PANGKALPINANG - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp2,8 miliar kepada sepuluh ahli waris keluarga peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.  

Wapres didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (14/6) sore.

Santunan yang diserahkan Ma’ruf Amin terdiri atas santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat jaminan kematian (JKM), manfaat jaminan pensiun (JP), jaminan hari tua (JHT), dan manfaat beasiswa pendidikan.

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, total pembayaran manfaat kepada peserta hingga Mei 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp232 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18 ribu lebih kasus. Sedangkan untuk bantuan beasiswa pendi­dikan anak pada periode yang sama sebesar Rp953 juta untuk 257 anak.

Dalam keterangannya, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.

“Bapak Wapres langsung yang me­nye­rahkannya kepada keluarga dari peserta yang meninggal dunia, termasuk di dalamnya ada bantuan beasiswa pendidikan anak,” terang Anggoro.

Dirinya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Kete­nagakerjaan. 

 “Hadirnya Bapak Ma’ruf Amin untuk menyerahkan santunan ini mempertegas apa yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo melalui instruksinya yang meminta seluruh pihak untuk mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia, yang artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi,” tegas ungkap.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk menyelenggarakan lima program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program JKK, JKM, JHT, JP dan yang terbaru JKP.

Anggoro melanjutkan, profesi atau pekerja yang pihaknya fokuskan saat ini untuk segera mendapatkan perlindungan antara lain, pegawai non ASN, guru dan tenaga kependi­dikan, pekerja transportasi, petani dan nelayan serta pekerja rentan. 

Secara terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Serang Didin Haryono mengungkapkan, pihaknya telah menjalankan amanat Direksi untuk mengintensifkan program sesuai sasaran yang direncanakan.

“Sosialisasi secara masif dilakukan, termasuk melakukan kesepakatan dengan sejumlah institusi agar pekerja rentan, termasuk pegawai pemerintah daerah non ASN ikut program BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Didin.

Didin mencontohkan, guru-guru non ASN di Kota Serang sudah banyak yang masuk BPJS Ketenagakerjaan. Begitu pula dengan kepala desa dan aparatur pemerintah desa di Lebak dan Pandeglang sudah daftar dan merasakan manfaat programnya. “Pegawai non ASN Pemprov Banten juga sudah masuk. Nanti akan menyusul para guru-guru honorer di SMA dan SMK se-Banten. Dasar hukumnya sudah jelas,” kata Didin. (bie)