CILEGON - Anggota DPRD Kota Cilegon menuding jika tingginya Sisa Lebih Pem­biayaan Anggaran (Silpa) pada APBD tahun anggaran 2021 disengaja oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Demokrat, Rahma­tulloh usai mengikuti rapat gabungan bersama Pemerintah Kota Cilegon pekan lalu di Jakarta.

“Silpa dari 2020 ke 2021 makin meningkat artinya ada kesengajaan dari OPD-OPD tidak melakukan serapan belanja yang sudah direncanakan dan disepakati oleh DPRD,” ujar Rahmatulloh, Minggu (17/7).

Bahkan Rahmatulloh menduga jika kesengajaan tidak menyerap anggaran APBD oleh OPD sebagai bentuk boikot.

Rahmatulloh mengaku mempunyai dasar atas tudingan adanya boikot yang dilakukan oleh OPD terhadap APBD tersebut.

Dasar itu dilihat dari serangkaian upaya telah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar anggaran yang telah direncanakan itu bisa terserap maksimal.

“TAPD sudah memfasilitasi, sudah difasilitasi oleh Barjas, sudah pendampingan dari Kejari, sudah ada Coaching Inspektorat dan BPKP, juga sudah ada Perjanjian Kinerja. Apalagi kendala dan persoalannya kalau bukan Boikot APBD?” tegas Rahmatulloh.

Rahmatulloh mengaku sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi lantaran APBD yang telah direncanakan merupakan amanah uang rakyat.

Realisasi penyerapan anggaran APBD dalam bentuk pembangunan-pemba­ngunan juga ditunggu oleh masyarakat Cilegon.

“Padahal masyarakat menunggu hasil kebijakan dari visi misi kepala daerah yang anggarannya berada di OPD baik soal KCS, beasiswa, kesehatan, UMKM, pengangguran, kemiskinan, dan lainnya,” papar Rahmatulloh.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jombang-Purwakarta itu menyebut se­mestinya Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta bersikap tegas kepada OPD yang rendah dalam menyerap anggaran.

Ketegasan perlu dilakukan dengan memberikan sanksi kepada OPD-OPD yang gagal dalam menyerap anggaran secara maksimal.

Pasangan kepala daerah itu juga harus memfungsikan para perangkat daerah dengan baik sehingga mampu bekerja dengan baik dan target yang telah ditetapkan bisa tercapai.

“Asda sebagai koordinator OPD untuk bisa mengejawantahkan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kepala daerah. Sekda diminta untuk menegaskan kepada para OPD agar komit bersama untuk percepatan, bukan MoU, bahkan Pakta Integritas,” tuturnya. (bam/alt)