi­hak panitia seleksi. “Pemberian nilai afir­masi itu kan rawan, tapi kan bisa kita miti­gasi dari awal pada saat proses adminis­trasi. Jika memang peserta yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan atau berbuat curang, stop di administrasi. Jangan kasih kesempatan untuk mengikuti tes,” tuturnya.

Fadli mengungkapkan, bahwa belakangan ini terdapat beberapa calon pegawai di kedua RSUD itu yang melakukan konsultasi dengan pihaknya pihak karut marutnya proses rekrutmen itu. Namun belum sampai tahapan pelaporan, jika pun terdapat peserta yang dirugikan dikarenakan kekeliruan proses rekrutmen ini, Fadli meminta mereka untuk datang dan melapor ke kantor. Dirinya ber­janji akan menindaklanjuti laporan, dan tentunya merahasiakan indentitas dari pelapor itu. Lebih jauhnya, pihaknya beren­cana untuk memanggil BKD Banten dan pihak terkait lainnya perihal karut marutnya rekrutmen ini. “Kalau memang ada ketidakjelasan dari pansel tentang penyampaian informasi, yang berdampak pada kerugian masyarakat khususnya mereka yang sudah mengundurkan diri, tentu Pemda harus bertanggungjawab,” kata Fadli.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BKD Banten tampaknya tidak seirama da­lam menindaklanjuti karut marut rekrut­men pegawai RSUD Cilograng dan Labuan. Ke­duanya terkesan saling lempar tangung­jawab atas karut marut rekrutmen pegawai ini. BKD berdalih jika pihaknya sudah me­lak­sanakan proses seleksi pegawai sesuai ke­tentuan. Meskipun begitu, mereka tidak me­nampik adanya kekeliruan dalam proses pemberian nilai afirmasi kepada peserta. Alhasil, BKD melakukan koreksi nilai afirmasi kepada 159 peserta yang diumumkan pada 9 Mei 2025 lalu. Dari 159 peserta itu, 46 diantaranya terdampak dengan nilai mereka tergeser oleh peserta lainnya. Mereka pun terancam gugur.

“Tentu kita punya aturan main, bahwa jika ada sesuatu hal yang tidak selaras aturan main, sesuai pengumuman ketentuan, kalau di­temukan dokumen yang tidak sesuai di­persyaraatkan, walaupun sudah lulus, itu dibatalkan. Jadi kita pijakannya asas keadilan,” kata Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhen­tian, Kinerja, dan Disiplin pada BKD Banten, Aan Fauzan Rahman.

Tentang pegawai yang sudah tandatangan kontrak, namun dibatalkan, kata Aan itu bukan ranah BKD. Melainkan ranah Dinkes Banten, khususnya pihak RSUD sebagai pi­hak pelaksana. “Kalau pemberkasan sam­pai penandatangan kontrak itu ranahnya dari rekan rekan Dinkes dan rumah sakit,” kata Aan.

Pihaknya mengakui sudah mewanti-wanti pi­hak Dinkes Banten untuk tidak melakukan kontrak kerja terlebih dahulu sebelum proses rekrutmen pegawai clear 100 persen. Yang mana, prosesnya masih menyisakan masa sang­gah. “Kami menyampaikan deteksi awal bahwa nanti berdampak ke Dinkes, de­ngan harapan dari pihak Dinkes dapat menunggu hingga hasil sanggahnya keluar,” ucapnya.

“Karena kita ingin menghindari adanya rekan-rekan yang sudah bekerja, tapi ternyata tersanggah, dan akhirnya gugur. Kan enggak enak,” sambungnya.

Lebih jauhnya, Aan menyebut jika rekrut­men pegawai ini sendiri bertujuan untuk mem­percepat operasional dari kedua RSUD di wilayah selatan ini. Yang mana, sebelum RSUD ini beropersional pihak menajemen harus melakukan beberapa rangkaian seperti usulan akreditasi rumah sakit dan lain-lain­nya. “Tertentu secara teknis kepengurusan pem­bentukan operasional rumah sakit dila­kukan percepatan, itu ranahnya rumah sakit yang saya tahu. Logisnya percepatan dilakukan dengan goal gimana cara nya rumah sakit bisa beroperasional melayani masyarakat, dan melayani BPJS,” ungkapnya.

Tentang proses rekrutmen, kata Aan, pihaknya sudah melampirkan hasil sanggah ini kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk selanjutnya dikaji untuk dasar pihaknya mengumumkan kelulusan calon pegawai.

Sementara itu, Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti tidak ingin disalahkan. Dirinya pun enggan mengomentari karut marut rekrutmen pegawai didua RSUD plat merah itu. “Bukan urusan gue,” singkat Ati be­berapa waktu yang lalu. 

Dirinya berdalih jika Dinkes Banten hanya me­nyiapkan formasi tenaga kesehatan yang dibutuhkan dua rumah sakit plat merah tersebut. (suf/air)