SERANG – Persoalan banjir kembali menjadi sorotan dalam evaluasi satu tahun kepemimpinan Walikota Serang Budi Rustandi dan Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia. Genangan yang masih terjadi di se­jumlah titik dinilai menunjukkan pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya tuntas.

Kalangan mahasiswa menilai, penanganan banjir harus menjadi prioritas utama di tengah berbagai agen­da pembangunan yang berjalan. Sistem drainase, nor­malisasi sungai, hingga perencanaan kawasan dinilai perlu dibenahi secara menyeluruh agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.

Ketua LMND Kota Serang, Aji Maulana, me­ngatakan persoalan banjir harus menjadi fokus utama evaluasi setahun pemerintahan Budi-Agis. Menurutnya, genangan yang masih terjadi menun­jukkan perlunya langkah yang lebih ter­ukur dan konsisten. “Kami melihat sudah ada langkah pembenahan, teruta­ma soal drainase. Tapi konsistensi dan pengawasan harus diperkuat agar banjir ini benar-benar bisa ditekan,” ujarnya, Selasa (17/2).

Ia menilai, banjir bukan sekadar per­soalan teknis, melainkan menyangkut kua­litas perencanaan pembangunan. Setiap proyek infrastruktur, kata dia, harus memiliki kajian hidrologi dan sistem drainase yang matang.

Sorotan juga diarahkan pada revitalisasi kawasan Royal Baroe senilai Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025. Dua hari pas­ca peresmian pada 28 Desember 2025, kawasan tersebut terendam banjir, di­susul genangan 20–40 sentimeter pada 12 Januari 2026. “Kejadian itu me­nun­jukkan lemahnya perencanaan, ter­utama kajian hidrologi dan sistem drai­nase. Ikon kota seharusnya dibangun de­­ngan fondasi teknis yang matang,” kata Aji.

Ia juga menilai program penanganan banjir dalam 100 hari kerja belum me­nun­jukkan capaian signifikan. Norma­lisasi sungai dinilai baru digarap di akhir tahun, sementara drainase peru­mahan dan PJU terpadu belum sepenuh­nya tuntas. Menurut Aji, penyelesaian banjir memang tidak bisa instan. Namun progresnya harus terukur, transparan, dan memiliki target yang jelas agar publik dapat menilai sejauh mana ko­mit­men pemerintah direalisasikan.

Ia mengatakan, persoalan banjir juga berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi wa­rga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, angka kemiskinan Kota Serang mencapai 5,51 persen de­ngan garis kemiskinan Rp556.702 per kapita per bulan. “Angka ini mencer­min­kan kerentanan warga. Ketika banjir terjadi, kelompok rentan yang paling ter­dampak,” ujarnya.

Sebagai ibukota Provinsi Banten, Kota Serang juga menjadi bagian dari total 556.700 jiwa penduduk miskin di tingkat provinsi. Pendapatan per kapita kota masih berada di bawah rata-rata kabu­paten/kota se-Banten. 

Ia mengingatkan, per­tumbuhan eko­nomi yang tidak inklusif akan mem­perberat dampak banjir bagi masyarakat kecil. Proyek pem­­bangunan, menurutnya, harus mem­berikan efek pengganda yang nyata.

Di sisi fiskal, pemangkasan Dana Alo­kasi Umum (DAU) sebesar Rp186 miliar pa­da 2026 dari total APBD sekitar Rp1,5 triliun juga dinilai menjadi tantangan dalam penanganan banjir. “Kalau tidak ada penajaman prioritas, termasuk pa­da sektor drainase dan pengendalian banjir, program unggulan bisa terancam,” tegasnya.

Karena itu, ia mendorong Pemkot Se­­rang untuk mengoptimalkan Penda­patan Asli Daerah (PAD) agar memiliki ruang fiskal yang cukup dalam mem­be­nahi infrastruktur pengendali banjir. “Tanpa perencanaan matang dan ke­man­dirian fiskal, persoalan banjir akan terus berulang. Ini yang harus menjadi per­hatian serius pemerintah ke depan,” katanya. 

Menanggapi sorotan ini, Walikota Se­rang Budi Rustandi dan Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia masih mengupa­ya­kan untuk menuntaskan persoalan banjir yang selama ini menjadi masalah klasik di Kota Serang. Pembenahan drai­nase dan normalisasi saluran air kini dikebut sebagai prioritas utama. Ko­mitmen itu kembali diuji setelah hu­jan deras pada Januari kemarin me­nye­babkan genangan di 11 titik wilayah Kota Serang. Sepuluh titik berada di Ke­camatan Serang dan satu titik di Kecamatan Cipocok Jaya.

Banjir dipicu tingginya debit air yang tidak mampu tertampung saluran drai­nase. Volume air yang besar saat hujan deras membuat air meluap ke per­mu­kiman warga dan sejumlah ruas jalan. Di Kecamatan Serang, genangan terjadi di Lingkungan Bumi Agung Permai dan Sumur Pecung dengan ketinggian air mencapai 25 sentimeter. Air juga menggenangi depan SPBU Kebaharan, Kelurahan Lopang, setinggi 30 sentimeter.

Genangan lebih tinggi terjadi di wilayah Unyur hingga 40 sentimeter. Sementara di depan SPBU Kepandean, ketinggian air mencapai 30 sentimeter sehingga arus lalu lintas melambat. Di kawasan Ciwaktu, air menggenang sekitar 15 sen­timeter. Sedangkan di Kelurahan Cimuncang terdapat tiga titik banjir dengan ketinggian antara 35 hingga 80 sen­timeter.

Menanggapi hal tersebut, Budi Rus­tandi, mengatakan persoalan banjir men­jadi perhatian serius dalam setahun masa kepemimpinannya. Ia meminta se­luruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja maksimal dan tidak me­nun­da penanganan. 

“Kita tidak ingin pe­nanganan ini setengah-setengah. Se­mua OPD harus bergerak sesuai ke­we­nangannya. Mitigasi harus dilakukan sejak awal, bukan me­nunggu kondisi membesar,” tegasnya 

Budi menjelaskan, revitalisasi drainase tengah dilakukan di sejumlah titik rawan banjir. Selain itu, normalisasi sungai dan pembersihan saluran air terus di­gen­carkan sebagai solusi jangka me­ne­ngah dan panjang. Tak hanya itu, Pem­kot Serang juga menyalurkan ban­tuan logistik, layanan kesehatan, serta pendampingan bagi warga terdampak. Me­nurut Budi, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat saat terjadi bencana adalah bentuk tanggung jawab.

Sementara itu, Nur Agis Aulia menga­ta­kan, pola penanganan banjir saat ini dilakukan lebih terstruktur dan responsif dibanding sebelumnya. Koordinasi lintas OPD diperkuat agar penanganan tidak berjalan parsial. 

“Kalau dibanding­kan sebelumnya, sekarang kita lebih sigap dan lebih taktis. Memang belum lang­sung terlihat hasil akhirnya karena ini proses pembenahan sistem, terutama drainase,” ujarnya.

Agis memastikan seluruh program penanganan banjir berjalan sesuai pe­ren­canaan. Ia juga menyebut koordinasi de­ngan pemerintah provinsi dan pusat terus dilakukan guna memperkuat du­kungan anggaran dan teknis. (nrl/air)