DITOLAK: Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo (depan) membacakan putusan sela terhadap Imam Fauzi di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (18/8).(Fahmi Sa’i/Radar Banten)
SERANG-Pemeriksaan perkara dugaan korupsi PT Indopelita Aircraft Service (IAS) senilai Rp8,1 miliar tahun 2021 berlanjut. Sebab, eksepsi Vice President Business Development PT IAS Imam Fauzi ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (18/8).
Majelis hakim yang diketuai oleh Slamet Widodo, itu menyatakan, sanggahan Imam Fauzi atas dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Banten tidak dapat diterima.
“Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut,” ungkap Slamet.
Surat dakwaan JPU Kejati Banten Subardi dan Indah Kurniati dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil. “Surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 143 KUHAP,” ungkap Novalinda, anggota majelis hakim.
Terkait isi eksepsi kuasa hukum Imam Fauzi yang menyoal aliran uang pada perkara tersebut juga dinilai telah masuk dalam pokok perkara. “Menimbang nota eksepsi terdakwa sudah memasuki pokok perkara sehingga tidak dapat terima,” tegas Novalinda.
Nasib serupa juga dialami oleh terdakwa lainnya, Dedi Susanto. Eksepsi Senior Manager Operation dan Manufacture PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU VI Balongan itu juga ditolak lantaran dianggap sudah masuk pokok perkara. “Menurut majelis hakim eksepsi penasehat hukum terdakwa (Dedi Susanto-red) sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan proses pembuktian di persidangan,” kata Novianda.
Kedua terdakwa ini bersama mantan Direktur Keuangan PT IAS Singgih Yudianto, Direktur Utama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (AKTN) Andrian Cahyanto, dan mantan President Director PT IAS Sabar Sundarelawan sebelumnya telah didakwa oleh JPU melakukan korupsi
dua proyek fiktif di PT IAS. Nilai proyek fiktif yang dibayarkan PT IAS kepada PT AKTN sebesar Rp8,1 miliar. “Dengan nilai Rp8.191.599.534,” ujar Indah saat membacakan surat dakwaan beberapa waktu yang lalu.
Dari proyek fiktif tersebut, Sabar Sundarelawan menerima uang Rp500 juta, Singgih Yudianto Rp500 juta, Dedi Susanto Rp3,4 miliar lebih. Lalu, Imam Fauzi Rp120 juta, Ratna Sari Rp1,6 miliar. “Dan memperkaya terdakwa Andrian Cahyanto dan atau dari PT AKTN Rp 1,9 miliar lebih,” ungkap Indah.
Dikatakan Indah, perbuatan kelima terdakwa telah mengarahkan, menyetujui, dan memerintahkan pembayaran pekerjaan sesuai dengan SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN. “Padahal, pekerjaan tersebut belum ada kontrak induk dan tidak pernah dikerjakan atau fiktif,” kata Indah.
Indah mengungkapkan, kasus dugaan proyek fiktif di PT IAS tersebut berawal saat Sabar dan Andrian melakukan kerja sama bisnis di bidang teknologi informasi, khususnya proyek digitalisasi kilang.
Kerja sama bisnis tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan. “MoU antara PT IAS dan PT AKTN pada tanggal 24 Februari 2021 antara Sabar Sundarelawan dan Andrian Cahyanto,” ujar alumnus Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia ini.
Pada April 2021, Singgih bersama Andrian Cahyanto dan Ratna Sari selaku pemegang saham PT AKTN menawarkan proyek digitalisasi kilang kepada Direktur Utama PT Pertamina Kilang Internasional (PKI) Djoko Priyono.
“(Djoko Priyono-red) menyambut baik kerja sama bisnis tersebut serta akan bersinergi dengan PT IAS selaku perusahaan yang terafiliasi dengan PT Pertamina,” kata Indah.
Dilanjutkan JPU Subardi, untuk memuluskan proses penunjukkan langsung pekerjaan digitalisasi kilang kepada PT IAS, Singgih dan Imam Fauzi meminta Andrian Cahyanto agar PT IAS diberikan surat dukungan dari Hexagon.
“Terdakwa Andrian Cahyanto menyiapkan dokumen surat dukungan seolah-olah PT IAS telah memperoleh surat dukungan dari Hexagon. Padahal, PT IAS tidak pernah secara langsung mendapatkan dukungan dari Hexagon. Surat dukungan kepada PT IAS dibuat oleh staf administrasi PT AKTN atas perintah dari terdakwa Andrian Cahyanto,”ungkap Subardi.
Agar terjadi percepatan pekerjaan dan realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN, Dedi Susanto meminta bantuan kepada Singgih dan Andrian Cahyanto. “Terhadap permintaan Dedi Susanto, Singgih Yudianto dan Imam Fauzi segera menyiapkan penerbitan SPK dengan meminta dokumen penawaran kepada Andrian Cahyanto,” kata Subardi.
Pada 4 Agustus 2021, Singgih memerintahkan Muhammad Setya Dwi Prasasti dan Savira Indah Ariani membayarkan uang muka kepada PT AKTN dan PT ET. “(Perintah Singgih-red) hari ini transfer ke BNI Rp15 miliar,” ucap Subardi menirukan perintah Singgih.
Dikatakan Subardi, Muhammad Dwi Prasasti dan Savira Indah Ariani melaporkan kepada Singgih bahwa terdapat dokumen pembayaran yang belum lengkap. “Akan tetapi, Singgih Yudianto bersikeras memerintahkan pembayaran uang muka tersebut,” kata Subardi.
Setelah uang muka masuk ke rekening PT AKTN, Singgih bersama Andrian Cahyanto dan Abdul Harist selaku staf finance PT AKTN melakukan penarikan uang secara tunai. Uang tersebut, oleh Andrian Cahyanto diberikan kepada Singgih Rp500 juta sebagai komitmen fee. Lalu, pada Dedi Susanto Rp3,4 miliar lebih. “Sabar Sundarelawan Rp500 juta, Rp1,6 miliar kepada Ratna Sari dan Rp120 juta kepada Imam Fauzi,” ungkap Subardi.
Subardi menjelaskan, kontrak PT IAS dan PT PTI pada 4 Oktober 2021 ternyata hanya untuk ruang lingkup pekerjaan 3D laser scanning dan pekerjaan asset integrity management system (AIMS) sebagaimana SPK 186 dan SPK 187. Sedangkan, SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tidak termasuk dalam ruang lingkungan pekerjaan. “Sehingga PT IAS pada tanggal 30 November 2021 membatalkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205,” kata Subardi.
Menurut Subardi, perbuatan Sabar bersama Singgih, Imam Fauzi, Dedi Susanto dan Andrian Cahyanto dalam penunjukan, penerbitan dan pembayaran uang muka PT IAS kepada PT AKTN yang tertuang dalam SPK 204 dan SPK 205 adalah perbuatan melawan hukum. Sebab, pembayaran uang muka tersebut diketahui pekerjaannya tidak terlaksana alias fiktif.
Atas perbuatan para terdakwa, negara dirugikan Rp8,1 miliar lebih. “Sebagaimana dalam laporan profil penugasan tim internal audit PT Pertamina tentang hasil perhitungan kerugian keuangan perusahaan PT IAS,” tutur Subardi. (fam/nda)
Banten Hari Ini
- Utama
- Kab Serang
- Radar Serang
- Pandeglang
- Lebak - Viral
- Tangerang - Viral
- Olahraga
- Hukrim
- Love Story - Inspirasi
- Bisnis - Peluang Usaha
- Sambungan
- Cilegon
- Trendy
- Proud
- Cover Story
- Pesona Indonesia
- Legacy
- Kelurahan
- 18 PLUS
- MAMMY WOW
- ADVERTORIAL WARNA
- LRLA KOTA SERANG
- ADVERTORIAL BW
- KESEHATAN
- DP3AP2KB Kota Cilegon
- RADAR TRAVEL
- LPPD Tangerang
- 18 PLUS+
- ADV Pemkab Tangerang
- MOVIES
- PUPR LEBAK
- ADV PEMKAB PANDEGLANG
- GEN RB
- Serba Serbi Ramadan
- ADV PEMKAB PANDEGLANG 2
- HOBBY
- RAKYAT MEMILIH
- Potret Cilegon
- VIRAL
- LKBA Kabupaten Serang
- Academia Untirta
- INFO BHAYANGKARA
- INFO ADHYAKSA
- NUSANTARA metro disway
- FOKUS DISWAY
- TRAVELISTA
