STRATEGI Pemprov dalam me­la­kukan pe­ne­­­rimaan peserta di­dik baru (PPDB) ting­kat SMA/SMK negeri di Ban­ten terbilang jitu. Hal itu terbukti tidak adanya gang­guan jaringan selama PPDB ber­lang­sung.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Ban­ten, Fitron Nur Ikhsan mengaku awal­nya agak menyangsikan gagasan Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang me­laksanakan PPDB di website sekolah. 

“Namun kesiapannya cukup baik, Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebu­dayaan-red) sigap dan bahkan Pak Pj memenuhi janjinya untuk memantau langsung hingga ke sekolah-sekolah,” ujar Fitron melalui telepon seluler, Minggu (17/7).

Namun demikian, ia mengaku Dewan melihat masih ada riak-riak dan keluhan masyarakat. Keluhan itu terjadi bukan pada proses prosedural pendaftaran PPDB, tapi muncul dari dampak aturan zonasi. 

“Jika yang dikeluhkan aturan zonasi maka kami mengimbau untuk diteruskan ke pemerintah pusat,” tandasnya. 

Ia juga keberatan dengan aturan zonasi yang belum dilengkapi dengan instrumen pemerataan jumlah sekolah dan instrumen lainnya.

Kata dia, keluhan masyarakat lain masih ba­nyak, terutama bagi yang tidak lulus. “Ba­nyak sekali keluhan kepada kami untuk dapat membantu pihak yang anaknya tidak lulus,” ungkap politikus Partai Golkar ini.

Akibatnya, lanjut Fitron, keluhan ini menyasar pada evalusi proses. “Siapapun Pj Gubernurnya, siapapun Kadindiknya tidak akan dapat memenuhi kepuasan publik jika harus meluluskan semua pen­daftar dengan kemampuan yang kita miliki ini,” tegasnya.

Maka, pihaknya bukan tidak mau men­dengarkan keluhan mereka yang tidak lulus. “Semua berhak lulus, pemerintah men­jalankan prosedur dan aturan yang baku, sementara kemampuan daya tam­pung kita terbatas,” ujar Fitron.

Jadi, lanjutnya, selain untuk menjawab ra­sa keadilan bagi semua masyarakat, evalusi tidak sebatas diarahkan pada PPDB. “Semua pihak harus jernih, antusias masyarakat untuk sekolah tinggi. Tugas kita cari solusi agar semua bisa mengakses pendidikan SMA,” terangnya.

Kata dia, evaluasi sistem pendidikan saat ini terutama bidang akses. “Kita ru­muskan strategi agar ada rasa keadilan di tengah masyarakat. Ini soal daya tam­pung,” tegas Fitron.

Apabila hal ini tidak dicarikan solusi jang­ka pendek dan jangka panjang, maka separuh lebih warga yang tidak diterima akan meyalalahkan proses PPDB. “Yang diterima puas, yang tidak menganggap proses curang. Terus akan seperti itu. Tahun depan jika kita hanya uprek disoal PPDB dan soal akses masalahnya enggak selesai,” ujarnya.

Kata dia, apabila begitu terus, maka akan berhadapan dengan fenomena yang lulus puas dan yang tidak lulus akan ke­cewa serta menganggap proses curang. Hal ini menjadi adagium yang selama ini selalu muncul. “Tidak ada kata lain secara jernih kita inventarisir persoalan akses dan kita pecahkan. Jangan hanya cari kambing hitam,” tegas Fitron.

Terpisah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, riuhnya proses kelulusan PPDB jangan sampai menimbulkan fitnah. “Kita harus praduga tak bersalah, sekolah juga sudah maksimal. Kerja mereka harus diapresiasi,” tegasnya.

Untuk itu, ia mengimbau semua stake­holder untuk saling menghormati apabila benar-benar ingin membangun bersama. “Kalau ada hal yang teknis, bukti kuat. Kami kan sudah terbuka,” ujar Al.

Mantan Widyaiswara Ahli Utama di Ke­menterian Dalam Negeri ini juga mengaku Pemprov Banten menerima aspirasi dari masyarakat. “Ada yang ke Inspektorat kita terima dengan baik kemudian ada juga ke pendopo itu juga diterima dengan baik, diberikan solusi,” tuturnya.

Kata dia, agar pelaksanaan PPDB sem­purna maka harus melalui proses. Se­hingga ini terus menerus pihaknya ko­­munikasikan dengan semua elemen ma­syarakat. (nna/air)

_#fadhil