Per KPM Dapat Rp1 Juta

Bantuan Sosial Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) yang setiap tahun dialokasikan Pemprov Banten akan digulirkan setelah APBD Perubahan tahun ini ditetapkan. Hal itu dilakukan lantaran anggaran yang dialokasikan di APBD murni tahun anggaran 2022 ini masih kurang.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Budi Darma Sumapra­dja mengatakan, anggaran yang dia­lo­kasikan di APBD murni tahun ini baru Rp900 ribu per keluarga penerima man­faat (KPM). “Kami berharap di Perubahan APBD nanti ada ketersedia­an anggaran untuk penambahan se­hingga per KPM genap menerima Rp1 juta,” ujar Budi, kemarin.

Kata dia, tahun ini besaran bantuan yang dialokasikan dalam program Jam­sosratu yakni Rp1 juta per KPM. Untuk itu diharapkan besaran bantuan itu akan sama dengan tahun lalu. Meskipun sebelum pandemi Covid-19, besaran bantuan untuk program Jamsosratu mencapai Rp1.250.000 per KPM.

Meskipun alokasi anggarannya masih kurang, tetapi Budi mengaku kuota penerima bantuan Jamsosratu masih sama dengan tahun lalu yakni 50 ribu KPM. “Kami berharap tahun depan meningkat menjadi 60 ribu KPM, karena masih banyak yang belum tersentuh lantaran keterbatasan anggaran,” tuturnya.

Kata dia, setiap awal tahun ada verifikasi KPM. Di pertengahan tahun, pihaknya akan kembali melakukan verifikasi karena dikhawatirkan adanya perubahan data KPM. Kemudian, di akhir nanti ada final closing verifikasi sebelum pencairan dana bantuan tersebut untuk meminimalisasi duplikasi bantuan.

Ia menerangkan, para KPM Jamsosratu ini adalah masyarakat kurang mampu yang belum tercover dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang digulirkan pemerintah pusat. Kuota untuk PKH di Banten sekira 329 ribu KPM yang besaran bantuannya tergantung indeks yang ada dalam KPM seperti adanya ibu hamil atau anak sekolah.

Padahal, lanjut Budi, penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Banten mencapai 500 ribu KPM. “Baru asumsi kasar. Penerima BPNT itu notabenenya angka kemiskinan. Nah seharusnya sebanyak itu yang dicover oleh PKH dan Jamsosratu,” ujarnya.

Selain Jamsosratu, ia mengatakan, Pemprov Banten juga mengalokasikan anggaran untuk usaha ekonomi produktif (UEP) bagi para KPM Jamsosratu yang telah lulus dari garis kemiskinan. Setiap KPM UEP menerima Rp2,5 juta yang digunakan untuk usaha warungan. Targetnya, tahun ini ada 2 ribu KPM yang menerima bantuan tersebut.

Tahun lalu, Budi mengatakan, ada 1.500 KPM yang menerima bantuan UEP. Namun, dalam APBD murni tahun ini, anggaran yang dialokasikan baru untuk 600 KPM. “Kami harap di Perubahan APBD nanti juga pimpinan mengalokasikan anggaran untuk penambahan,” terangnya.

Kata dia, para KPM UEP tahun ini akan dibedakan dengan tahun sebelumnya. KPM yang sudah menerima UEP akan ditindaklanjut ke dinas terkait lainnya untuk pembinaan. Kemudian kuota UEP tahun ini akan diisi dari para lulusan PKH dan Jamsosratu.

Tahun ini juga akan dilakukan penyempurnaan program terkait bahan warungan. “Contoh ini ya, tahun lalu kita belikan beras 90 kilogram. Ternyata untuk warungan itu terlalu banyak, sehingga mereka sulit untuk menjualnya. Akhirnya berasnya jadi berkutu. Nanti kita beli tidak sebanyak itu,” ujar Budi. (nna/alt)