Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang mencatat sejumlah capaian positif di 2026. Mulai dari predikat WTP 15 kali berturut-turut, percepatan sertifikasi aset, digitalisasi keuangan daerah, hingga transisi sistem perbankan ke Bank Banten yang berjalan lancar.

 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kabupaten Serang, Mohammad Ishak Abdul Rauf, mengatakan seluruh program yang ditargetkan tahun ini berjalan sesuai rencana. Salah satunya ialah berhasil mempertahankan opini WTP yang ke 15 kali.

 "Alhamdulillah untuk LKPD sudah selesai. Kemudian terkait WTP, Kabupaten Serang sudah dapat predikat WTP untuk yang ke 15 kali," katanya.

 Capaian positif tentunya berkat kolaborasi yang terjalin dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Serang sehingga berhasil mempertahankan opini WTP. Pihaknya pun berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh catatan-catatan yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemkab Serang.

 Ia menegaskan BPKAD terus melakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan sekali bersama seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas laporan keuangan. Sehingga pada tahun 2027 nanti Pemkab Serang bisa kembali meraih WTP.

 "Kami pastikan setiap pelaporannya tertib. Kemudian juga kita pastikan menindaklanjuti hasil audit BPK. Tujuannya agar laporan keuangan pemerintah daerah kita tetap bisa kita pertahankan WTP-nya dan bisa lebih baik lagi," ujarnya.

 Ia juga menyoroti pentingnya meminimalisir munculnya temuan baru. Mengingat usia Kabupaten Serang yang sudah tua, jumlah temuan historis memang lebih banyak dibanding daerah lain. "PR kita bukan hanya WTP, tapi juga mereduksi penyelesaian jumlah temuan. Yang paling penting menjaga agar tidak nambah temuan-temuan berikutnya," katanya.

 Sekretaris BPKAD Kabupaten Serang, Agus Firdaus, menambahkan pada tahun ini BPKAD juga memiliki fokus terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Bank Banten. Ia pun bersyukur seluruh tahapannya dapat berjalan dengan mulus dan tidak ada ke dalam yang muncul pada proses tersebut berlangsung. "Kegiatan kerja sama dengan Bank Banten juga sudah berjalan dengan baik. Proses transisinya lancar," ujarnya.

 Saat ini seluruh bendahara perangkat daerah hingga bendahara kecamatan sudah terfasilitasi layanan Internet Banking Bisnis (IBB) Bank Banten. Sehingga, para pegawai yak perlu lagi mengajukan berkas fisik ketika ingin melakukan pengajuan anggaran, melainkan melalui aplikasi SIBOS.

 Ia menyebut keunggulan IBB adalah tidak perlu lagi menggunakan hard token. Sistem kini memakai soft token yang lebih praktis dan punya jejak historikal jelas. "Kalau di IBB itu ada yang membuat, ada yang memverifikasi dan ada yang menyetujui. Historical-nya kami bisa memantau. Ini sangat mudah bagi kita untuk memfilter dan melihat realisasi kegiatan di perangkat daerah," terangnya.

 Selain itu, pihaknya juga saat ini mulai mengujicobakan pembayaran gaji melalui Bank Banten. Untuk tahap pertama sendiri, sudah ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pembayaran gaji nya mulai bulan Juli sudah melalui bank Banten, BPKAD, Dinas Perikanan, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD).

 "Alhamdulillah lancar jaya sesuai dengan yang diharapkan tidak ada kendala apa-apa. Kredit ASN juga sudah dilakukan bantuan pemotongan oleh Bank Banten," jelas Agus.

 Agus menargetkan seluruh OPD bisa menggunakan Bank Banten untuk pembayaran gaji setelah masa uji coba 3 OPD ini dinyatakan lancar dan tidak ada isu negatif yang muncul.

 Selain itu, lanjut Agus, pada tahun ini pihaknya juga gencar melakukan sertifikasi terhadap aset-aset milik pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan guna mengantisipasi munculnya gugatan-gugatan terhadap aset tersebut. "Tahun ini target kita 200 aset, ini semua sedang berproses," ujarnya.

 Agus mengaku, selama proses Sempat terkendala akibat munculnya masalah hukum di BPN Kota Serang, namun kini prosesnya sudah berjalan kembali. "Untuk proses percepatan sertifikasi sudah berjalan. Namun kemarin sempat terkendala. Tapi sekarang sudah berproses kembali," katanya. (Adv)