DECEMBER 9, 2022
Utama

Dewi-Iing Diminta Buat Kajian Mendalam

post-img

PANEN: Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi saat panen raya, beberapa waktu lalu. 


PANDEGLANG - Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Pandeglang di­ka­barkan akan mengambil langkah ke­bijakan mengajukan pinjaman uang Rp1 Triliun untuk percepatan pem­ba­ngunan infrastruktur jalan di Ka­bu­paten Pandeglang. Pinjaman Rp1 Triliun itu utamanya untuk percepatan pem­ba­ngunan jalan rusak sepanjang ra­tusan kilometer.

Berdasarkan data dari Bidang Bina Mar­ga Dinas PUPR Kabupaten Pan­deg­lang, kondisi jalan sesuai dengan data teknis dari Pusat Fasilitasi In­fra­struktur Daerah Tahun 2023 dari pan­jang jalan kabupaten 723,03 kilo­me­ter dalam kondisi baik sepanjang 410,23 kilometer. Kemudian kondisi rusak sedang sepanjang 85,10 kilo­me­ter, kondisi rusak ringan sepanjang 54,7 kilometer dan rusak berat se­pan­­jang 173 kilometer. 

Adapun hasil peng­hitungan estimasi biaya pemba­ngu­nan jalan dengan betonisasi Ka­bu­paten Pandeglang membutuhkan ang­g­aran untuk mem­perbaiki atau rekonstruksi jalan sepanjang 150 ki­lo­­meter itu ku­rang lebih sekitar Rp750 Miliar. 

Sedangkan untuk jembatan kurang lebih Rp600 Miliar. Jadi anggaran dibu­tuhkan untuk perbaikan jalan dan jembatan kurang lebih anggaran Rp1,350T.

Sementara Kemampuan anggaran Pemkab Pandeglang total APBD tahun 2025 seharusnya Rp2,8 Triliun. Namun ka­rena kebijakan efisiensi di masa ke­pemimpinan Presiden Prabowo Subianto sehingga menjadi Rp2,7 Tri­liun karena dipangkas Rp107,4 Tri­liun dana transfer ke daerah dari Ke­menterian Keuangan. Dana sebesar Rp107,4 Trilun itu seharusnya untuk bia­ya infrastruktur bahkan sebesar Rp80 Miliar sudah dilelang dinikan un­tuk 29 paket proyek infratruktur jalan, irigasi, dan SPAM namun karena dampak efisiensi sehingga dibatalkan. Jadi di tahun 2025 ini tidak ada proyek per­baikan jalan karena memang Pem­­kab fiskalnya belum mandiri.

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi tersenyum saat ditanya tentang kabar kalau Pemkab Pandeg­lang akan mengajukan pinjaman se­­be­sar Rp1 Triliun kepada pihak bank atau BUMN untuk biaya perce­pa­tan pembangunan infrastruktur. 

“Mungkin itu hanya opini publik saja, karena memang publik ini lagi me­­nanti-nanti harapannya bagaimana ada percepatan pembangunan di Ka­bupaten Pandeglang,” katanya ke­pada Radar Banten saat mendampingi Bu­pati Raden Dewi Setiani di Pendopo Bupati Pandeglang, Selasa (15/4).

Wabup Iing menjelaskan, kaitan opsi Pemkab Pandeglang mengajukan pin­jaman itu akan menjadi opsi-opsi sa­ngat terakhir. “Yang terpenting kami, Ibu Bupati, Pak Sekda, beserta ja­jaran OPD Kabupaten Pandeglang akan bekerja keras terlebih dahulu dan berjuang semaksimal mungkin, un­tuk dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Pandeglang. Semata-mata un­tuk kesejahteraan masyarakat Ka­bu­paten Pandeglang,” katanya.

Pengamat Politik STKIP Syekh Man­shur, Asep Saefullah Kamali menga­na­lisa, terkait wacana pinjam dana ke bank ini bisa jadi bakal terwujud ke­tika memang kebijakan efisiensi ini terus berlanjut. “Dan menjadi op­­si yang terkuat. Karena saat ini su­­dah buat tim percepatan PAD,” katanya.

Kata dia, saat ini kebijakan efisiensi berdampak berkurangnya APBD dari Rp2,8 Triliun men­jadi Rp2,7 Triliun. Dikarenakan ada­nya pengurangan dana transfer ke daerah sebesar Rp107,4 Miliar. 

“Ka­lau memang tahun ini untuk pembangunan hilang Rp107,4 Miliar ke­napa harus pinjam Rp1 Triliun. Jadi pinjam aja sesuai kebutuhan ang­garan tahunan,” katanya.

Asep mengugkapkan, terkait pinjam­an ke bank ini mengingatkan masya­ra­kat pada zaman masa kepemimpinan Bu­­pati sebelumnya. “Masyarakat ma­­sih ingat peminjaman zaman Pak Dim­yati, kalau masih ingat bakal ada ge­rakan dari mahasiswa atau pemuda bahkan ormas. Kalau wacana pemin­ja­man ini dijalan­kan berarti penem­patan janji politik akan cepat terealisasi dan selama pe­minjaman ini apakah dari PAD men­cukupi untuk kebutuhan pem­da serta pembayaran ke pemin­jam,” ka­tanya.

Kalau ternyata sampai jadi dijalankan maka yang harus dipersiapkan oleh Dewi-Iing ialah melakukan kajian yang mendalam dengan legislatif, to­koh masyarakat, akademisi, aktivis. “Kan itu harus dihitung cara pem­ba­­yaran yang akan dilakukan. Pemin­ja­man ini sesuai kebutuhan yang men­­desak saja, biar tidak terlalu besar dan lama dalam pengembaliannya,” katanya.

Wakil Ketua Komisi III Bidang Pem­ba­ngunan DPRD Kabupaten Pan­deg­lang, Ade Muamar mengatakan, ke­bijakan efisiensi memang berdam­pak terhadap pembangunan infra­struk­tur. “Secara total tidak ada pem­ba­ngunan tidak sih. Tapi sedikit-sedikit ada,” katanya.

Ia berharap, pembangunan infra­struk­tur di tahun depan dapat digenjot. Dengan biaya dari Pemprov Banten dan peme­rintah pusat. “Adapun mi­sal­kan Pemda pinjam ke bank gitu, nah itu mem­bu­tuhkan kajian dari se­mua pihak. Dan legitimasi dari ma­sya­rakat,” katanya.

Ade Muamar menilai, ketika memang pin­jam dana ke bank untuk pena­nga­­nan pembangunan infrastruktur ma­sih dalam wacana sebagian ke­lom­pok masyarakat itu sah-sah saja. Barang kali dalam sebuah demokrasi. “Tapi kalau kaitan jadi atau tidak itu ha­rus berdasarkan kajian. Tapi me­mang kalau secara ekstrem mau be­res-mau beres, ya harus ada pen­da­naan dari sektor lain,” katanya.

Terkait pendaan dari sektor lain, ten­tunya harus diperhatikan dalam per­­aturannya. “Hal pertama tidak me­­lang­gar aturan. Terkait pinjam ke bank ini, saya belum bisa mengatakan sepakat karena belum ada kajian juga,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Ban­ten, Nawawi Nurhadi mengatakan, ter­kait pinjam dana ke bank harus dilihat dari kemampuan PAD. “Lihat dulu kemampuan keuangan daerah­nya. Mampu tidak untuk mencicil,” ka­­tanya.

Nawawi mengingatkan, ter­kait pinjam, yang pen­ting lihat dulu ke­mampuan ke­uangan daerahnya. (pur/air)