^{ANGGARAN: Warga melintas di gang Lingkungan Ciwaktu beberapa waktu lalu. Alokasi anggaran untuk pemerintah kelurahan sebesar lima persen dari total APBD Kota Serang tahun 2023 sebesar Rp1,3 triliun.} 

Saat Ini Baru Lima Persen  dari Total APBD

SERANG - Badan Perencanaan Pembangunan Da­erah (Bappeda) Kota Serang menilai alokasi ang­garan untuk pembangunan di pemerintah kelurahan telah memenuhi ketentuan peraturan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Alokasi anggaran untuk pemerintah kelurahan se­besar lima persen dari total APBD Kota Serang tahun 2023 sebesar Rp1,3 triliun. Ke depan, alo­kasi pembangunan di kelurahan secara ber­tahap akan diupayakan bertambah. 

“Lima persen dari APBD dialokasikan untuk ke­lurahan. Sekarang sudah sesuai dengan aturan,” ujar Kepala Bappeda Kota Serang M Ridwan, Senin (16/1).

Kata Ridwan, beberapa program pembangunan yang berada di pemerintah kelurahan, seperti prog­ram pemberdayaan masyarakat dan pem­ba­ngunan skala lingkungan. Kegiatannya antara lain peningkatan jalan gang dan paving block.

“Kalau dana alokasi khusus (DAK) itu berbeda. Me­mang pembangunannya berada di kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan atau programnya,” katanya.

Sementara itu, Walikota Serang Syafrudin me­nga­takan, pada APBD 2023 pihaknya baru me­netapkan lima persen atau batas minimal alo­kasi pembangunan di tingkat kelurahan. Ke depan mudah-mudahan bisa ditingkatkan. 

“Saya kira, perlu kita pikirkan kaitan anggaran ke­lurahan, TAPD yang akan membahas, kita su­dah sesuai dengan aturan minimal lima persen dari APBD Kota Serang,” katanya. “Kami berharap (setelah kondisi keuangan pas­ca­pandemi normal-red) mungkin ke depan mu­dah-mudahan bisa naik lima persen,” tambah Syafrudin. 

Sebelumnya, Forum Silaturahmi Lurah (Forsil) Kota Serang meminta anggaran untuk kelurahan diperbesar sehingga program pembangunan di tingkat kelurahan berjalan maksimal. 

Demikian diungkapkan Ketua Forsil Kota Serang Agus Sulaeman usai menggelar Rapat Kerja Tahun 2023 yang dihelat di Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, 14-15 Januari 2023.

Agus mengatakan, kegiatan yang diadakan di Anyar ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pimpinan terkait program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemkot Serang. 

“Kami juga berharap ada keberpihakan anggaran terhadap kelurahan yang selama ini masih dirasakan kurang oleh para lurah se-Kota Serang,” ujarnya, Minggu (15/1).

Menurutnya, pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak pembangunan. Semua layanan dasar pemerintahan dimulai dari kelurahan melalui RT/RW.  

“Berbagai usulan dari masyarakat masuknya melalui kelurahan. Untuk itu, anggaran kelurahan ha­rus menjadi prioritas,” terangnya. (fdr/bie)