DECEMBER 9, 2022
Utama

Korupsi Bertentangan dengan Nilai Pancasila

post-img

KPK : Gaji Cukup Untuk Kebutuhan Bukan Gaya Hidup


SERANG - Indonesia tengah menghadapi empat persoalan besar yaitu radikalisme, terorisme, narkoba dan korupsi. Masalah-masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan Pancasila.

Hal itu terungkap dalam talk show I pada kegiatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Aparatur Pemerintah Provinsi Banten di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Senin (14/11).

Talk show I dengan tema Keteladanan Pancasila menghadirkan narasumber Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Richad M Nainggolan dan Direktur Pencegahan BNPT RI Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid.

Dalam paparannya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, jika semua anak bangsa menerapkan nilai-nilai dari Pancasila, maka semua akan pada satu keyakinan yang sama yaitu tidak mau melakukan korupsi.

“Pengamalan nilai Pancasila bisa men­cegah tindak pidana korupsi, karena bertentangan dengan sila-sila Pancasila, dan merugikan keuangan negara,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak semua ASN di Provinsi Banten, khususnya yang menduduki jabatan tinggi Madya maupun Pratama untuk bersama-sama memerangi korupsi. Sebab, pemberantasan korupsi tidak mungkin akan bisa diwujud­kan tanpa peran serta dari semua pihak.

“Jangan pernah berpikir jika KPK akan sulit menemukan perbuatan korupsi. Kami memang bukan untuk mencari kesalahan, kami cukup mencari keterangan serta bukti-bukti. Dengan bukti-bukti itu lah akan membuat terangnya peristiwa pi­dana korupsi guna menemukan ter­sangka,” tuturnya.

Ia melanjutkan, ada beberapa hal yang harus dipatuhi agar ASN di lingkungan Pemrov Banten tidak terlibat dalam kasus korupsi. Pertama, kepada ASN yang mengelola anggaran baik sebagai Kuasa Peng­guna Anggaran (KPA) maupun Kuasa Pengelola Barang (KPB), jangan melakukan kolusi persengkongkolan dalam pengadaan Barang dan jasa (Barjas). 

“Misalnya sudah tahu ada rekanan yang mau bertamu dengan kita, itu tidak usah diterima. Titik. Karena kalau dia datang, pasti bicara tentang proyek. Kalau itu ter­jadi, pasti ada persekongkolan. Ga mung­kin tidak,” bebernya.

Kedua, setiap proyek pengadaan barang pasti ada uang. Jangan pernah menerima satu rupiah pun sebagai feedback. Ke­mudian ada benturan kepentingan, jangan sampai itu terjadi. Adanya kecurangan, misalnya ada rekanan yang tidak meme­nuhi syarat tapi diluluskan.

“Jadi ASN jangan ada niatan jahat apapun,” tegasnya.

Masih dikatakan Firli, tidak benar bila pelaku korupsi melakukan perbuatannya lantaran gajinya kecil. Sebab seberapa besar uang gaji yang diterima itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kalau tujuannya untuk gaya hidup, seberapa besar pun gaji yang didapatkan itu tidak akan cukup.

“Inilah yang kemudian menjadikan banyak orang terlibat korupsi, karena tu­juannya bukan kebutuhan hidup, me­lain­kan gaya hidup,” bebernya.

Diakhir paparannya, Firli kembali meng­ingatkan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap melaksanakan tanggungjawab sebagai ASN.

“Dengan mengamalkan nilai Pancasila, ASN akan meyakini dirinya sebagai abdi negara yang baik. Sehingga akan bisa men­jaga diri ketika ada potensi kejahatan korupsi,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Pencegahan BNPT RI Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid me­ng­ungkapkan, pada 77 tahun lalu Bung Karno sudah mengeluarkan mak­lumat pekik merdeka yang sampai saat ini belum dicabut. Itu penting maknanya untuk menggelorakan semangat na­sionalis­me terhadap para ASN di In­do­nesia, khususnya di lingkungan Pemprov Banten ini.

Diungkapkan Nurwakhid, ketika bangsa ini baru merdeka dari jajahan kolonialisme namun sejatinya belum belum sepenuhnya merdeka dari neo kolonialisme. Sebab paham itu sampai saat ini masih tumbuh di Indonesia, salah satunya gerakan radikalisme.

“Kalau berbicara radikalisme itu paham yang menginginkan perubahan tatanan politik sosial yang sudah mapan dan sudah menjadi konsensus dalam konteks ini adalah konsensus nasional Pancasila, bhineka tunggal ika, NKRI dan UUD 45. Maka siapapun mereka yang anti terhadap itu, adalah radikal. Karena ideologi kita dalam berbangsa adalah Pancasila,” tuturnya.

Ia melanjutkan, di tengah masyarakat sering dihadapkan pada persoalan pilihan antara ajaran agama dengan Pancasila. Padahal sudah jelas bahwa Pancasila dan agama tidak bertentangan.

“Jadi ini salah satu bentuk doktrin yang mencoba menyesatkan masyarakat kita, untuk menyuburkan paham radikalisme yang kemudian berujung pada aksi teror,” tegasnya.

Para radikalis, lanjut Nurwakhid, akan selalu membenturkan dua hal yang tidak semestinya, misalnya, akan menanyakan membela ideologi agama atau ideologi Pancasila. Membela Islam atau NKRI. Pancasila atau Al-quran.

“Terorisme dijiwai oleh paham radikalisme akarnya adalah ideologi. Ideologi dipahami oleh manusia. Setiap manusia punya potensi baik dan jahat. Ada potensi moderat dan radikal. Keduanya akan muncul dengan adanya faktor korelatif yakni agama, politik, dan sebagainya. Faktor ekonomi bukan akar melainkan pemicu. Faktor ekstremisme dan radikalisme menjadi faktor pemicu adanya suatu permasalahan. Melawan ideologi Pancasila,” paparnya.

Dijelaskannya, radikalisme adalah paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Radikal terorismenya adalah dari oknum yang beragama. Radikalisme dalam termonologi asing dikatakan ekstremisme. 

“Terorisme adalah tindakan atau kekuatan yang menggunakan ancaman kekerasan, terutama kekerasan verbal dan menimbulkan banyak kerugian termasuk objek vital dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan,” urainya.

Yang harus digarisbawahi lanjutnya, tidak ada kaitan antara terorisme dengan agama, karena tidak ada agama yang mengaitkannya. Biasanya didominasi oleh umat beragama disuatu wilayah dan biasanya didominasi oleh umat beragama disuatu wilayah.  

Radikalisme yang bermuara kepada aksi terorisme, tambah Nurwakhid, menjadi sebuah virus yang bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu baik itu TNI, Polri maupun ASN juga bisa kena. Virus ini sifatnya merusak, merusak akhlak, aqidah dan masa depan.

“Maka dari itu, kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Banten agar berhati-hati terhdap paham ini. Yakinkan diri kita bahwasannya asas bangsa kita hanya Pancasila, karena sejatinya agama yang kita anut ini tidak mengajarkan sebuah kekerasan,” pungkasnya. (den/air)