^{PEMAPARAN: Pj Sekda Banten M Tranggono (kiri) memberikan pemaparan aplikasi Bela Pengadaan sebagai pengembangan digitalisasi pada sektor UMKM di Provinsi Banten. (biro adpim pemprov banten)}

Pemprov Klaim Transaksi Bela Pengadaan Miliaran

SERANG - Pemprov Banten saat ini tengah fokus terhadap pengem­ba­ngan digitalisasi pada sektor UMKM, itu dilakukan agar produk lokal masuk dalam katalog lokal dan marketplace.

Penjabat Sekda Banten M Tranggono mengatakan, mulai tahun ini pemprov akan terus mengoptimalkan peng­gu­naan produk lokal dalam setiap pem­belanjaan yang terdapat pada la­yanan e-katalog di Lembaga Ke­bijakan Pengadaan Barang/Jasa Pe­merintah (LKPP). 

Pengoptimalan penggunaan produk dilakukan seiring dengan Instruksi Pre­siden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi dalam rangka menyuk­seskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. 

“Pertama yang akan kita lakukan adalah menambah etalase penyedia dalam portal e-katalog setiap masing-masing OPD yang ada. Sehingga UMKM yang menjadi ujung tombak perekonomian daerah semakin kuat dan berkembang,” kata Tranggono ke­pada wartawan, kemarin.

Ia melanjutkan, dengan penambahan etalase itu, lanjutnya, diharapkan akan semakin banyak pelaku-pelaku usaha baik itu UMKM maupun dalam bentuk koperasi yang ikut berperan aktif baik dalam bela pengadaan maupun e-katalog. 

“Terlebih kita sudah mengalokasikan 40 persen dari APBD Banten untuk dibelanjakan pada sektor produk lokal,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Tranggono, pada tahun ini anggaran yang dialo­kasikan untuk belanja penggunaan produk lokal tersebut secara nasional mencapai Rp400 miliar lebih. Jumlah itu, jika terserap dengan maksimal akan mampu meningkatkan pertum­buhan ekonomi Nasional sebesar dua persen. 

“Apa yang sudah kita lakukan dari segi pencapaian bela pengadaan su­dah bagus, sekarang penekanannya pada e-katalog lokal yang nilainya ma­sih sedikit. Ini yang menjadi per­hatian kami untuk terus ditingkatkan,” bebernya.

Ia berharap, Pelaku Usaha Mikro Ke­cil dan Menengah (UMKM) di Banten ramai-ramai masuk dalam E-Katalog Lokal demi meningkatkan pendapatan serta meningkatkan perekonomian daerah melalui pelaku usaha lokal akibat pandemi Covid-19. Dijelaskan Tranggono, pengadaan lewat E-Katalog Lokal berlandaskan pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pepres nomor 12 tahun 2021 tentang penga­daan jasa pemerintah, Pergub nomor 27 tahun 2021 tentang pedo­man belanja langsung melalui aplikasi Bela Pengadaan di lingkungan Pem­prov Banten.

Kemudian, Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik, serta Keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

“UMKM sejatinya merupakan salah satu ujung tombak dalam mendukung perekonomian Indonesia, sehingga produk lokal harus dapat mengisi pem­­bangunan di daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasubag Pengelolaan Informasi Pengadaan Barjas pada Bi­ro Barang dan Jasa Setda Provinsi Ban­ten, Rinon Agus Wijanarko menga­takan, penggunaan E-Katalog Lokal lebih efektif dari segi waktu, efesien dari biaya, tranparan, dan akuntabel.

“Dulu Rp10 juta pakai surat pesanan, sekarang enggak usah karena dapat invoice dari marketplace dan sinkron de­ngan Perpres, dimana yang di bawah Rp200 juta di Bela Pengadaan sedangkan yang di atas Rp200 juta di E-Katalog Lokal,” ungkapnya.

Hingga Juni lalu, lanjut Rinon, tran­saksi melalui Bela Pengadaan sudah tercatat hampir tujuh miliar.

“Angkanya sekira Rp6,9 miliar lebih, dan angka itu akan terus meningkat hingga akhir tahun ini,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, program E-Katalog Lokal di Banten sudah dimulai sejak Mei 2021. Setelah itu disusun Pergub nomor 27 Tahun 2021 keluar pada bulan Agustus, dan September keluar Surat Edaran dari Plt Sekda Banten ke OPD.

“Kita sebagai pengelola E-Katalog Lokal dan daring. Kita kepanjang­kata­nagan LKPP RI, regulasi ngikut di sana. Kita yang fasilitasi pelaku UMKM di daerah untuk mendaftar e-ka­talog maupun daring,” tegasnya.

Hingg pertengahan tahun ini, pemprov fokus pada sosialisasi, rakor, bimtek kepada para pelaku UMKM de­ngan didampingi tutor agar memi­liki akun E-Katalog Lokal. Sejauh ini, data jumlah yang tayang dari Pemprov Banten ada 190 yang dengan 26 penyedia yang tayang di 14 etalasenya.

Dilanjut Kabupaten Lebak produk ta­yang 8 dengan 1 penyedia, Kabu­paten Pandeglang produk tayang 8 de­ngan 1 penyedia, Cilegon prodak ta­yang 42 dengan 7 penyedia, Kota Serang produk tayang 10 dengan 3 penyedia.

Kemudian Tangsel produk tayang 67 dengan 8 penyedia, Kota Tangerang 109 prodak tayang dengan 13 penyedia, Kabupaten Tangerang prodak tayang 124 dengan 14 penyedia, serta Kabu­paten Serang prodak tayang 128 dengan 12.

“Jadi jumlah produk tayang se Banten se­banyak 776 dan pihak penyedianya sebanyak 85 pengusaha,” bebernya.

Sementara Kepa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Agus Mintono mengatakan, dinasnya terus melaku­kan pendataan lengkap bagi koperasi dan UKM yang berada di wilayah Provinsi Banten.

“Kita sedang melaksanakan penda­taan lengkap, baik itu koperasi dan UKM, khusus di kabupaten/kota pen­dataan dilakukan bekerjasama dengan Asosiasi UKM, Jadi sudah berjalan mulai awal Mei 2022,” katanya.

Ia berharap, kepada pelaku usaha dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya, tentunya diikuti dengan perkembangan tekno­logi yang saat ini sangat cepat. 

“Banyak yang belum go digital, ini perkembangan digitalisasi sangat cepat, sehingga pelaku usaha harus dapat inovasi. Tapi serang sudah ada bela pengadaan dan e-katalog lokal, ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM,” jelasnya. (den/air)

_#fadhil