^{BERBINCANG: Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kanan) berbincang dengan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, di Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Kabupaten Serang, Jumat (12/8).} 

TIGA bulan memimpin Provinsi Banten, Al Muktabar berjanji akan membangun akses wisata religi Tanara-Banten Lama. Rencana itu disampaikan Al Muktabar saat menemui Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Kabupaten Serang.

Menurut Al Muktabar, untuk men­dukung akses wisata religi Tanara, distribusi hasil pertanian hingga pekerja industri di pan­tai utara Provinsi Banten, Pemprov Banten se­gera memperlebar akses Jembatan Sibaya dan Jembatan Jenggot di Kabupaten Serang. Ke­dua jembatan tersebut berada di ruas jalan Tanara-Kawasan Banten Lama.

“Saya sudah bertemu dengan Bapak Wa­kil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin di kediaman beliau (Pondok Pesantren An Nawawi Tanara-red) dan mendiskusikan akses wisata religi Tanara–Kawasan Banten Lama,” kata Al Muktabar saat meninjau kondisi Jembatan Sibaya di Kemayungan Desa Su­kajaya, Kecamatan Pontang, Kabu­paten Serang, akhir pekan kemarin.

Ia melanjutkan, secara teknis pemba­ngunan akses wisata religi Tanara– Kawasan Banten Lama dengan mendu­plikasi atau membuat jembatan agar ada dua jembatan, sehingga lalu lintas di Jembatan Sibaya tidak tersendat. Jem­batan Sibaya lokasinya berada di atas Pintu Air Kaliasin. Pintu air di sebelah selatan jembatan berfungsi untuk mengatur air irigasi sawah. Se­dangkan pintu air sebelah utara untuk mencegah air laut masuk ke area persa­wahan ketika air laut pasang.

“Jembatan ini merupakan pintu air, sehingga aksesnya terbatas hanya bisa dilalui satu mobil,” tuturnya.

Masih menurut Al Muktabar, pelebaran jem­batan juga mendukung distribusi hasil pertanian di wilayah pantai utara, sekaligus untuk mendukung pengem­bangan potensi pertanian di wilayah pantai utara.

“Ini akan mendorong betul pengem­ba­ngan wisata religi dan pertanian. De­­sain sudah disiapkan dan segera dima­tangkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Arlan Marzan mengatakan, desain du­plikasi Jembatan Sibaya sudah disiapkan ta­hun ini.

“Desainnya tinggal dimatangkan, dan tahun depan pemprov akan melakukan pe­ngadaan lahan untuk duplikasi Jemba­tan Sibaya serta akan dikaji lama waktu pengerjaan jembatannya,” tuturnya.

Arlan menambahkan, Jembatan Sibaya dan Jembatan Jenggot berada di jalur di pantai utara Provinsi Banten, yang membentang dari Kawasan Banten Lama hingga perbatasan DKI Jakarta. Adapun infrastruktur di kedua jembatan itu saat ini kondisi jalannya sudah beton dengan lebar 7 meter.

“Jalannya merupakan kewenangan Provinsi Banten dan dalam kondisi man­tap. Ruas jalan ini merupakan jalur alternatif yang menghubungan destinasi wisata, kawasan pertanian, dan kawasan industri di pesisir utara Provinsi Banten,” jelasnya.

Terkait anggaran untuk pembangunan Jembatan Sibaya dan Jembatan Jenggot, Arlan mengaku akan segera diusulkan da­lam APBD 2023.

“Saat ini kedua jembatan hanya me­miliki lebar 4 meter, sehingga kendaraan rod­a empat atau kendaraan besar tidak bisa berpapasan saat melintas di jem­batan,” pungkasnya. 

LAPOR 

Selain itu, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengaku telah melaporkan langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Banten terkait penanganan stunting kepada Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin. 

Dia mengklaim angka stunting di Banten dalam satu bulan terakhir turun. Berdasarkan data Pemprov Banten, pada Mei lalu, jumlah angka stunting di Banten yakni 35.618 anak. Pada Juni turun sebesar 1.831 anak menjadi 33.787 anak. “Sekarang ada penurunan mes­kipun belum begitu besar penurunannya,” ujar Al saat ditemui di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Sabtu (13/8).

Al mengatakan, telah melakukan se­cara fokus agenda kerja bersama bupati/walikota terkait stunting.“Dan data telah menunjukkan ada tren penurunan dari pendekatan yang fokus kita lakukan. Ini adalah kerja kita bersama,” terangnya.

Kata dia, ada 20 OPD di lingkup Pem­prov Banten yang fokus terhadap agenda stunting. Misalnya saja, Dinas Peruma­han Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten terkait pe­nanganan lingkungan atau kawasan kumuh atau jalan-jalan untuk memutus mata rantai keterisolasian. “Kita fokuskan untuk titik-titik yang memang saat ini sedang data stunting yang tinggi,” ujar­nya. Begitu juga dengan OPD lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Selain melalui 20 OPD di Pemprov, Al mengatakan, penanganan stunting ju­ga harus dilakukan pemerintah kabu­paten/kota. Pemprov akan mengontrol porsi anggaran yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota. “Anggaran itu disahkan oleh provinsi,” ujarnya.

Al mengungkapkan, ada beberapa ka­bupaten/kota yang sangat fokus terhadap penanganan stunting. Bahkan, ada jumlah pendampingnya yang lebih banyak dari angka stunting agar lebih fokus. “Saya pikir ini kita bisa lakukan percepatan-percepatan,” tegasnya.

Mantan Widyaiswara Ahli Utama di Ke­menterian Dalam Negeri ini mengim­bau masyarakat untuk menjaga kese­hatan agar dapat menekan angka stun­ting. Pertama, wanita di usia subur atau usia dalam persiapan menuju per­nikahan harus mempersiapkan diri untuk program hamil dengan mengon­sumsi makanan sehat yang ditambah dengan pemberian vitamin dan obat. “Begitu juga dengan ibu hamil agar nanti melahirkan anak-anak yang sehat,” terangnya.

Kata dia, semua pihak harus bersama-sama melakukan langkah-langkah da­lam rangka menurunkan angka stun­ting atau menyelesaikannya. Pemprov meng­imbau kerja sama dengan ma­syarakat untuk menyelesaikan persoalan stunting secara paripurna.

Ke depan, lanjutnya, apabila angkanya telah menurun, maka keluarga itu harus berdaya, sehingga tidak lagi terjadi keter­gantungan dan menciptakan kemandirian. “Sehingga bisa menjadi peta jalan kita suatu saat nanti ini keluarga akan sukses dengan bersatu pada keman­dirian keluarganya lalu dia menjadi ke­mandirian kelompok lalu menjadi tata usaha atau tata kegiatan yang terakses bisa ke fasilitas permodalan perbankan teknologi,” tutur Al. (den-nna/nda)