JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan utang luar negeri (ULN) Indonesia tetap terkendali dengan posisi pada November 2022 tercatat USD 392,6 miliar atau turun sebesar 5,6 persen (yoy). Pertumbuhan utang itu mengalami kontraksi 5,6 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya 7,6 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (16/1), menjelaskan, perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN di sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta. Posisi ULN pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar USD 181,6 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi 10,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,3 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga sehingga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Selain itu, terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan penanganan Covid-19 dan dukungan pembangunan infrastruktur.

Penarikan ULN pada November 2022, kata Erwin, masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga November 2022, antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN pemerintah), dan sektor jasa pendidikan (16,5 persen). Kemudian untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5 persen). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, Erwin mengatakan posisi ULN swasta pada November 2022 tercatat sebesar USD 202,5 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3 persen (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2 persen (yoy) dan 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,4 persen (yoy) dan 2,8 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dengan pangsa 78,1 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa 74,8 persen terhadap total ULN swasta. (jpc/bie)