DECEMBER 9, 2022
Utama

Anak-anak Banten Tuntut 15 Poin

post-img

HARI ANAK: Pj Gubernur Banten Al Muktabar menggendong anak Menteri didampingi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kanan), pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Provinsi Banten di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Sabtu (13/8). 

SERANG–Sebanyak 15 poin tuntutan disampaikan anak-anak Banten pada peringatan Hari 

Anak Nasional (HAN) tingkat Provinsi Banten di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Sabtu (13/8). Belasan poin tuntutan itu ditujukan kepada pemerintah pusat, Pemprov Banten, dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Banten.

Atas suara anak Indonesia di Banten itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan Per­lindungan Anak (PPPA) RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Banten harus bersinergi dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. “Saya sangat mengapresiasi komitmen sinergi dan kolaborasi untuk pemenuhan hak anak,” ujar Bintang usai peringatan HAN tingkat Provinsi Banten di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Sabtu (13/8).

Sebanyak 15 poin suara anak Banten, yak­ni mendukung pemerintah untuk meng­­optimalkan pembuatan identitas anak (KIA, Akta Kelahiran, dan Kartu Ke­luarga) dalam rangka pemenuhan hak sipil dan kebebasan secara merata; me­mohon kepada pemerintah untuk men­dukung pembentukan dan pengembangan Forum Anak di setiap tingkatan daerah.

Lalu, memohon kepada pemerintah untuk memfasilitasi wadah informasi layak anak; memohon penegasan pem­berian dispensasi perkawinan anak dan mendorong masyarakat, serta lembaga ter­kait untuk menghapus praktik perka­winan anak; serta meminta kepada peme­rintah untuk mengoptimalkan layanan konsultasi keluarga dan menyosialisasikan pengasuhan positif kepada orang tua dan guru dalam pemenuhan hak-hak anak. 

Kemudian, mendukung pemerintah mengop­timalkan pemerataan infrastruktur yang ramah anak di setiap tingkatan dae­rah; memohon kepada pemerintah un­tuk mengoptimalkan gerakan anti rokok, kawasan bebas asap rokok, serta pen­cegahan penyalahgunaan NAPZA pada usia anak; mendukung pemerintah untuk mengoptimalkan layanan konsultasi dan mensosialisasikan kesehatan mental guna menjaga psikologis anak.

Berikutnya, mengajak pemerintah dalam pemerataan pembangunan posyandu ramah anak dan sosialisasi pemenuhan gizi pada anak dalam rangka pengurangan dampak stunting; serta memohon kepada pemerintah untuk memonitori pelaksanaan Sekolah Ramah Anak. 

Lalu, memohon kepada pemerintah untuk mengembangkan taman literasi dalam rangka pengurangan ketergantungan gawai pada anak; memohon kepada pemerintah dalam penegasan sanksi pelaku eksploitasi pada anak; mendukung pemerintah dalam pemerataan pelayanan publik untuk anak dan anak penyandang disabilitas; mendukung penghapusan diskriminasi terhadap Anak yang Berha­da­pan dengan Hukum (ABH), dan meng­ajak pemerintah untuk bersama-sama memberikan edukasi terkait kesiapsiagaan ben­cana, mengajak masyarakat mene­rapkan sistem zero waste guna kesiap­siagaan bencana.

Bintang mengatakan, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar tidak bisa sendiri da­lam pemenuhan hak anak. Makanya per­lu sinergi dan kolaborasi dengan bu­pati/walikota yang ada di Banten. Apa­lagi untuk pemenuhan hak anak itu perlu penganggaran yang terintegrasi dan hal itu penting untuk dilakukan Penjabat Gubernur Banten bersama Bupati/Wa­likota.

Dalam rangka HAN ini, ia mengingatkan agar jangan menjadi seremonial semata, tapi momentum bagi semua pihak bahwa pemenuhan hak anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama. “Tema besar setiap HAN adalah anak terlindungi, Indonesia maju. Selama pandemi Covid-19 harus di rumah, tapi sekarang sudah mulai tatap muka. Namun menjadi penting untuk tetap menerapkan protokol kese­hatan,” tegas Bintang.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, 15 poin yang disuarakan anak-anak Banten akan menjadi basis perencanaan pembangunan daerah di Banten. Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota juga tentu harus menge­depankan pengarusutamaan gender dan di dalamnya juga keberpihakan terha­dap anak. “Kami akan patuh yang menjadi arahan menteri karena sesungguhnya nor­ma, standar, prosedur, dan kriteria di­pandu Bu Menteri,” tuturnya.

Meskipun Banten telah mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak, Al berharap ke depan, program pemenuhan hak anak di Banten semakin baik lagi. Apalagi seluruh kabupaten/kota di Banten juga mendapatkan penghargaan yang sama. Untuk itu, ia memohon dukungan dari stakeholder yang ada di Banten.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina mengatakan, 15 poin yang disuarakan anak-anak Banten sebenarnya sudah diterapkan di Banten. “Hanya saja, biasanya mereka menginginkan yang lebih massif lagi dengan dukungan dari pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, per­guruan tinggi, dan media,” ujar Nina.

Kata dia, untuk memenuhi 15 poin yang disuarakan anak Banten itu merupakan tugas yang berat karena bersinggungan dengan kepentingan orang dewasa. Misalnya saja suara anak terkait kawasan bebas rokok. (nna/nda)