BALI - Pengembangan pembayaran lintas negara (cross-border payment) perlu diperkuat di tengah peningkatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, termasuk percepatan digitalisasi menuju inklusi ekonomi-keuangan, remitansi, perdagangan ritel, dan UMKM. 

Namun sayang masih terdapat tan­tangan pembayaran lintas negara, seperti berbiaya tinggi, cenderung lambat, akses terbatas, dan kurangnya trans­paransi. 

Hal itu mengemuka pada seminar “Cross Border Payment” yang turut menghadirkan lima gubernur bank sentral manca negara di kawasan ASEAN. Perhelatan ini merupakan rangkaian FEKDI hari keempat sebagai side event rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7). 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan selama dekade terakhir sistem pembayaran berubah signfikan seiring inovasi, teknologi, dan mulai berkembangnya perspektif pembayaran lintas negara yang efisien. Namun, masih terdapat tantangan pembayaran lintas negara seperti berbiaya tinggi, cenderung lambat, akses terbatas, dan kurangnya transparansi. 

Dengan demikian, lanjut dia, diperlukan berbagai terobosan baik di sisi teknologi maupun regulasi serta penguatan kerja sama antar negara perlu diperkuat untuk ekonomi digital yang lebih inklusif. Hal ini akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, negara, dan industri.

Menurut Perry, sekarang adalah masa depan digitalisasi pembayaran. Digit­alisasi ekonomi dan keuangan telah menjadi inisiatif global, dan seluruh anggota G20 dan Financial Supervisory Board (FSB) telah sepakat memperkuat dan memprioritaskan pembayaran lintas batas. Pada Presidensi G20 Saudi Arabia 2020, telah disepakati untuk disu­sunnya Roadmap pembayaran lintas batas G20 untuk mengatasi tan­tangan yang dihadapi dan menjadi pa­nduan untuk mengembangkan ko­nektivitas pembayaran. 

Pada Presidensi G20 Indonesia 2022, lanjut dia, digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas batas menjadi salah satu agenda prioritas, dan G20 bersama FSB bersepakat untuk meningkatkan inisiatif lintas batas hingga 2027. “Inisiatif interlinking sistem pembayaran dibangun secara komprehensif termasuk harmonisasi protokol pertukaran data, dan pemantauan hasil implementasi roadmap tersebut, “ kata Perry dalam siaran pers BI.

Sejalan dengan itu, beberapa negara di ASEAN telah memiliki inisiatif kerja­sama bilateral untuk layanan pemba­yaran menggunakan QR code dan fast payment, dimana setelmen transaksi tersebut menggunakan mekanisme local currency settlement (LCS). 

Ke depan, BI melihat konektivitas pembayaran ASEAN yang saat ini masih bersifat bilateral tersebut dapat diperluas menjadi multirateral sebagai bagian dari upaya penguatan integrasi ekonomi di kawasan. Kolaborasi merupakan tonggak penting dalam inisiatif yang dilakukan dalam mendorong pemulihan ekonomi dan integrasi keuangan bagi kemanfaatan masyarakat khususnya UMKM, pekerja migran, turis hingga seluruh lapisan masyarakat. (bie)