DECEMBER 9, 2022
Radar Serang

Kadistan Banten Luncurkan Buku Transformasi Pertanian

post-img

BEDAH BUKU: Suasana peluncuran dan bedah buku Transformasi Pertanian di Banten, di ruang serba guna FISIP Untirta Sindangsari, Sabtu, (15/2). 


SERANG - Provinsi Banten disebut ma­suk ke dalam delapan besar daerah da­lam memproduksi padi di Indo­ne­sia. Selain itu, sektor pertanian di Banten masih berkontribusi besar pa­da Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hal ini terungkap dalam sesi diskusi pe­luncuran dan bedah buku tentang Tran­sformasi Pertanian di Banten, Keta­hanan Pangan dan Dinamika Ke­bijakan Pajale, yang ditulis oleh Ke­pala Dinas Pertanian (Distan) Pro­vinsi Banten, Agus M Tauchid di ruang serbaguna Fisip Untirta, Sabtu, 15 Februari 2025.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Da­­menta yang turut hadir dalam aca­ra itu mengatakan, sektor perta­nian masih berkontribusi sebesar 5,6 persen atau Rp46,36 triliun ter­ha­dap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten. “Melalui ke­gia­tan ini, kami ingin memperkuat si­nergi dan kolaborasi antara Pemprov Ban­ten, perguruan tinggi, dan pelaku usaha pertanian dalam menerapkan konsep triple helix guna meningkatkan kontribusi sektor pertanian,” ujarnya.

Kata Damenta, meskipun pertanian ma­sih berada di peringkat keenam di bawah sektor industri pengolahan, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan real estate, upaya untuk mengem­bang­kan sektor ini terus dilakukan.

Wakil Rektor III Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Agus Sjafari, me­nyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Banten. Me­nurutnya, permasalahan pertanian di provinsi ini cukup kompleks dan di­pengaruhi oleh berbagai faktor.

“Salah satu tantangan utama adalah ke­terbatasan lahan pertanian, yang semakin berkurang akibat alih fungsi men­jadi jalan tol dan pembangunan lainnya. Selain itu, terjadi perubahan struktur petani, di mana jumlah pe­ta­ni muda terus menurun. Saat ini, ha­nya 7,46 persen petani di Banten dari generasi milenial,” ung­kap­nya.

Selain itu, akses petani terhadap tek­nologi pertanian dan pasar juga ma­sih terbatas. Sementara dari sisi ling­kungan, isu seperti erosi tanah dan penurunan kualitas lahan juga men­jadi perhatian. 

Agus berharap, buku yang dibedah dalam acara ini dapat menjadi ma­su­kan dalam penyusunan kebijakan per­tanian di Banten.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Ban­ten sekaligus penulis buku, Agus M. Tauchid, menegaskan, meskipun luas lahan pertanian di Banten kurang dari 200.000 hektare, tetap mampu menjadi penghasil beras terbesar kedelapan di Indonesia. “Banten mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pa­ngan nasional. Ini bukan pekerjaan mudah, me­ngingat komoditas pangan, teru­tama beras, memiliki dimensi po­litik dan strategis yang ting­gi,” ujar Agus.

Agus menjelaskan, kebijakan perta­nian di Banten selaras dengan kebija­k­an nasional, khususnya dalam pro­g­­ram Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (UPSUS PAJALE) yang pertama kali digagas pada era peme­rintahan Presiden Joko Widodo dan Wa­kil Presiden Jusuf Kalla.

“UPSUS PAJALE dirancang untuk mem­perbaiki irigasi, menyediakan bantuan benih, serta meningkatkan ak­ses alat dan mesin pertanian. Prog­ram ini berhasil meningkatkan pro­duk­si dan menjaga ketahanan pangan di Banten,” kata Agus.

Bedah buku ini juga membahas eva­luasi kebijakan UPSUS PAJALE ber­dasarkan Teori William Dunn. Hasil penelitian menunjukkan, prog­ram ini memiliki capaian cukup baik di berbagai aspek evaluasi ke­bi­jakan. Selain meningkatkan pro­duk­si, UPSUS PAJALE juga berhasil me­ngubah struktur pertanian dan memper­kenalkan inovasi sis­tem pangan.

Salah satu temuan menarik dari pe­nelitian ini adalah peran TNI dalam men­dukung produksi dan distribusi pa­ngan. Ini dianggap sebagai bentuk “in­stitusionalisasi baru” yang meli­bat­kan aktor negara dalam mendu­kung sistem pertanian. “Ke depan, de­sentralisasi kebijakan pertanian ha­rus dioptimalkan agar setiap daerah bisa menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan po­ten­sinya. Dengan begitu, kedau­latan pangan bisa terwujud,” ucap Agus.

Dengan adanya diskusi dalam bedah buku ini, para peserta berharap, lahir se­buah rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Banten. (nrl/air)