Tolak Penghapusan Pegawai non-ASN
Honorer Pemprov Gelar Istigosah
Ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Banten menggelar doa bersama menyikapi rencana penghapusan tenaga non ASN oleh pemerintah.
Pantauan Radar Banten, doa bersama dilaksanakan di halaman masjid Dinas Perhubungan (Dishub) Banten, di KP3B, Kota Serang, Jumat (17/6) sore.
Koordinator acara doa bersama Forum Tenaga Honorer Dishub Banten Ruli Herdiana mengungkapkan, rencana penghapusan tenaga honorer membuat pegawai honorer di Pemprov Banten cemas dan khawatir.
“Ribuan tenaga honorer gelisah, terlebih hingga hari ini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk memperjuangkan nasib pegawai honorer. Makanya kami melakukan inisiatif untuk menggelar acara istigosah dan doa bersama,” kata Ruli kepada wartawan usai doa bersama, Jumat (17/6).
Ia melanjutkan, kegiatan istigosah pegawai honorer merupakan rangkaian dari perjuangan Forum Tenaga Honorer Pemprov Banten dalam memperjuangkan masa depannya.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi tenaga honorer kepada pimpinan daerah dan DPRD Banten, tapi nasib kami belum ada kepastian. Bukannya diangkat jadi CPNS, malah kami terancam jadi pengangguran,” tegasnya.
Ruli memaparkan, istigosah Forum Tenaga Honorer akan terus dilakukan hingga UU ASN direvisi oleh DPR dan pemerintah pusat, dengan harapan UU ASN setelah direvisi berpihak kepada tenaga honorer agar diangkat jadi CPNS tanpa tes.
“Kami mendoakan supaya semua pimpinan di pusat dan daerah dibukakan pintu hatinya, agar keberadaan tenaga honorer yang sudah mengabdi belasan tahun mendapatkan keadilan,” urainya.
Terkait pelaksanaan istigosah dilaksanakan di halaman Masjid Dishub bukan di Masjid Raya Al Bantani yang menjadi simbol Pemprov Banten, Ruli beralasan karena kegiatan istigosah tersebut diinisiasi oleh Forum Tenaga Honorer yang ada di Dishub Banten.
“Tapi yang hadir hari ini untuk doa bersama, hampir semua ada perwakilan dari semua OPD di lingkungan Pemprov Banten,” tuturnya.
Ruli berharap, pemerintah pusat dan daerah membuat kebijakan yang lebih strategis untuk nasib tenaga honorer, terutama yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun yang tak kunjung diangkat jadi CPNS.
“Menghapus tenaga honorer itu perbuatan dholim, semoga rencana itu di batalkan, dan pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat kami menjadi CPNS,” pungkasnya.
Doa bersama yang dilakukan ratusan tenaga honorer turut dihadiri Kepala Dishub Banten Tri Nurtopo. Ia mengapresiasi langkah yang dilakukan Forum Tenaga Honorer yang melakukan kegiatan positif dalam menyikapi rencana penghapusan tenaga honorer.
“Kami mengapresiasi Forum Tenaga Honorer yang lebih mengedepankan dialog dan berdoa bersama, ini sangat luar biasa,” katanya.
Terkait penghapusan tenaga honorer, Tri mengaku hal itu kewenangan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak punya kewenangan mengambil keputusan. Hanya saja, lanjut Tri, rencana tersebut telah membuat kegaduhan di daerah, karena ada komunikasi yang tersumbat.
“Informasi yang kami terima, penataan tenaga non ASN yang akan dilakukan pemerintah pusat bukan untuk menghapuskan tenaga honorer. Tapi mencari solusi terbaik. Semoga persoalan ini cepat ada solusinya,” tuturnya.
Tri mengaku tak bisa membayangkan bila tenaga honorer di Pemprov Banten dihapuskan. Sebab pemerintah daerah sangat membutuhkannya.
“Terutama di Dishub Banten, keberadaan tenaga honorer memiliki peran penting dan sangat vital dalam menjalankan roda pemerintahan. Misalnya para penjaga palang pintu perlintasan kereta api yang didominasi pegawai honorer,” bebernya.
Ia berharap, pemerintah pusat untuk bisa memikirkan nasib pegawai honorer agar bisa diangkat jadi CPNS atau P3K.
“Kami yakin persoalan pegawai honorer ini ada solusinya, karena jumlah ASN terbatas, sehingga semua dinas membutuhkan pegawai honorer,” pungkasnya.
Terpisah,Ketua Forum Tenaga Honorer Provinsi Banten Taufik Hidayat mengatakan, semua pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten untuk memperjuangkan nasibnya dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan.
“Kami mengimbau semua pegawai honorer yang tersebar di semua OPD untuk berjuang secara elegan, melakukan audiensi, melayangkan surat hingga menggelar doa bersama. Sebab secara kelembagaan Forum Tenaga Honorer Provinsi Banten dalam waktu dekat akan menemui Komisi II DPR RI untuk menuntut Revisi UU ASN dipercepat,” katanya.
Sejauh ini, lanjut Taufik, Forum Tenaga Honorer Provinsi Banten tidak akan melakukan aksi unjuk rasa menyikapi rencana penghapusan pegawai honorer, lantaran kebijakan itu baru tahap perencanaan.
“Kalau penolakan wajib dilakukan, dan kami menolaknya dengan mengedepankan dialog. Kecuali bila rencana itu sudah dilakukan, baru kami akan melakukan unjuk rasa besar-besaran di mana akan ada 17 ribu tenaga honorer di Pemprov Banten yang siap melakukan perlawanan,” tegasnya. (den/alt)
