Radar Serang
Pencabutan Perda Harus Libatkan Publik
SERANG–DPRD Kota Serang baru-baru ini mencabut tujuh peraturan daerah (Perda) yang dinilai bertentangan dengan UU Cipta Kerja. Namun, pencabutan ini menuai kritik, lantaran tidak melibatkan partisipasi publik.
Akademisi Hukum Tata Negara (HTN), Yhannu Setyawan mengungkapkan, meski DPRD Kota Serang memiliki kewenangan legislasi, namun proses pencabutan perda tersebut harus...
Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.
Mulai dari
Rp. 30.000*/Bulan
