^{Ketua Komisi I DPRD Provinsi Ban­ten, M Faizal}

SERANG – Pengisian jabatan Sekda Banten sedang dalam proses. Meskipun be­gitu, sudah ada beberapa nama pejabat eselon II Pemprov Banten yang mencuat se­bagai calon Sekda Banten. Aroma per­saingan untuk memperebutkan kursi panglima ASN itu juga terasa di kalangan pe­jabat.

Bahkan, ada salah satu pejabat eselon II yang menyebut bahwa ada yang ber­am­bisius menjadi Sekda sehingga takut pejabat lainnya menjadi saing­annya. Ber­edar kabar kalau Guber­nur Banten Andra Soni dan Wakil Guber­nur Banten A Dimyati Natakusumah ba­kal menunjuk Sekda Banten definitif bu­­lan ini. Diket­ahui, saat ini, jabatan Sek­da Banten di­isi Kepala Badan Ke­pegawaian Daerah (BKD) Provinsi Ban­ten Nana Su­piana sebagai Pj Sekda Banten.

Diketahui, jabatan definitif Sekda Ban­ten telah kosong sejak Al Muktabar di­lantik sebagai Deputi Bidang Du­ku­ngan Kebijakan Pemerintah dan Pe­merataan Pembangunan di Sekre­ta­riat Wakil Presiden, Kementerian Sek­retaris Negara pada akhir Novem­ber 2024 lalu. Diketahui, Al Muktabar sen­diri dilantik sebagai Sekda Banten pada 27 Mei 2019 saat Pemprov Banten dipimpin Gubernur Banten periode 2017-2022 Wahidin Halim.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Ban­ten, M Faizal pun berharap proses pe­milihan Sekda Banten ini berjalan tran­sparan. Meskipun sedang dalam proses, tetapi ia berharap para pejabat eselon II tetap fokus melaksanakan tugas dan fungsinya. “Sekda itu dipilih oleh Gubernur, maka fokus saja bekerja agar berkinerja baik di mata Gubernur, bukan saling sikut dan menjatuhkan,” ujar Faizal.

Kata dia, seorang Sekda Banten ha­rus­lah yang berjiwa besar dan dapat ber­koordinasi dengan seluruh OPD yang ada di lingkup Pemprov Banten. Sehingga tak perlu saling menjatuhkan satu sama lain karena nanti harus da­pat berkoordinasi.

Faizal berharap, Sekda Banten nanti da­pat berinovasi untuk meningkatkan pen­dapatan daerah. Selain itu, pejabat ese­lon I itu harus mempunyai komu­nikasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga mampu membawa prog­ram pemerintah pusat ke Banten.

Sementara itu, Gubernur Banten, An­dra Soni juga menyampaikan akan mem­prioritaskan pengisian jabatan Sekda Banten dibandingkan 16 jabatan ese­lon II di lingkup Pemprov Banten. Pro­ses pengisian panglima ASN itu pun sudah berjalan. Pemprov Banten pun telah melayangkan usulan ke pe­merintah pusat untuk mengisi ja­ba­tan eselon I tersebut. “Saya baru sa­ja mengirimkan surat permohonan izin kepada Kementerian Dalam Ne­geri untuk memproses Sekda,” ujar Andra saat ditemui di gedung Pendopo Gu­bernur Banten, KP3B, Rabu (16/4).

Kata dia, setelah mengantongi izin, baru ia memilih pejabat yang bakal di­calonkan sebagai Sekda. Pemilihan Sekda Banten definitif ini akan meng­gu­nakan manajemen talenta.

Andra mengatakan, sudah ada siste­ma­tika pemilihan Sekda yang meng­gunakan manajemen talenta. “Yang harus ditekankan adalah niatan kita agar semua orang punya kesempatan yang sama,” tuturnya.

Ia berharap semua persiapannya su­dah memenuhi persyaratan. “Sebe­narn­ya sejak saya dilantik, saya sudah minta dilakukan proses persiapan,” ujar Andra.

Saat ini, beredar tiga nama pejabat eselon II di lingkup Pemprov Banten di­gadang-gadang bakal jadi Sekda Ban­ten definitif. Ketiga nama itu yakni Ke­pala BKD Provinsi Banten yang juga Pj Sekda Banten Nana Supiana, Sek­retaris DPRD Banten yang juga Plt Kepala Bapenda Provinsi Banten Deden Apriandhi, dan Kepala BPKAD Provinsi Banten yang kini menjabat juga sebagai Komisaris Bank Banten Rina Dewiyanti. 

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Pub­lik, Ahmad Sururi menyebut jika hal itu tidaklah mustahil. Karena, Ri­na sendiri memiliki track record da­n karir sebagai pejabat yang baik. “Iya bisa menjadi salah satu kandidat Sekda Banten,” kata Sururi, Rabu (16/4). 

Dikatakannya, jabatan Sekda adalah aktor kunci birokrasi pemerintahan. Yang mana, Sekda bertanggung jawab ter­hadap keberhasilan dan kegagalan birokrasi dimulai dari variabel input, pro­ses, output dan outcome. Oleh se­bab itu posisi Sekda tidak hanya sebagai panglima ASN tetapi juga ber­peran sebagai formulator, fasilitator dan evaluator seluruh kebijakan. “Bu Rina Dewiyanti bisa menjadi calon alternatif Sekda Banten selain nama-nama lain yang sudah beredar karena semakin banyak pilihan Sekda maka akan semakin selektif dan kompetitif,” ungkapnya.

Sururi menilai Rina sudah memenuhi kua­lifikasi, kompetensi, kepangkatan mi­nimal dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan untuk menjadi Sekda Banten. 

“Track record­nya cukup bagus dan berprestasi da­lam tata kelola peme­rintahan dan ke­uangan daerah,” ucap­nya. 

Soal jabatannya sebagai Komisaris Bank Banten, Sururi menilai jika hal ini masih pro dan kontra. Yang mana, ja­batan ini diperbolehkan jika me­nga­cu kepada Peraturan Menteri Da­lam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pem­ber­hentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota di­reksi BUMD di pasal 17. Namun, ti­dak diperbolehkan jika mengacu ke­pada PP Nomor 54 tahun 2017 ten­tang BUMD, Pasal 36. 

“Di pasal tersebut jelas, anggota komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya. Unsur lainnya ini adalah pejabat pemerintah pusat dan daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik,” jelasnya. (nna-suf/air)