Honorer Minta Tak Dihapus
AKSI DAMAI: Ratusan honorer di lingkungan Pemprov Banten menggelar aksi damai, di Plaza Aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (15/8). (QODRAT/RADAR BANTEN)
Angkat Jadi ASN dan PPPK Tanpa Tes
SERANG–Sekira seribu tenaga honorer di Pemprov Banten menggelar aksi damai di KP3B, Kota Serang, Senin (15/8). Ribuan pegawai non ANS ini mendesak Pemprov Banten berjuang agar mereka tidak dihapus.
Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Taufik Hidayat menuturkan, aksi damai ribuan tenaga honorer ini lantaran khawatir dihapus pada 28 November 2023 mendatang.
“Ada kekhawatiran akan berimbas kepada kami,” ujar Taufik disela-sela aksi damai, Senin (15/8).
Tenaga honorer di RSUD Malingping ini meminta Pemprov Banten berperan aktif memperjuangkan nasib mereka. Salah satunya dengan mengangkat mereka menjadi CASN atau PPPK tanpa tes.
“Selesaikan dulu tenaga honorer yang ada dengan jumlah 17 ribu orang,” tegasnya.
Namun, menurutnya pengangkatan para tenaga honorer tidak akan selesai selama satu tahun. Asumsinya, apabila tahun ini penerimaan PPPK sekira 1.800 orang maka masih ada sekira 15 ribu sampai 16 ribu tenaga honorer yang belum terakomodir. “Sehingga, kami minta penyelesaian yang jelas,” tegas Taufik
Kata dia, para tenaga honorer berharap Pemprov tak membuka penerimaan CASN maupun PPPK dari pelamar umum karena mereka akan bersaing dengan fresh graduate. “Pengangkatan tenaga honorer harus tanpa tes sebagai bentuk reward karena sudah mengabdi selama bertahun-tahun,” ujarnya.
Selain mengenai pengangkatan, Taufik mengatakan, tuntutan tenaga honorer lainnya antara lain yakni kesejahteraan, BPJS Ketenagakerjaan, dan gaji ke-13. “Pemprov harus melindungi kami,” tegasnya.
Tak hanya itu, jumlah tenaga honorer harus ditetapkan dan dikuatkan dalam surat keputusan. Dengan begitu, tidak ada lagi tenaga honorer siluman lantaran jumlahnya sering fluktuatif.
Saat aksi damai, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan tenaga honorer di Plaza Aspirasi, KP3B.
Al menegaskan dirinya sangat serius menangani permasalahan pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Banten. Penanganan pegawai non ASN saat ini menjadi fokus bersama pemerintah pusat, Pemprov, serta kabupaten/kota untuk mendapatkan solusi bersama.
“Kami Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia sedang memikirkan dan mencari solusi terbaik untuk kita bersama,“ ujar Al.
Kehadiran dirinya menemui pegawai non-ASN Pemprov Banten sebagai bentuk keseriusan dirinya dalam menyelesaikan permasalahan pegawai non-ASN. Namun, Al mengimbau para pegawai non-ASN untuk bersabar. Pihaknya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah non-ASN karena keterbatasan otoritas dan kewenangan
Ditegaskan, sampai saat ini, tidak ada hak pegawai non-ASN yang dikurangi atau diabaikan. Dirinya mengimbau para pegawai non-ASN untuk melaksanakan tugas seperti biasanya.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar mengapresiasi upaya pegawai non-ASN Pemprov Banten menyampaikan aspirasinya secara damai serta melaksanakan istighotsah beberapa waktu yang lalu. “Saya juga berharap solusi terbaik tentang nasib pegawai non-ASN,“ katanya.
Al menyatakan, pihaknya membutuhkan dukungan dari semua pihak dan pengertian pegawai non ASN untuk bisa mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Selanjutnya Al Muktabar menerima perwakilan pegawai non-ASN Pemprov Banten di ruang transit gedung Pendopo Gubernur Banten KP3B untuk menyampaikan aspirasi. (nna/nda/air)
