Ketua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Tangerang Nuryanah berharap agar pemerintah menyesuaikan antara hak dan kewajiban PPPK di Kabupaten Tangerang. Harus seimbang.

“Jangan hanya dituntut kewajiban bekerja, namun haknya berupa kesejahteraan yang belum sepadan,” kata ketua PPPK Kabupaten Tangerang Nuryanah, Kamis (15/9).

Dirinya mengungkapkan, untuk guru yang sudah berpengalaman dimasa kerja di atas 15 tahun harus mendapatkan tunjangan profesi tanpa harus memiliki sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Karena PPPK adalah sebagai pegawai profesi yang sudah punya keahlian dengan jabatan guru ahli pertama, penyuluh ahli pertama, dan penyuluh pertanian ahli pertama,” jelasnya.

Nuryanah menerangkan, pihaknya juga telah melakukan audensi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu, supaya guru PPPK mendapatkan peluang di Kabupaten Tangerang menjadi kepala sekolah.

“Yang tentunya kami juga mematuhi Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tanpa mengubah syarat yang merugikan, atau mencekal guru menjadi kepala sekolah,” ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini jumlah PPPK angkatan pertama di Kabupaten Tangerang sebanyak 680, angkatan kedua 3.441, dengan ditambah sekitar 8.000 guru honorer yang ingin bergabung dalam forum PPPK. “Saat ini kami tengah berjuang terkait tunjangan kinerja terhadap non guru, serta kenaikan gaji berkala dan golongan,” tuturnya.

Nuryanah dengan segala perjuangan demi anggota PPPK Kabupaten Tangerang merasa sudah lelah dan ingin mundur dari PPPK Kabupaten Tangerang, apalagi sering sekali dirinya dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan mendapat Surat Peringatan (SP).

“Buah memperjuangkan teman-teman bagaimana seperti sebuah judul lagu yang berjudul “Jangan Salah Menilaiku”,” ujar Nuryanah. (Mul/don)