PANDEGLANG – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pandeglang meminta Bupati Irna Narulita segera mengisi jabatan Kepala Pelaksana Badan Pe­nang­gulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK). Posisi Kepala BPBDPK selama delapan bulan diisi pelaksana tugas, sehingga berpo­tensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang M Habibi Arafat menyatakan, Pemkab Pandeglang tidak boleh membiarkan posisi Kepala BPBDPK terlalu lama dijabat pelaksana tugas. Apalagi, organisasi perangkat daerah tersebut merupakan garda terdepan dalam bidang kebencanaan.

"Harus segera diisi, karena memang posisi Kepala BPBDPK itu nggak boleh kosong terlalu lama," katanya di gedung DPRD Pandeglang, kemarin.

Menurutnya, kekosongan jabatan bisa berpengaruh terhadap kinerja organisasi, terlebih BPBDPK merupa­kan instansi kedaruratan yang harus selalu siap siaga ketika terjadi bencana. "Kalau ada kekosongan tentunya bisa mengganggu terhadap pelayanan. Jangan sampai, ketika ada bencana, pe­nanganannya malah terlambat. Karena itu kita pertanyakan kenapa seolah-olah dibiarkan kosong, ada apa ini. Kan dinas lainnya sudah diisi," tegasnya.

Habibi mengaku akan segera berko­munikasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) guna mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi di Pandeglang. Apalagi, beberapa waktu lalu Bupati sudah menggelar open bidding dan OPD lain yang sebelumnya kosong, kini sudah terisi dengan pejabat definitif.

"Kita ini salah satu mitra kerjanya BPBDPK. Jadi kita memiliki kewajiban untuk mempertanyakan kenapa masih ada kekosongan jabatan di instansi ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pan­deglang Endang Sumantri menya­takan, pihaknya akan segera memperta­nyakan persoalan tersebut kepada instansi terkait. Soalnya, kata dia, kekosongan jabatan dalam waktu lama di satu instansi pemerintahan tidak baik. Bahkan, berpotensi meng­ganggu pelayanan terhadap masyarakat di 35 kecamatan.

"Kita tanyakan secepatnya. Kita juga enggak mau kalau program kerja tidak terlaksana dengan baik karena keko­songan jabatan di OPD yang ada di Pandeglang," tukasnya. (dib/tur)